Correct Article 2
PERPRES Nomor 92 Tahun 2017 | Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)
Current Text
Peraturan
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989 (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)
A.
THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 5(2)(B) OF THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989.
The Government of the Republic of INDONESIA declares that in accordance with Article 5(2)(b) of the Madrid Protocol (1989), the time limit to notify a provisional refusal of an international registration made under the Madrid Protocol is 18 months.
B.
THE DECLARATION REFERRED TO IN ARTICLE 8(7)(A) OF THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989 The Government of the Republic of INDONESIA declares, in accordance with Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol (1989), its rights to receive the individual fee, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, applied to:
1. An international trademark application which is designated to the Republic of INDONESIA;
2. The Republic of INDONESIA becomes a subsequent designation country relating to international trademark registration; or
3. The renewal of an international trademark registration which is designated to the Republic of INDONESIA.
The Government of the Republic of INDONESIA further declares that the amounts of the individual fee, as referred to in Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol, will be subject to a separate information notification.
C.
THE DECLARATION REFERRED TO IN RULE 20BIS(6)(B) OF THE COMMON REGULATIONS OF THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989.
The Government of the Republic of INDONESIA declares that the recording of licenses in the International Register as referred in Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement, shall have no effect in the Republic of INDONESIA.
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989 (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)
A.
PERNYATAAN TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF (B) PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.
Pemerintah
menyatakan bahwa batas waktu memberitahukan usulan penolakan terhadap pendaftaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Protokol Madrid
(1989) adalah 18 bulan.
B.
PERNYATAAN TERHADAP PASAL 8 AYAT (7) HURUF (A) PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.
Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan haknya untuk menerima biaya individual, daripada pendapatan yang dihasilkan dari biaya suplementer dan biaya komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol, dalam hal:
1. Permohonan pendaftaran merek secara internasional ditujukan ke INDONESIA;
2. INDONESIA menjadi negara penunjukan selanjutnya dalam pendaftaran merek secara internasional; atau
3. perpanjangan pendaftaran merek secara internasional ditujukan ke INDONESIA.
Pemerintah Republik INDONESIA lebih jauh menyatakan bahwa jumlah biaya individual, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (7) huruf (a) Protokol Madrid, akan diinformasikan melalui notifikasi terpisah.
C.
PERNYATAAN TERHADAP ATURAN 20BIS AYAT
(6) HURUF (B) PERATURAN UMUM BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989.
Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan bahwa pencatatan lisensi dalam Daftar Internasional sebagaimana dimaksud dalam Aturan 20bis ayat (6) huruf (b) Peraturan Umum dari Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional dan Protokol yang berkaitan dengan Persetujuan tersebut, tidak memiliki akibat hukum di INDONESIA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Your Correction