Correct Article 3

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI 1. Fasilitas Pelabuhan Dumai, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dumai, Kementerian Perhubungan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 Rp414.128.745.519,50 2. Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, Kementerian Perhubungan. 2010 dan 2011 Rp19.203.989.000,00 3. 2 unit Kapal Tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias 2007 dan 2009 Rp53.560.436.197,00 4. 1 unit Forklift 3 ton dan 1 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias 2007 Rp562.100.000,00 NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI 5. 3 unit Forklift 3 ton dan 3 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias 2007 Rp1.686.300.000,00 6. Dermaga Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias 2007 dan 2008 Rp37.991.646.536,00 Jumlah Rp527.133.217.252,50 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO