Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO Pemerintah–pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut Laos), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara- negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”) Mengingat Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani di Bali, INDONESIA pada tanggal 7 Oktober 2003, sesuai dengan komitmen ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internalnya dengan ekonomi dunia untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
MENEGASKAN agenda kebijakan untuk pelaksanaan progresif liberalisasi penuh dan integrasi jasa angkutan udara di ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Aksi Integrasi dan Liberalisasi Angkutan Udara ASEAN yang disahkan pada Pertemuan ke-10 Para Menteri Transportasi ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja;
Mengingat Program Aksi Vientiane yang disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Kesepuluh (ke-10) ASEAN yang diselenggarakan tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, yang meminta percepatan pengaturan ruang udara tanpa batasan hak angkut udara (open sky) dan meningkatkan liberalisasi jasa angkutan udara, terutama jasa angkutan udara kargo;
Mengingat juga keputusan Pertemuan Kesepuluh (ke-10) Para Menteri Transportasi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 23 November 2004 untuk mengesahkan Peta Jalan Integrasi Sektor Angkutan Udara dan Rencana Aksi untuk Integrasi dan Liberalisasi Angkutan Udara ASEAN 2005 – 2015, yang menyediakan aksi strategis untuk meliberalisasikan lebih lanjut jasa angkutan udara di ASEAN dan meningkatkan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi satu pasar penerbangan tunggal dan terpadu di ASEAN;
BERKOMITMEN untuk memelihara, mengembangkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama lebih lanjut yang bersahabat antara dan antar negara–negaranya;
MENGAKUI bahwa jasa angkutan udara internasional yang efisien dan bersaing adalah penting untuk mengembangkan perdagangan, menguntungkan konsumen, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
BERKEINGINAN untuk menjamin tingkat tertinggi keselamatan dan keamanan dalam angkutan udara internasional dan menegaskan kembali kepedulian mereka terhadap tindakan-tindakan atau ancaman–ancaman keamanan pesawat udara, yang membahayakan keselamatan barang, berdampak negatif terhadap operasi transportasi udara, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan penerbangan sipil;
BERKEINGINAN untuk memfasilitasi dan meningkatkan jasa angkutan udara kargo serta jasa-jasa terkait, untuk melengkapi fasilitasi transportasi lain dan upaya-upaya liberalisasi di ASEAN;
BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan-hambatan, secara bertahap, untuk mencapai fleksibilitas dan kapasitas yang lebih besar dalam pelaksanaan jasa angkutan udara kargo di ASEAN dengan pandangan untuk membangun satu pasar tunggal penerbangan yang terpadu ASEAN pada tahun 2015;
SEBAGAI para Pihak pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, yang terbuka bagi penandatangan di Chicago tanggal 7 Desember 1944, dan berkeinginan untuk mematuhi dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Konvensi tersebut; dan BERKEINGINAN untuk menyelesaikan suatu Persetujuan Multilateral tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo
TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
PASAL 1 DEFINISI Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam konteks :
1. Istilah "Konvensi" berarti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk penandatangan di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, dan meliputi : (i) segala perubahan yang telah mulai berlaku berdasarkan Pasal 94(a) Konvensi tersebut dan telah diratifikasi oleh semua Pihak pada Persetujuan ini, dan (ii) setiap Lampiran atau setiap perubahannya yang disahkan berdasarkan Pasal 90 Konvensi tersebut, selama Lampiran-lampiran atau perubahan–perubahan tersebut, setiap waktu secara efektif kepada Para Pihak pada Persetujuan ini;
2. Istilah "otoritas penerbangan" berarti Menteri yang bertanggung jawab pada Penerbangan Sipil, atau setiap orang atau badan yang berwenang untuk melaksanakan fungsi–fungsi yang saat ini dapat dilaksanakan olehnya atau fungsi serupa;
3. Istilah "perusahaan angkutan udara yang ditunjuk" berarti suatu perusahaan angkutan udara yang telah ditunjuk dan diberi wewenang sesuai Pasal 3 (Penunjukan dan Otorisasi Perusahaan Angkutan Udara) Persetujuan ini;
4. Istilah "wilayah" berarti wilayah daratan, perairan internal, laut perbatasan, perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta angkasa di atasnya;
5. Istilah “jasa angkutan udara”, ”jasa angkutan udara internasional”, dan ”perusahaan angkutan udara”, mempunyai arti sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 96 Konvensi dimaksud;
6. Istilah “jasa angkutan udara kargo internasional” berarti semua transportasi udara kargo yang melewati angkasa di atas wilayah lebih dari satu Negara Anggota ASEAN;
7. Istilah "tarif" berarti segala harga, tingkat tarif, atau pungutan untuk pengangkutan kargo (tidak termasuk surat) dalam transportasi udara yang dipungut perusahaan angkutan udara, termasuk agen-agennya, serta persyaratan yang membentuk adanya harga, tingkat tarif, atau pungutan tersebut.
