ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum
(1) PN "JAKARTA LLOYD" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
(2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA;
b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
c. "Perusahaan" ialah PN "Jakarta Lloyd";
d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
e. "BPU" ialah Badan-Pimpinan Umum Pelayaran Niaga yang termaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 106 Tahun 1961.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum INDONESIA.
Tempat dan Kedudukan
PN "JAKARTA LLOYD" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.
Tujuan dan lapangan usaha
Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
Pasal 6 …
Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pelayaran niaga sebagai usaha pokok menjalankan pelayaran samudera guna kepentingan perdagangan luar negeri khususnya dan dalam lapangan-lapangan lain yang-baik langsung maupun tidak langsung bersangkut-paut dengan penyelenggaraan pelayaran niaga dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus dengan persetujuan Menteri.
Modal
(1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 13.889.112,47 (Tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas 47/100 rupiah).
(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
Pimpinan
(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang PRESIDEN Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing- masing.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat
(1) dan Pasal 8 ayat (2) dari PERATURAN PEMERINTAH Nomor 106 Tahun 1961 tentang BPU Pelayaran Niaga, PRESIDEN Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada PRESIDEN Direktur.
(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan Mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG.
Anggota Direksi adalah warga negara INDONESIA.
Pasal 10 …
(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan, kecuali penetapan tarip pengangkutan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pengesahan dari BPU, Hubungan Perusahaan dengan BPU Pelayaran Niaga
(1) Hal-hal tersebut di bawah ini adalah wewenang BPU:
a. meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;
b. investasi modal dan peralatan Perusahaan;
c. penetapan struktur organisasi Perusahaan;
d. mengadakan perjanjian perdata dengan luar negeri kecuali perjanjian yang berhubungan dengan pengusahaan Perusahaan;
e. memperoleh, memindahkan nama/atau mempertanggungkan/ membebankan barang-barang tertentu yang akan ditentukan lebih lanjut;
f. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang disamakan dengan tingkat F (PGPN - 1955).
(2) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan lebih lanjut antara Perusahaan dan BPU ditetapkan oleh BPU tersebut.
(3) Keputusan BPU mengikat Perusahaan.
Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada BPU menurut jumlah yang ditentukan oleh BPU itu atas persetujuan Menteri.
Tanggung Jawab …
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.
(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan- tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan.
pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata- mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai termaksud pada ayat
(3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
Kepegawaian
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Tahun …
Tahun Buku
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim.
Anggaran Perusahaan
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada BPU untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri,
(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan,
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan BPU menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh BPU.
Laporan perhitungan tahunan
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
Penggunaan …
Penggunaan Laba
(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 21, disisihkan untuk:
a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana -pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing- masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan sebagian dan; laba bersih seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dalam peraturan Menteri.
Pembubaran
(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturya ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
(3) Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.