Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 95 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK IND0NESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Negara Qatar, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
Berkeinginan untuk meningkatkan Kerjasama Ekonomi antara dua negara khususnya mengenai penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;
Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan penanaman modal tersebut akan merangsang aliran modal dan teknologi antara dua Pihak demi kepentingan pembangunan ekonomi;
Juga mengakui bahwa perlakuan sama yang adil dalam penanaman modal
diperlukan sekali untuk menjaga suatu kerangka yang stabil bagi penanaman modal dan memaksimumkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL 1 DEFINISI Untuk tujuan Persetujuan ini dan kecuali yang ditetapkan sebaliknya, kata-kata dan isitilah-istilah berikut memiliki pengertian:
1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanamkan oleh penanam modal dan satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, yang sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Pihak yang disebut terakhir, tetapi tidak terbatas pada:
a. saham-saham atau segala bentuk lain partisipasi dalam perusahaan-perusahaan;
b. pendapatan-pendapatan yang ditanamkan kembali, tagihan- tagihan atas uang atau atas hak-hak lain yang mempunyai nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penanaman modal;
c. benda-benda bergerak dan tidak bergerak maupun beberapa hak lainya seperti hipotik, hak gadai, janji dan segala hak-hak serupa lainnya; seperti yang ditetapkan sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturan dari Pihak yang wilayahnya dimana penanaman modal dilaksanakan;
d. hak-hak atas kekayaan industri dan intelektual, paten, desain industri, merk dagang, muhibah, keahlian dan segala hak-hak lain yang sejenis;
e. konsesi-konsesi usaha yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi-konsesi yang berhubungan dengan sumber daya alam.
2. Istilah "pendapatan" harus diartikan jumlah yang dihasilkan oleh suatu penaman modal dan termasuk yang khusus, meskipun tidak terbatas, laba, bunga, dan dividen-dividen;
3. Istilah "penanam modal" harus diartikan:
(i) seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari Pihak tersebut;
(ii) badan hukum yang dibentuk sesuai dengan UNDANG-UNDANG pihak tersebut, termasuk Pemerintah dan badan-badan pemerintah;
4. Istilah "wilayah" harus diartikan :
a. Dalam hubungan dengan Republik INDONESIA:
Wilayah Republik INDONESIA sebagaimana ditetapkan dalam perundang-perundangan, termasuk bagian-bagian landas kontinen, Zone Ekonomi Eksklusif, tanah di bawahnya yang berdampingan dengan batas terluar laut teritorial dimana Republik INDONESIA memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mengenai Hukum Laut.
b. Dalam hubungan dengan Negara Qatar:
Wilayah Negara Qatar termasuk laut teritorial maupun landas kontinen, dimana Negara Qatar memiliki kedaulatan sesuai dengan hukum internasional, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi.
PASAL 2 PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan- peraturannya.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus selalu, diperlakukan secara wajar dan seimbang dan harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
3. Sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak yang berkaitan dengan keluar masuk, tinggal sementara dan mempekerjakan orang asing;
(a) Warga negara dari salah satu Pihak harus diperbolehkan untuk memasuki dan berada dalam wilayah Pihak lain dan wilayah maritimnya untuk tujuan pendirian, pembangunan, pengurusan, atau pemberian saran mengenai pelaksanaan penanaman modal dimana warga negara atau penanam modal tersebut telah menanamkan modal atau sumber daya lainnya.
(b) Perusahaan-perusahaan yang didirikan secara sah sesuai UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturan yang berlaku di salah satu Pihak, dan dimana penanaman modal oleh penanam modal bagi Pihak ying lain, harus diperbolehkan untuk menggunakan tenaga teknis dan manajerial pilihannya, tanpa memperhatikan kewarganegaraan.
4. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada paragraf sebelumnya harus tidak mempengaruhi dalam hubungan dengan keistimewaan- keistimewaan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada penanam modal dari negara ketiga dengan berdasarkan keikutsertaannya dalam beberapa persetujuan berikut:
(a) Persetujuan-persetujuan yang berhubungan dengan beberapa kesatuan pabean Yang telah ada atau yang akan datang, kawasan perdagangan bebas, organisasi- organisasi ekonomi regional atau persetujuan- persetujuan internasional yang serupa.