8. Istilah “jasa yang disepakati” berarti jasa angkutan udara kargo berjadwal yang dilakukan untuk pengangkutan kargo dan/atau surat, untuk pembayaran atau penyewaan pada rute tertentu;
9. Istilah “berhenti untuk tujuan non-traffic” berarti suatu pendaratan untuk tujuan selain menaikkan atau menurunkan kargo dan/atau surat pada jasa angkutan udara kargo internasional;
10. Istilah “biaya pengguna bandar udara” berarti suatu biaya yang dikenakan terhadap perusahaan angkutan udara oleh otoritas yang berwenang, atau diizinkan oleh otoritas untuk dikenakan, untuk penyediaan peralatan atau fasilitas bandar udara atau fasilitas navigasi udara, termasuk jasa dan fasilitas terkait untuk pesawat udara, awak, dan kargonya;
11. Istilah "Persetujuan" berarti Persetujuan ini, dan Protokol Pelaksananya serta setiap perubahannya;
12. Istilah “Lembaga Penyimpan” berarti Sekretaris Jenderal ASEAN;
dan
13. Semua referensi bentuk tunggal wajib meliputi bentuk jamak, dan semua referensi bentuk jamak wajib meliputi bentuk tunggal.
PASAL 2 PEMBERIAN HAK
1. Setiap Pihak memberikan kepada Para Pihak lainnya hak–hak sebagai berikut untuk pelaksanaan jasa angkutan udara kargo internasional oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Para Pihak lainnya :
a) hak untuk melintasi wilayahnya tanpa pendaratan;
b) hak untuk mendarat di wilayahnya untuk maksud non-traffic;
dan c) hak-hak lainnya yang tercantum dalam Persetujuan ini, termasuk hak-hak yang terdapat dalam Protokol Pelaksana 1 dan 2 dari Persetujuan ini.
2. Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang dapat dianggap memberikan suatu perusahaan angkutan udara atau perusahaan- perusahaan angkutan udara dari satu Pihak, hak untuk menaikkan, dalam wilayah Pihak lain, kargo atau surat yang dibawa dengan mengenakan pembayaran dan ditujukan ke titik lain dalam wilayah Pihak lain tersebut.
PASAL 3 PENUNJUKAN DAN OTORISASI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA
1. Setiap Pihak wajib mempunyai hak untuk menunjuk perusahaan angkutan udara sebanyak–banyaknya untuk maksud melakukan jasa angkutan udara kargo internasional sesuai Persetujuan ini dan untuk menarik atau mengalihkan penunjukan itu. Penunjukan tersebut wajib dikirimkan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Lembaga Penyimpan yang selanjutnya wajib memberitahukan kepada semua Pihak.
