PP

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

PP Nomor 15 Tahun 1994

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Article 4

Correction

(1) Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Article 5

Correction

Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan, serta pengalaman yang diperlukan; b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi; c. Memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); d. Telah… d. Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan struktural yang dipersyaratkan untuk eselon jabatan struktural yang bersangkutan; e. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk eselon yang bersangkutan; f. Masih dapat dikembangkan kemampuannya; g. Sehat jasmani dan rokhani; h. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam uraian jabatannya.

Article 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

Article 7

(1) Setiap pimpinan instansi atau beberapa pimpinan instansi MENETAPKAN kebijaksanaan alur perpindahan jabatan. (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip perpindahan jabatan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi. (3) Untuk memperlancar pelaksanaan perpindahan jabatan perlu penyelarasan antara perencanaan perpindahan dengan anggaran yang tersedia. Pasal 8…

Article 8

Pemberhentian dari jabatan struktural dilakukan apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 tidak dipenuhi.

BAB IV

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Article 9

Correction

(1) Dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan obyektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan digolongkan sebagai berikut: a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Pusat; b. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Daerah. (3) Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Pusat, adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural, serta pengangkatan dalam pangkat untuk eselon II yang ada di pusat, wilayah dan daerah serta eselon III di pusat dan wilayah. (4) Tugas... (4) Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Daerah, adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, serta pengangkatan dalam pangkat untuk eselon III, eselon IV dan eselon V yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. (5) Dengan memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kemampuan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Pusat dapat pula memberi pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat untuk jabatan Eselon IV dan Eselon V yang ada di pusat dan di wilayah.

Article 10

(1) Keanggotaan Badan Pertimbangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berjumlah ganjil dan terdiri dari : a. Seorang ketua merangkap anggota; b. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota; c. Seorang sekretaris. (2) Persyaratan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Ketua dan anggota dijabat oleh pejabat struktural eselon I; b. Sekretaris dijabat oleh pejabat struktural eselon II yang menangani kepegawaian; (3) Penetapan... (3) Penetapan susunan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk : a. Instansi Tingkat Pusat, ditetapkan dengan keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan; b. Instansi Tingkat Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. (4) Masa keanggotaan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah 5 (lima) tahun.

Article 11

Untuk memberikan pertimbangan bagi penetapan pengangkatan, dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon I, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang pengaturannya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan PRESIDEN.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

BAB IX

Article 17

Article 18