Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1949 tentang PERATURAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DAN TANDA PANGKAT BAGI PEGAWAI PAMONG PRAJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 16 Tahun 1949

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Yang berhak memakai pakaian dinas dan tanda pangkat. Yang berhak memakai pakaian dinas menurut Peraturan ini adalah pegawai Pamong Praja yang berpangkat: 1. Gurbernur; 2. Residen; 3. Bupati; 4. Patih; 5. Wedana; 6. Camat; 7. Mantri Polisi; baik yang bekerja memerintah sesuatu daerah (dinas aktif) maupun yang diperbantukan kepada sesuatu Jawatan Negeri lainya, dan para Kepala desa serta Pamong desa.

Article 2

Article 4

Correction

Kepala Desa (Negeri dan sebagainya) dan Pamong desa memakai emblem kemudi diatas dasar yang sewarna dengan warna selempang yang mestinya harus dipakai, ditempelkan pada lengan kiri. B. Pakaian dinas khaki - gambar No. 5. 1. a. Jas khaki dril berwarna abu-abu, lengan panjang ditutup dengan manshet atau lengan pendek (menurut mana yang disukai); Krah yang terbuka, dimuka ditutup dengan 4 atau 5 kancing besar dinas (tergantung kepada tingginya yang memakai), memakai sabuk setinggi pinggang dibuat dari kain yang sama dengan kain jas, dikancing dengan gesp; b. Empat buah saku tempelan, dua setinggi dada dan dua tinggi pinggang; Saku dada berbentuk segi panjang dan ditengah-tengah terdapat dua lampiran; Saku pinggang berbentuk modal accordeon; Masing-masing saku memakai tutup yang berbentuk accolade dan ditutup dengan kancing dinas kecil; c. Datas kedua pundak dibubuhi tanda pangkat yang berbentuk sama seperti diterangkan dalam pasal 3 sub A No. 2a_b dan c, tetapi dibuat diatas dasar kain yang berwarna beige; 2. Celana panjang dibuat dari kain yang sama dengan jasnya; 3. Sepatu hitam atau coklat menurut mana yang disukai; 4. Pitci yang tingginya tidak boleh kurang dari pada 10 cm., atau topi prop (helmhoed) putih atau berwarna sama dengan pakaian dinas - menurut mana yang disukai, gambar No. 6; Topi prop dipakai dengan dihiasi lambang Pamong Praja dibuat dari sulaman benang emas atau logam berwarna emas untuk Gubernur sampai dengan Patih, dan dari sulaman benang perak atau logam berwarna perak untuk Wedana sampai dengan Mantri Polisi menurut contoh gambar No. 7 dalam lampiran peraturan ini; Pakaian dinas boleh dipakai tidak dengan peci atau topi. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1949. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEKARNO Diumumkan pada tanggal 10 November 1949 Sekretaris Negara, Menteri dalan Negeri ttd. ttd. A. G. PRINGGODIGDO. WONGSONEGORO. LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN KETERANGAN TENTANG LAMBANG YANG DIPAKAI OLEH PAMONG PRAJA Arti dan isi lambang Pamong Praja Lambang Pamong Praja terdiri atas sebatang pohon padi dan serangkai buah kapas yang melengkungi sebuah kemudi yang berjari-jari lima. I. Arti. a. Kemudian berjari-jari 5 berarti memimpin dengan berpengangan teguh kepada (di atas dasar) Pancasila yang mengandung 5 dasar Negara Republik INDONESIA; b. Sebatang pohon padi dan serangkaian buah kapas merupakan lambang keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran umum. II. Isi. Lambang tersebut di atas mengandung isi suatu cermin yang menggambarkan, kedudukan, tugas kewajiban serta cita-cita dari pamong Praja. Memimpin diatas dasar-dasar yang sesuai dengan dasar-dasar yang dipergunakan oleh Negara, menuju kepada cita-cita keamanan, kesejahteraan serta kemakmuran umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1949 tentang PERATURAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DAN TANDA PANGKAT BAGI PEGAWAI PAMONG PRAJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4