2. Setelah penerimaan penunjukan tersebut, dan permohonan dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk tersebut, dalam bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk otorisasi pelaksanaan dan izin teknis, setiap Pihak wajib memberikan otorisasi yang diperlukan dan izin teknik dengan prosedur keterlambatan minimal, dengan syarat :
a) (i) kepemilikan substansial dan pengawasan efektif perusahaan angkutan udara tersebut dimiliki di Pihak
yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut, merupakan warga Negara Pihak tersebut, atau keduanya;
atau (ii) tunduk pada penerimaan oleh suatu Pihak yang menerima permohonan dimaksud, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk didirikan dan mempunyai kantor pusat usaha di wilayah Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut, yang kepemilikan substansial dan diawasi secara efektif oleh satu atau lebih Negara Anggota ASEAN dan/atau warga negaranya, dan Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara mempunyai dan menjaga pengawasan pengaturan yang efektif; atau (iii) tunduk pada penerimaan oleh suatu Pihak yang menerima permohonan tersebut, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk didirikan dan mempunyai kantor pusat usaha di wilayah Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut, dan Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara mempunyai dan menjaga pengawasan pengaturan yang efektif, dengan ketentuan bahwa pengaturan- pengaturan tersebut tidak akan setara dengan mengizinkan perusahaan angkutan udara atau anak perusahaan mengakses hak angkut selain yang telah diberikan kepada perusahaan angkutan udara tersebut;
dan b) perusahaan angkutan udara yang ditunjuk mampu memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum, peraturan dan aturan yang biasanya diterapkan dalam pelaksanaan jasa angkutan udara kargo internasional dari Pihak yang mempertimbangkan permohonan-permohonan tersebut; dan c) Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 (Keselamatan) dan Pasal 6 (Keamanan Penerbangan) dari Persetujuan ini.
3. Para Pihak yang memberikan otorisasi pelaksanaan sesuai ayat 2 Pasal ini wajib memberitahukannya kepada Lembaga Penyimpan yang selanjutnya akan memberitahukan kepada semua Pihak.
PASAL 4 PENOLAKAN, PEMBATALAN, PENANGGUHAN DAN PEMBATASAN OTORISASI
1. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk menolak, membatalkan, menangguhkan, memberlakukan ketentuan-ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis sebagaimana dirujuk pada Pasal 3 (Penunjukan dan Otorisasi Perusahaan Angkutan Udara) dari Persetujuan ini berkenaan dengan perusahaan angkutan udara yang ditunjuk Pihak lainnya, untuk sementara atau secara permanen apabila :
a) perusahaan angkutan udara telah gagal membuktikan memenuhi kualifikasi Pasal 3 ayat 2 (a) (i) atau (ii) atau (iii);
sebagaimana diberlakukan; atau b) perusahaan angkutan udara telah gagal untuk mematuhi hukum, peraturan dan aturan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 15 (Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan) dari Persetujuan ini; atau c) Pihak lainnya tidak mempertahankan dan mengatur standar– standar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 (Keselamatan) dari Persetujuan ini.
2. Kecuali tindakan segera diperlukan untuk mencegah ketidakpatuhan lebih lanjut atas ayat 1(b) atau 1(c) dari Pasal ini, hak yang diberikan oleh Pasal ini wajib dilaksanakan hanya setelah berkonsultasi dengan Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut, sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 (Konsultasi dan Perubahan).
3. Suatu Pihak yang telah melaksanakan haknya untuk menolak, membatalkan, menangguhkan, memberlakukan ketentuan- ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis
suatu perusahaan angkutan udara sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, wajib memberitahukan tindakannya tersebut kepada Lembaga Penyimpan dan Lembaga Penyimpan tersebut selanjutnya wajib memberitahukan kepada semua Pihak.
4. Pasal ini tidak membatasi hak setiap Pihak untuk menolak, membatalkan, menangguhkan, memberlakukan ketentuan- ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis suatu perusahaan angkutan udara dari Para Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 6 (Keamanan Penerbangan).
PASAL 5 KESELAMATAN
1. Setiap Pihak wajib mengakui sebagai hal yang sah untuk maksud pelaksanaan jasa angkutan udara kargo sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, sertifikat kelaikan udara, sertifikat kompetensi, dan lisensi dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk diterbitkan atau divalidasi oleh Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut, dan masih berlaku, dengan syarat bahwa syarat-syarat bagi sertifikat atau lisensi tersebut paling tidak setara dengan standar minimal yang telah diatur Konvensi. Setiap Pihak, berhak, bagaimanapun, menolak mengakui sebagai hal yang sah untuk maksud penerbangan di atas wilayahnya sendiri, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diberikan atau divalidasi untuk warga negaranya oleh Pihak lainnya.
