Correct Article 8
PERPRES Nomor 91 Tahun 2017 | Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Current Text
(1) Setiap kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga tersebut;
dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading) dalam rangka menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha sektor masing-masing, baik yang perizinannya berada dalam lingkup menteri/kepala lembaga maupun perizinan terkait yang berada di luar menteri/kepala lembaga;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Kementerian Pertanian;
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. Kementerian Kesehatan;
g. Kementerian Perindustrian;
h. Kementerian Perdagangan;
i. Kementerian Perhubungan;
j. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
k. Kementerian Keuangan;
l. Kementerian Pariwisata;
m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
n. kementerian/lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
(5) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota yang berfungsi sebagai utama (leading);
b. melakukan peningkatan pelayanan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya; dan
c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).
Your Correction