(b) Persetujuan-persetujuan yang berkaitan sepenuhnya atau sebagian dengan perpajakan.
PASAL 3 PENGAMBIL-ALIHAN DAN GANTI RUGI
1. Masing-masing Pihak tidak boleh melakukan tindakan pengambil- alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang memiliki akibat yang serupa dengan
nasionalisasi atau pengambil-alihan, terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain kecuali sesuai kondisi-kondisi sebagai berikut:
(a) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau umum dan dilakukan melalui proses hukum;
(b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
2. Tindakan disertai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi secara cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai harga pasar yang pantas bagi penanaman modal yang diambil alih pada saat pengambil alihan atau pemberitahuannya dan harus dinilai menurut kondisi ekonomi yang sehat yang berlaku sebelum ancaman pengambil-alihan, sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak.
Ganti rugi harus dibayar tanpa penundaan dan memperoleh transfer secara bebas, dan harus menghasilkan bunga dari tanggal pengambil-alihan hingga tanggal pembayaran yang diperhitungkan menurut tingkat suku bunga yang berlaku diwilayah dimana, penanaman modal dilaksanakan.
3. Dalam hal penanaman modal salah satu Pihak mengalami kerugian di wilayah Pihak lain sebagai akibat perang atau beberapa konflik bersenjata lainnya atau kerusuhan sipil atau beberapa peristiwa serupa lainnya, bahwa Pihak tersebut harus menawarkan penanam modal dari Pihak lain suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang dinikmati oleh penanam modal dari negara sahabat menurut prosedur-prosedur Pihak tersebut yang diambil berkaitan dengan kerugian yang dialami dalam penanaman modal tersebut.
PASAL 4 PENGEMBALIAN PENANAMAN MODAL DAN PENDAPATAN
(1) Masing-masing Pihak harus memperbolehkan, dalam lingkup perundang-undangan dan peraturannya mengenai penanaman modal asing, Pihak lain semua transfer yang berhubungan dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas dan tanpa penundaan yang tidak jelas ke dalam dan keluar wilayahnya. Transfer tersebut meliputi :
a. Pendapatan;
b. Hasil dari penjualan atau likuidasi semua penanaman modal atau bagiannya;
c. Ganti rugi menurut Pasal 3 dari perjanjian ini;
d. Pembayaran kembali pinjaman dan bunga pinjaman yang berkaitan dengan penanaman modal;
e. Gaji, upah dan pendapatan lain yang diterima oleh orang dari salah satu Pihak terhadap pelayanan mereka bagi penanaman modal yang diperbolehkan di wilayah Pihak lainnya;
f. Pembayaran yang muncul dari suatu perselisihan penanaman modal.
(2) Transfer tersebut harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan dan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer.
PASAL 5 SUBROGASI
1. Jika penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak dijaminkan atas resiko non-komersil sesuai sistem khusus subrogasi penanggung yang berdasarkan ketentuan persetujuan pertanggungan harus diakui oleh Pihak lainnya.
2. Penanggung tidak berhak untuk melakukan hak-hak selain dari hak-hak yang penanaman modal berhak untuk melakukan.
PASAL 6 APLIKASI KETENTUAN LAINNYA Jika ketentuan hukum salah satu Pihak atau kewajiban yang terdapat dalam Hukum Internasional yang ada pada saat ini atau dibuat dimasa yang akan datang antara Para Pihak sebagai tambahan atas Persetujuan ini mengandung peraturan baik yang bersifat umum maupun khusus yang memberikan hak pada penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan tersebut yang diberlakukan.
PASAL 7 HAMBATAN
1. Persetujuan ini harus tidak menghambat pelaksanaan ketentuan yang diperlukan oleh masing-masing Pihak bagi pemeliharaan tuntutan dan moral masyarakat, pemenuhan kewajibannya dalam hubungan dengan pemeliharaan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional, atau perlindungan bagi kepentingan keamanannya sendiri.