2. Setiap Pihak boleh meminta konsultasi berkenaan standar–standar keselamatan dan keamanan yang dipelihara oleh Pihak lainnya terkait fasilitas penerbangan, awak kabin, pesawat udara, dan pelaksanaan dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk Pihak lainnya.
Apabila, sesudah konsultasi tersebut, Pihak Pertama menemukan bahwa Pihak lain tidak mempertahankan dan melakukan standar–standar dan persyaratan–persyaratan di bidang-bidang tersebut yang paling tidak setara dengan standar minimal yang dapat diberikan sesuai Konvensi, maka Pihak lainnya tersebut wajib diberitahukan mengenai penemuan tersebut dan langkah–langkah yang dipandang perlu untuk memenuhi standar- standar minimal dimaksud;
dan Pihak lainnya tersebut wajib melakukan tindakan perbaikan yang sesuai.
Setiap Pihak mempunyai hak untuk menolak, membatalkan, menangguhkan,
memberlakukan ketentuan-ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk Pihak lainnya dalam hal Pihak lainnya tidak melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar.
PASAL 6 KEAMANAN PENERBANGAN
1. Sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional, Para Pihak menegaskan kembali kewajiban mereka terhadap Pihak lain untuk melindungi keamanan penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
Tanpa membatasi sifat umum dari hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, Para Pihak wajib dalam tindakan khususnya sesuai ketentuan Konvensi mengenai Penyerangan atau Tindakan-tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di dalam Pesawat Udara, yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Penanganan Tindakan Melawan Hukum Penyitaan Tidak Sah terhadap Pesawat Udara, ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970, Konvensi mengenai Penanganan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971, serta Konvensi atau Protokol lainnya yang terkait dengan keamanan penerbangan sipil yang seluruh Pihak mengadopsinya.
2. Para Pihak, atas permintaan, wajib memberikan satu sama lain seluruh bantuan yang diperlukan untuk mencegah tindakan penyitaan tidak sah terhadap pesawat udara sipil dan tindakan tidak sah lainnya terhadap keselamatan pesawat udara tersebut, awak kabin, bandar udara dan fasilitas navigasi udara, dan mengatasi setiap ancaman terhadap keamanan penerbangan sipil.
3. Para Pihak, dalam hubungan saling menguntungkan, wajib bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang diatur oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditetapkan sebagai Lampiran Konvensi tersebut;
Para Pihak wajib meminta para operator pesawat udara dengan tanda pendaftaran Negara mereka, operator pesawat udara yang mempunyai tempat usaha utama atau berkedudukan permanen di wilayahnya, dan operator bandar udara di wilayahnya, bertindak sesuai ketentuan keamanan penerbangan tersebut.
4. Setiap Pihak wajib mematuhi ketentuan keamanan sebagaimana diminta Pihak lainnya untuk memasuki, berangkat dari, dan sementara berada di wilayah masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi pesawat udara dan memeriksa awak kabin, dan barang-barang bawaan mereka, serta kargo dan barang di pesawat udara, sebelum dan selama pemuatan atau pembongkaran.
Setiap Pihak juga wajib memberikan pertimbangan yang positif atas setiap permintaan dari Pihak lainnya untuk melakukan langkah-langkah khusus untuk mengatasi ancaman khusus.
5. Apabila suatu kejadian atau ancaman terhadap suatu kejadian tindakan tidak sah penyitaan pesawat udara sipil atau tindakan tidak sah lain yang mengancam keselamatan awak kabin, pesawat udara, bandar udara atau fasilitas navigasi udara terjadi, Para Pihak wajib membantu satu sama lain dengan memfasilitasi komunikasi dan langkah-langkah lain yang sesuai yang dimaksudkan untuk menghentikan peristiwa atau ancaman itu secara cepat dan aman.
