Correct Article 2
PERPRES Nomor 78 Tahun 2014 | Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 tentang MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH RI KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UN COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
Current Text
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1), Tim Kuasa Hukum berwenang untuk:
a. melakukan penunjukan langsung Arbiter yang akan mewakili Pemerintah INDONESIA di forum arbitrase ICSID dan/atau forum arbitrase ad hoc UNCITRAL;
b. melakukan penunjukan langsung konsultan hukum dalam rangka penanganan gugatan tersebut; dan
c. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Dalam pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Tim Kuasa Hukum dibantu oleh Tim Pelaksana.
Your Correction