PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

PERPRES Nomor 81 Tahun 2005

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BAKORKAMLA

Article 6

Correction

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORKAMLA, dibentuk Pelaksana Harian BAKORKAMLA. (2) Pelaksana Harian BAKORKAMLA dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAKORKAMLA. (3) Pelaksana Harian BAKORKAMLA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada BAKORKAMLA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Article 7

Pelaksana Harian BAKORKAMLA terdiri dari : a. Tim Koordinasi Keamanan Laut disebut TIM KORKAMLA; b. Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA; c. Pusat. Pasal 8 . . .

Article 8

(1) TIM KORKAMLA dibentuk oleh Ketua BAKORKAMLA. (2) TIM KORKAMLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BAKORKAMLA dengan anggota pejabat eselon I atau sederajat yang secara fungsional mewakili Instansi Pemerintah Anggota BAKORKAMLA dan Instansi/ Lembaga Pemerintah Lainnya yang dipandang perlu. (3) TIM KORKAMLA mempunyai tugas : a. menyiapkan rancangan kebijakan umum tentang keamanan laut; b. merancang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan keamanan laut.

Article 9

(1) Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Harian. (2) Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi BAKORKAMLA. (3) Sekretariat Pelaksana Harian BAKORKAMLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Article 10

(1) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pemberian dukungan teknis BAKORKAMLA. (3) Jumlah . . . (3) Jumlah Pusat di lingkungan Pelaksana Harian BAKORKAMLA sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat. (4) Masing-masing Pusat terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 4 (empat) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang.

Article 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, dapat dibentuk Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut, yang selanjutnya disebut SATGAS KORKAMLA. (2) SATGAS KORKAMLA bersifat adhoc yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka operasi bersama keamanan laut.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20