6. Apabila satu Pihak mempunyai alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Pihak lainnya telah keluar dari ketentuan keamanan penerbangan dari Pasal ini, otoritas penerbangan dari Pihak tersebut dapat meminta dengan segera konsultasi dengan otoritas penerbangan Pihak lainnya.
Kegagalan untuk mencapai suatu kesepakatan yang memuaskan dalam waktu limabelas (15) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, wajib menjadi dasar untuk menolak, membatalkan, menangguhkan, memberlakukan ketentuan-ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis suatu perusahaan angkutan udara dari Pihak itu. Apabila diminta karena keadaan darurat, satu Pihak dapat mengambil tindakan sementara sebelum berakhirnya lima belas (15) hari tersebut.
7. Setiap Pihak wajib meminta pesawat udara Pihak lainnya untuk memberikan jasa kepada Pihak tersebut, untuk menyampaikan suatu program keamanan operator secara tertulis yang telah disetujui oleh otoritas penerbangan Pihak dari perusahaan angkutan udara itu, untuk diterima.
PASAL 7 TARIF
1. Tarif yang akan diberlakukan oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk satu Pihak untuk jasa angkutan udara sebagaimana tercakup dalam Persetujuan ini, wajib diberikan dengan batas yang wajar, sesuai dengan yang dibayar untuk seluruh faktor yang relevan, termasuk kepentingan para pengguna, biaya operasional, karakteristik pelayanan, keuntungan wajar, tarif perusahaan angkutan udara lainnya, dan pertimbangan komersial lainnya di pasar.
2. Tarif yang dikenakan oleh perusahaan angkutan udara wajib tidak dipersyaratkan untuk dilaporkan, atau disetujui oleh salah satu Pihak. Meskipun demikian, dalam hal hukum nasional suatu Pihak meminta persetujuan sebelumnya atas suatu tarif, pemberlakuan tariff tersebut wajib diberlakukan sesuai ketentuan nasional tersebut. Dalam hal ini, prinsip timbal balik dapat diterapkan oleh Para Pihak yang terlibat atas kebijakannya.
3. Para Pihak sepakat untuk memberikan perhatian khusus mengenai tarif yang dapat diajukan keberatannya karena terjadi diskriminasi secara tidak wajar, sangat tinggi atau membatasi karena penyalahgunaan suatu posisi dominan, atau tampak direndahkan karena subsidi atau dukungan Pemerintah secara langsung atau tidak langsung atau praktik-praktik anti persaingan lainnya.
4. Para Pihak wajib memastikan bahwa perusahaan angkutan udara yang ditunjuk memberikan kepada masyarakat umum informasi sepenuhnya dan menyeluruh mengenai tarif dan harga angkutan udaranya serta ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir dalam iklan kepada masyarakat terkait tarif angkutan udara.
PASAL 8 PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA SEWA
1. Apabila suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk mengajukan permohonan untuk menggunakan suatu pesawat udara selain yang dimilikinya pada jasa angkutan udara kargo
internasional yang ditentukan Persetujuan ini, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a) bahwa pengaturan-pengaturan dimaksud tidak akan setara dengan mengizinkan suatu perusahaan angkutan udara yang menyewakan, untuk mengakses hak angkut selain yang diberikan bagi perusahaan angkutan udara penyewa;
b) bahwa keuntungan finansial yang akan diperoleh oleh perusahaan angkutan udara pihak yang menyewakan tidak akan menjadi tanggungan atas keuntungan atau kerugian pengoperasian perusahaan angkutan udara yang ditunjuk tersebut, dan c) bahwa tanggung jawab terhadap kelangsungan kelaikan udara dan kecukupan standar pengoperasian dan perawatan dari pesawat udara yang disewa yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh satu Pihak akan diberikan sesuai dengan Konvensi.
2. Suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk sebaliknya tidak dilarang untuk memberikan pelayanan angkutan udara dengan menggunakan pesawat udara yang disewakan dengan ketentuan bahwa segala pengaturan sewa menyewa memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini.
