ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum
(1) BPU Maritim adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
(2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksudkan dengan:
a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA;
b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
c. "Perusahaan" ialah Badan Pimpinan Umum Maritim;
d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum INDONESIA.
Tempat …
Tempat dan Kedudukan.
Pasal 4.
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.
Tujuan dan lapangan usaha
(1) Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
(2) Badan Pimpinan Umum ini berusaha di lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal, penundaan kapal dan permuatan kapal.
(1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 5 Perusahaan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan Negara termaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
(2) Yang dimaksud dengan kerjasama dan kesatuan tindakan adalah kerjasama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia dan sosial.
Modal
(1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang penyediaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
Pimpinan …
Pimpinan
(1) Perusahaan dpimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang PRESIDEN Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2) PRESIDEN Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada PRESIDEN Direktur.
(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan Mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG.
Anggota Direksi adalah warganegara INDONESIA.
(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua instansi Pemerintahan/swasta untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan berhubung dengan tugas, fungsi dan perkembangan Perusahaan.
(3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut daayat
(1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjukkan untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain..
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan dan kebijaksanaan umum perusahaan-perusahaan Negara yang berada dalam lingkungan, kecuali mengenai tarip yang akan ditentukan oleh Menteri.
(3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
Hubungan BPU dengan perusahaan Negara di bawahnya
(1) Direksi menyelenggarakan sebagian pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungan Perusahaan sekedar mengenai:
a. meminjam …
a. meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang;
b. investasi modal dan peralatan Perusahaan;
c. MENETAPKAN struktur organisasi Perusahaan;
d. mengadakan perjanjian-perjanjian perdata dengan luar negeri, sepanjang perjanjian tersebut tidak merupakan wewenang Pemerintah, dan tidak termasuk wewenang perusahaan-perusahaan;
e. memperoleh, memindahkan nama dan/atau mempertanggungkan barang-barang tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
f. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang penghargaannya disamakan dengan golongan F (PGPN-1955).
(2) Direksi MENETAPKAN lebih lanjut sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan-perusahaan Negara satu sama lain dan antara Perusahaan dengan perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungannya.
(3) Keputusan yang diambil oleh Direksi termaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) mengikat perusahaan-perusahaan Negara yang bersangkutan.
Perusahaan Negara yang termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Menteri.
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai
(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung, atau tidak langsung telah menimbulkan rugi bagi Perusahaan dan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam lingkungannya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
(3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang Atau, tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai …
(4) Pegawai termaksud pada ayat
(3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
Kepegawaian
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Tahun Buku
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim.
Anggaran Perusahaan
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
Laporan …
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusasahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.
Laporan perhitungan tahunan
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi.
Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
Penggunaan Laba
(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 21, disisihkan untuk:
a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dalam peraturan Menteri.
Pembubaran …
Pembubaran
(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
(3) Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.