PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAIPENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNANISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUPCONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OFTHE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA)

PERPRES Nomor 90 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Kelompok Bank Pembangunan Islam mengenai Pendirian Kantor Perwakilan Kelompok Bank Pembangunan Islam di INDONESIA (Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Islamic Development Bank Group concerning the Establishment of a Country Gateway Office of the Islamic Development Bank Group in INDONESIA) yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 2013 yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Article 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa INDONESIA dan dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Article 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 202 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati alinan

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa INDONESIA dan dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.