2. Persetujuan ini tidak menghambat pihak lainnya untuk mengambil cara-cara khusus yang berkaitan dengan pendirian penanaman modal, asalkan cara-cara tersebut tidak melanggar setiap hak dasar yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
PASAL 8 PERPAJAKAN Sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan pajaknya, masing-masing Pihak harus berusaha untuk memberikan keadilan dan kewajaran dalam penerapan pajak pada penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain.
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK
1. Setiap perselisihan yang secara langsung timbul dari suatu penanaman modal antara satu Pihak dan seorang Penanam Modal dan Pihak lain harus diselesaikan secara damai diantara mereka.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan paragraf (1) Pasal ini dalam jangka waktu enam
bulan sejak tanggal permintaan tertulis bagi penyelesaian tersebut, penanam modal bersangkutan dapat menyampaikan perselisihan tersebut kepada: .
(a) Peradilan yang berwenang dan Pihak untuk mengambil keputusan;
(b) Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional yang didirikan berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal Negara Lain, yang dibuat di Washington, D.C. pada tanggal 18 Maret 1965, jika Konvensi tersebut dapat digunakan; atau (c) Suatu peradilan arbitrase khusus.
Setiap Pihak pada perselisihan penanaman modal yang memilih satu dari cara-cara Penyelesaian Perselisihan tersebut di atas, tidak dapat memilih dua cara lain.
3. Peradilan arbitrase khusus yang dijelaskan dalam paragraf 2(c) harus didirikan sebagai berikut:
(a) Setiap Pihak pada suatu perselisihan harus memilih satu anggota, dan dua anggota yang kemudian dipilih, harus memilih anggota ketiga dengan persetujuan bersama, yang harus merupakan seorang warga negara dari negara ketiga, dan yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Peradilan oleh kedua belah pihak. Semua anggota harus dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bermaksud untuk membawa perselisihan tersebut ke peradilan.
(b) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pada paragraf 2 (a) tersebut di atas belum dipenuhi, salah satu pihak, jika tidak ada persetujuan lain, dapat meminta Sekretaris Jenderal Peradilan Tetap Arbitrasi di Den Haag untuk membuat penunjukan yang diperlukan.
(e) Peradilan arbitrase khusus harus mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas suara Keputusan tersebut harus final dan mengikat secara hukum atas pihak-pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik.
Keputusan diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, hukum dari Pihak yang bertikai dan prinsip-prinsip Hukum Internasional.
Peradilan harus menyiapkan peraturan prosedurnya yang sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL).
Peradilan akan menafsirkan keputusannya sesuai dengan permintaan masing-masing Pihak. Kecuali disetujui sebaliknya oleh Pihak-pihak tersebut, tempat arbitrase berkedudukan di Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag (Belanda) atau negara lain sebagaimana yang disetujui Para Pihak dalam perselisihan penanaman modal tersebut.
4. Pihak yang terlibat dalam perselisihan, dalam setiap waktu kapanpun juga, selama proses arbitrase penyelesaian perselisihan berlangsung, tidak dapat mengajukan kekebalannya sebagai pembelaan atau kenyataan bahwa penanam modal telah memperoleh kompensasi berdasarkan kontrak pertanggungan yang melipuli seluruh atau sebagian kerusakan atau kehilangan yang
terjadi.
PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK
1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran penerapan atau 'pengakhiran Persetujuan ini harus diselesaikan, jika memungkinkan, melalui saluran-saluran diplomatik.
2. Jika perselisihan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal dimana masalah tersebut diajukan oleh Pihak lain, perselisihan tersebut atas permintaan dari salah satu Pihak akan disampaikan kepada Peradilan Arbitrase.
3. Peradilan Arbitrase tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus tertentu sebagai berikut: Tiap-tiap Pihak harus memilih satu anggota, dan kedua anggota tersebut selanjutnya menunjuk seorang warga negara dari negara ketiga dengan persetujuan bersama, yang ditunjuk sebagai Ketua Peradilan. Semua anggota harus dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pemberitahuan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang bermaksud untuk membawa perselisihan ke peradilan. '
4. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan pada ayat 2 di atas penunjukan dimaksud tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak jika tidak terdapat persetujuan lain, meminta PRESIDEN Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika ia berkewarganegaraan salah satu Pihak, atau ia tidak dapat melakukan penunjukan tersebut, Wakil PRESIDEN yang bukan warga negara salah satu Pihak yang akan melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Wakil PRESIDEN adalah warga negara salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mahkamah Internasional paling senior yang bukan warga negara salah satu Pihak harus membuat penunjukan yang diperlukan.