PASAL 9 KEGIATAN KOMERSIAL
1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari suatu Pihak wajib mempunyai hak a) berhubungan dengan masuk, tinggal dan mempekerjakan, membawa ke dalam dan mempertahankan dalam wilayah Pihak lainnya, staf administrasi dan staf khusus lainnya, perlengkapan kantor dan perlengkapan lainnya yang terkait dan bahan-bahan promosi yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa angkutan udara kargo internasional;
b) mendirikan kantor di wilayah Pihak lainnya dengan maksud penyediaan, promosi dan penjualan jasa angkutan udara;
c) terlibat penjualan jasa angkutan udara dalam wilayah Pihak lain secara langsung, dan dalam kebijakannya, melalui agen- agennya; menjual jasa angkutan udara dimaksud, dan setiap PIhak wajib bebas untuk membeli jasa tersebut dalam mata uang lokal di wilayah itu atau, tunduk pada peraturan dan perundang-undangan nasional, dalam mata uang lain yang mudah dipertukarkan secara bebas di negara-negara lainnya.
d) untuk menukar dan mengirimkan ke wilayah perusahaannya, atas permintaan, pendapatan lokal yang melebihi jumlah total yang dicairkan secara lokal. Penukaran dan pengiriman wajib diizinkan dengan segera tanpa pembatasan atau pemajakan berkenaan dengan nilai tukar yang berlaku untuk transaksi dan pengiriman terkini pada tanggal perusahaan angkutan udara melakukan permohonan awal untuk pengiriman.
Penukaran dan pengiriman tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan pertukaran mata uang asing di Pihak yang bersangkutan; dan e) untuk membayar pengeluaran lokal, termasuk pembelian bahan bakar, di wilayah Pihak lainnya dalam mata uang setempat. Dalam kebijakannya, perusahaan angkutan udara dari setiap Pihak dapat membayar untuk pengeluaran tersebut di wilayah Pihak lainnya dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas sesuai aturan mata uang setempat.
2. Dalam mengoperasikan atau menyelenggarakan jasa yang resmi pada rute yang telah disepakati, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dimaksud dapat, tunduk pada hukum dan aturan perundang-undangan nasional, membuat pengaturan pemasaran yang kooperatif yang dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada code-sharing, block-space dengan:
a) perusahaan angkutan udara dari Pihak yang sama; dan b) perusahaan angkutan udara dari Para Pihak lainnya; dan
c) penyedia transportasi darat dari setiap Pihak dengan syarat bahwa semua peserta dalam pengaturan dimaksud mempunyai kewenangan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberlakukan untuk pengaturan dimaksud.
3. Tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan nasional dari setiap Pihak, setiap perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dan penyedia tidak langsung dari jasa transportasi kargo dari setiap Pihak wajib diizinkan tanpa pembatasan untuk menggunakan terkait dengan jasa angkutan udara kargo internasional, dari setiap transportasi dari darat untuk kargo ke atau dari segala titik di dalam atau di luar wilayah para Pihak, termasuk transport ke dan dari semua bandar udara dengan fasilitas kepabeanan, dan termasuk, apabila berlaku hak untuk mengangkut kargo yang disimpan di gudang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kargo tersebut, bilamana dipindah melalui darat atau melalui udara wajib mempunyai akses terhadap pemeriksaan dan fasilitas kepabeanan bandar udara. Tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan nasional dari setiap Pihak, setiap perusahaan-perusahaan angkutan udara yang ditunjuk boleh memilih untuk menyelenggarkan transportasi darat sendiri atau meyediakannya melalui pengaturan-pengaturannya melalui pengangkut darat lainnya, termasuk pengangkutan darat yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara lain dan penyedia transportasi kargo secara tidak langsung. Jasa kargo intermodal tersebut dapat ditawarkan dalam satu kesatuan, termasuk gabungan harga untuk transportasi udara dan darat, dengan syarat pihak pengirim tidak diartikan sebagai keadaan yang terkait dengan transportasi dimaksud.
