(1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, selanjutnya disebut P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya.
Didirikan ...
Didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
(2) Perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini :
1. N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta,
2. N.V. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder di Jakarta.
3. N.V. Assurantie Kantoor O.W.J. Schlencker di Jakarta,
4. N.V. Kantoor Asuransi Kali Besar di Jakarta,
5. P.T. Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta yang telah dikenakan nasionalisasi dengan PERATURAN PEMERINTAH No. 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No.
12631/B.U.M.
II.
diubah namanya masing-masing menjadi:
a. 1. "Eka Bhakti",
b. 2. "Eka Dharma",
c. 3 dan 4 "Eka Mulya",
d. 5. "Eka Sakti", dengan ini dilebur ke dalam perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
(3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan disebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
(4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan, termasuk segenap pegawai serta usaha dari perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini:
1. Firma ...
1. Firma Blom & van der Aa di Jakarta,
2. Firma Bekouw & Mynssen di Jakarta,
3. Firma Sluyters & Co di Jakarta yang dikenakan nasionalisasi dengan PERATURAN PEMERINTAH No. 3 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No.
12631/BUM. II. diubah namanya menjadi "Eka Bhakti", dengan ini diserahkan kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
(5) Pelaksanaan peleburan/pengalihan. dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahan dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB II.
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan Umum.
Pasal 2.
(1) P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya adalah Badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
(2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :
a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA;
b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya;
d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya;
e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang dibentuk dengan PERATURAN PEMERINTAH No. 13 tahun 1961 Pasal 3. ...
Pasal 3.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum INDONESIA.
Tempat kedudukan Pasal 4.
Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri.
Tujuan dan Lapangan Usaha.
Pasal 5.
Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
Pasal 6.
Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian yaitu:
a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi, termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa;
b. memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.
Modal Pasal 7.
(1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp.
15.000.000,-(LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
(2) Modal ...
(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
Pimpinan Pasal 8.
(1) Perusahaan dipimpin oloh suatu Direksi yang terdiri dari seorang PRESIDEN-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing- masing.
(2) PRESIDEN-Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada PRESIDEN Direktur.
(3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan Mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG.
Pasal 9.
Anggota Direksi adalah warga-negara INDONESIA.
Pasal 10.
(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
(2) Anggota ...
(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
Pasal 11.
(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
a. atas permintaan sendiri;
b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d. karena meninggal dunia.
(3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5) Selama ...
(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 12.
(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat
(1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Peruusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.
Pasal 13.
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.
Pasal 14. ...
Pasal 14.
(1) Mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan dan mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4), Badan Pimpinan Umum MENETAPKAN sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.
(3) Keputusan Badan Pimpinan Umum dimaksud dalam ayat (2) mengikat Perusahaan.
(4) Untuk dapat melakukan tindakan serta tindakan hukum disebut di bawah ini Direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pimpinan Umum dalam hal :
a. mengadakan perubahan, perbaikan atau perluasan pada bangunan milik Perusahaan atau yang dipergunakan oleh Perusahaan/pegawai Perusahaan;
b. memperoleh, memindahtangankan atau membebani harta tetap, alat inventaris, kendaraan bermotor, effek dan surat berharga yang lain serta perabot rumah-tangga;
c. mengadakan kontrak ko-asuransi dan re-asuransi dengan dan menerima keagenan dari perusahaan yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri;
d. mengadakan perjanjian yang:
1. mengikat Perusahaan untuk masa lebih dari 1 tahun;
2. bersifat pinjam-meminjam;
3. disertai dengan pengikatan Perusahaan sebagai jaminan;
e. menguasai ...
e. menguasai dan mengurus cadangan umum yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Pasal 15.
Pembiayaan Badan Pimpinan Umum dibebankan pada Perusahaan.
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.
Pasal 16.
(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai ...
(4) Pegawai termaksud pada ayat
(3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai negeri bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.
(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.