5. Peradilan harus mengambil keputusannya dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut harus final dan mengikat secara hukum Para Pihak. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, dan prinsip Hukum Internasional yang berkaitan.
6. Peradilan harus MENETAPKAN peraturan prosedurnya sendiri.
Peradilan harus menafsirkan keputusannya berdasarkan permintaan salah satu Pihak. Tempat arbitrase berkedudukan di Pengadilan Tetap Arbitrasi di Den Haag (Belanda) atau negara lain yang disetujui oleh kedua Pihak.
7. Selain hal-hal yang diputuskan oleh peradilan, masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota yang ditunjuk dan perwakilannya dalam mengikuti jalannya arbitrase. Biaya untuk Ketua dan biaya tetap lain-lain harus ditanggung sama rata oleh Para Pihak.
PASAL 11 PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
1. Persetujuan ini harus berlaku terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Negara Qatar di wilayah Republik INDONESIA yang diperbolehkan sebelumnya sesuai dengan UNDANG-UNDANG
INDONESIA atau Penanaman Modal Asing dan setiap UNDANG-UNDANG lainnya yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Republik INDONESIA di Wilayah Negara Qatar yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh pejabat berwenang Negara Qatar sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan yang berlaku di Negara Qatar dan UNDANG-UNDANG lainnya yang mengubah atau menggantikannya.
2. Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh penanaman modal yang dilakukan sebelum atau setelah tanggal berlakunya persetujuan ini, namun ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang muncul sebelum masa berlaku Persetujuan ini PASAL 12 KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini.
Pihak lain harus memberikan pertimbangan simpatik atas usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi tersebut.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama.
PASAL 13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak telah memberitahukan satu sama lain bahwa persyaratan konstitusional untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepuluh (lO) tahun dan akan berlaku seterusya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
3. Berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu selama sepuluh (10) tahun terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Doha pada tanggal 13 Muharram 1422 H yang sesuai dengan tanggal 18 April 2000 dalam dua rangkap asli masing-masing dalam babasa INDONESIA, Arab dan Inggris, masing-masing naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA, Dr. ALWI SHIHAB Minister for Foreign Affairs UNTUK PEMERINTAH NEGARA QATAR HAMAD BIN JASSIM-BIN JABBOR AL THANI Minister of Foreign Affairs AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE 0F QATAR FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as the "Contracring Parties";.
Desiring to strengthen Economic Cooperation' between the two States particularly with respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party;
Recognising that the promotion and protection of these investments will stimulate the flow of capital and technology between the two Contracting Parties in the interest of economic development.
Also recognising that fair equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework for investment and maximum effective utilization of economic resources.
have agreed as follows:
ARTICLE 1 DEFINITIONS For the purpose of this Agreement and unless stated otherwise, the following words and terms shall have the corresponding meanings :
1. The term "investments" shall mean any kind of asset Invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter including, but not exclusively:
(a) stocks or any other form of participation in companies;
(b) returns reinvested, claims to money or other rights having financial value relating to an investment;
(c) movable and immovable monies as well as any other
rights such as mortgages, liens, pledges and any similar right, as defined in conformity with the laws and regulations of the Party in whose territory the property is situated;
(d) industrial and intellectual Property rights, patents, industrial designs, trademarks, goodwill, know-how and any other similar rights.
(e) business concessions conferred by law or under contracting, including the concessions related to natural resources.
2. The term "return" shall mean the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profits, interest, and dividends.
3. The term "investor" shall mean:
(a) natural person having the nationality of that Contracting Party;
(b) legal person constituted under the law of that Contracting Party, including Government and Government agencies.
