Correct Article 48

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah dan gubernur dan dapat melibatkan peran masyarakat. (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat nasional. (4) Gubernur melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat provinsi. (5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah. (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.