4. The term "territory" means:
a. In respect of the Republic of INDONESIA:
The territory of the Republic of INDONESIA as defined in its laws, including parts of the continental shelf, the Exclusive Economic Zone, subsoil adjacent to the outer limit of the territorial seas over which the Republic of INDONESIA has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.
b. In respect of the State of Qatar:
The territory of the State of Qatar including the territorial sea as well as the continental shelf, over which the State of Qatar exercises sovereignty in accordance with international law, sovereign rights and jurisdiction.
ARTICLE 2 PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1. Either Contracting Party shall encourage And create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.
3. Subject to the laws and regulations of the parties relating to the entry, sojourn and employment of aliens;
(a) Nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party and its maritime area for the purpose of establishing, developing, administering or advising on the investment operations in which those nationals or investors have contributed in their
capital or other resources.
(b) Companies which are legally constituted under the applicable laws and regulations of one Contracting Party, and which are investments of investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage managerial and technical personnel of their choice, regardless of nationality.
4. The provisions stipulated in the previous paras shall have not effect in relation to the privileges granted by either Contracting Party to the investors of a third party state by virtue of its participation in any of the following agreements:
(a) Agreements relating to any existing or future customs unions, free trade zones, regional economic organizations or similar international agreements;
(b) Agreements relating wholly or mainly to taxation.
ARTICLE 3 EXPROPRIATION AND COMPENSATION
1. Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions:
(a) the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under process of laws;
(b) the measures are non-discriminatory;
2. The measures are accompanied by provision for the payment of prompt, adequate and effective compensation. The said compensation shall be equivalent to the real market value for the expropriated investment at the time of its expropriation or its declaration and shall be estimated in accordance with a normal economic situation prevailing prior to any threat of expropriation, as mutually agreed between the parties hereto.
The compensation due shall be paid without delay and enjoys free transfer, and it shall produce interest from the date of dispossession until the date of payment to be calculated in accordance with the interest rate prevailing in the territory where the investment is made.
3. In case the investments of either Contracting Party sustain loses in, the territory of the other party as a result of war or any other armed conflict or civil riots or any other similar events, that Contracting Party shall offer the investors of the other Contracting Party a treatment not less favourable than that enjoyed by investors of the most favoured state pursuant to the procedures of that Contracting Party which it adopts in connection with losses inflicted on these investments.
ARTICLE 4 REPATRIATION OF INVESTMENT AND RETURNS
1. Each Contracting Party shall permit, within the scope of its
laws and regulations concerning foreign investment, the other Contracting Party all transfers related to its investments to be made freely and without unreasonable delay into and out of its territory. Such transfer include:
(a) Returns;
(b) Proceeds from the sale or liquidation of all the investment or part thereof;
(c) Compensation pursuant to Article 3 of this Agreement;
(d) Repayment of loan and interests from loans in connection with investment;
(e) Salaries, wages, and other remunerations received by the natural person of one Contracting Party against their services for a licensed investment in the territory of the other party;
(f) Payments arising from an investment dispute.
2. Such transfer shall be made in the convertible currency and at the prevailing exchange rate on the date of transfer.
ARTICLE 5 SUBROGATION
1. If the investment of an investor of one Contracting Party is insured against non-commercial risks under a special system any subrogation of the insurer which stems from the terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Contracting Party.
2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.
ARTICLE 6 APPLICATION OF THE OTHER PROVISIONS If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under International Law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable, than is provided for by the present Agreement, such regulations shall, to the extent that it is more favourable, prevail over the present Agreement.
ARTICLE 7 PRECLUSION
1. This Agreement shall not preclude the application by either Contracting Party of measures necessary for the maintenance of public order and morals, the fulfillment of its obligation with respect to the maintenance of restoration of international peace and security, or the protection of its own essential security interests.
2. This Agreement shall not preclude either Party from adopting special procedures in connection with the establishment of
investments, provided that such procedures shall not violate any of the basic rights stipulated in this Agreement.
ARTICLE 8 TAXATION In accordance with its tax laws and regulations, each Contracting Party should strive to accord fairness and equity in the tax treatment of investment of investors of the other Contracting Party.
ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY
1. Any legal dispute arising directly from an investment between either Contracting Party and an investor of the other Contracting Party shall be settled amicably among themselves.
2. If such disputes cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request in writing for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:
(a) to the competent court of the Contracting Party for decision;
(b) the International Center for the Settlement of Investment Disputes established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, of March 18, 1965 done in Washington, D.C. if this Convention is applicable;
or (c) an Ad Hoc Arbitral tribunal.
Either party to the investment dispute who chooses one of the above mentioned ways of the Settlement of Dispute, can not choose the two other ways.
3. The Ad Hoc Arbitral Tribunal specified under paragraph 2(c) shall be established as follows:
(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed, shall appoint by mutual agreement a third arbitrator, who must be a citizen of a third country, and who shall be designated as Chairman of the Tribunal by the two parties. All the arbitrators must be appointed within two months from the date of notification by one party to the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.
(b) If the periods specified in paragraph 2 (a) herein above have not been respected, either partr, in the absence of any other agreement, shall invite the Secretary General of the Permanent Court of the Arbitration at the Hague to make the necessary appointments.
(c) The Ad Hoc Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final
and legally binding upon the parties and shall be enforced in accordance with the domestic law. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party to the dispute and the principles of International Law.
The Tribunal shall set its rules of procedure in conformity with the Arbitration Rules of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL).
It shall interpret its award at the request of either party.
Unless other wise agreed by the parties, the venue of arbitration is the seat of the Permanent Court of Arbitration at the Hague (Netherlands) or any other country as agreed upon by the parties in the investment dispute.
4. The Contracting Party which a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or termination of this Agreement shall be settled, if possible, by diplomatic channels.
2. If the dispute has not been settled within a period of six months from the date on which the matter was raised by either Contracting Party, it may be submitted at the request of either Contracting Party to an Arbitral Tribunal.
3. The said Tribunal shall be created as follows for each specific case:
each Contracting Party shan appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a citizen of third country, who shall be designated as Chairman of the Tribunal All the arbitrators must be appointed within two months from the date of natification by one Contracting Party to the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to arbitration.
4. If the period specified in paragraph (2) above has not been respected, either Ccntracting Party in the absence of any other Agreement, shall invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a citizen of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice President who is not a citizen of either Contracting Party, shall make the necessary appointments. If the Vice-President is a citizen of either Contracting Party or if he is also prevented from discharging the said function, the member of the Court next in seniority who is not a citizen of either Contracting Party should make the necessary appointments.
5. The Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.
These decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, and the related principles of International Law.
6. The Tribunal shall set its own rules of procedure. It shall interpret its award at the request of either Contracting Party. The venue of arbitration is the seat of the Permanent Court of Arbitration at the Hague (Netherlands) or any other country agreed upon by both Contracting Party.
7. Unless otherwise decided by the Tribunal, each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.
ARTICLE 11 APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT
1. This Agreement shall apply to investments by investors of the State of Qatar in the territory of the Republict of INDONESIA which have been previously granted admission in accordance with the Indonesian law of foreign investment and any law amending or replacing it and to investments by investors of the Republic of INDONESIA in the territory of the State of Qatar which have been specifically approved in writing by competent authorities of the State of Qatar in accordance with the applicable laws and regulations of the State of Qatar and any laws amending or replacing them.
2. This Agreement shall apply to all investments whether made before or after the date of entry into force of this Agreement, but the provisions of this Agreement shall not apply to any dispute, claim or difference which arose before its entry into force.
ARTICLE 12 CONSULTATION AND AMENDMENT
1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations
2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary by mutual consent.
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the later notification by which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter, unless either
Contracting Party notifies the other in writing of its intention fo terminate this Agreement one year before its expiration.
3. With respect to the investments made prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten
(10) years from the date of termination.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Agreement.
Done at Doha on this 13 day of Moharram 1420 H corresponding to 18 April 2000 in two originals each in the Indonesians, Arabic and English languages, each texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE STATE OF QATAR ttd.
ttd.
Dr. ALWI SHIHAB HAMAD BIN JASSIM BIN JABBOR Minister for Foreign Affairs.
ALTHANI Minister of Foreign Affairs