PASAL 10 PERUBAHAN UKURAN
1. Setiap perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dapat dalam beberapa atau semua penerbangan pada pelayanan yang disepakati dan atas pilihannya sendiri, mengganti pesawat udara di wilayah dari Pihak lainnya atau di setiap titik sepanjang rute yang telah ditentukan, dengan ketentuan bahwa :
a) pesawat udara yang digunakan di luar titik perubahan wajib dijadwalkan sesuai dengan pesawat udara yang masuk atau keluar, apabila dimungkinkan; dan b) dalam hal suatu penggantian pesawat udara di wilayah Pihak lainnya dan apabila lebih dari satu pesawat udara diizinkan untuk beroperasi di luar titik perubahan tersebut, tidak lebih dari satu pesawat udara yang dimungkinkan dengan ukuran setara dan tidak ada yang mungkin lebih besar dari pesawat udara yang digunakan tersebut, pada sektor dengan kebebasan hak angkut ketiga dan keempat, dengan syarat bahwa total kapasitas yang diizinkan dari pesawat udara yang keluar, apabila digabungkan bersama, wajib tidak lebih daripada keseluruhan kapasitas pesawat udara yang tiba di titik perubahan ukuran dimaksud.
2. Untuk maksud perubahan ukuran operasional tersebut, suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk menggunakan peralatan sendri dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan nasional, peralatan sewa, dan dapat mengoperasikan berdasarkan pengaturan komersial dengan perusahaan angkutan udara lain.
3. Suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dapat menggunakan nomor-nomor penerbangan yang berbeda atau identik untuk sektor – sektor perubahan operasional pesawat udaranya.
PASAL 11 BIAYA PENGGUNA BANDAR UDARA
1. Tidak ada satu Pihak pun dapat mengenakan atau mengizinkan untuk dikenakan pada suatu perusahaan angkutan udara kargo yang ditunjuk pihak lainnya, biaya pengguna bandar udara yang lebih tinggi daripada yang dikenakan pada perusahaan angkutan udaranya sendiri yang sedang mengoperasikan jasa angkutan udara kargo internasional yang sejenis.
2. Setiap Pihak wajib mendorong konsultasi mengenai biaya pengguna bandar udara antara otoritas-otoritas yang berkompeten untuk
mengenakan biaya dimaksud dan perusahaan angkutan udara yang menggunakan jasa dan fasilitas yang diberikan oleh otoritas- otoritas yang mengenakan tersebut, apabila dapat dipraktikkan melalui organisasi-organisasi perwakilan perusahaan angkutan udara tersebut. Pemberitahuan yang wajar mengenai setiap usulan perubahan biaya pengguna bandar udara seharusnya diberikan bagi pengguna tersebut untuk memungkinkan mereka menyatakan pandangan-pandangnanya sebelum perubahan-perubahan dilakukan. Setiap Pihak wajib mendorong lebih lanjut otoritas yang berwenang mengenakan biaya pengguna bandar udara dan pengguna untuk melakukan pertukaran informasi yang diperlukan terkait biaya pengguna bandar udara.
PASAL 12 BEA KEPABEANAN
1. Setiap Pihak, berdasarkan prinsip timbal balik, wajib membebaskan suatu perusahaan angkutan udara kargo yang ditunjuk oleh Pihak lain untuk memperluas sebesar mungkin berdasarkan hukum nasional, aturan dan peraturan terhadap bea kepabeanan, cukai, penghapusan pajak, biaya pemeriksaan dan bea-bea dan pungutan–pungutan nasional lainnya untuk pesawat udara, bahan bakar, perlengkapan di darat, minyak pelumas, pasokan teknis yang dapat dikonsumsi, suku cadang termasuk mesin-mesin, perlengkapan pesawat udara rutin, barang di pesawat udara, dan barang-barang lainnya seperti cetakan surat muatan udara, setiap bahan cetakan yang membubuhkan logo perusahaan yang dicetak di atasnya dan bahan-bahan publikasi seperti biasanya yang disebarkan secara gratis dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk tersebut, yang dimaksudkan untuk penggunaan atau digunakan semata-mata untuk pengoperasian atau pelayanan pesawat udara dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari Pihak lainnya yang mengoperasikan layanan- layanan yang disepakati tersebut.
2. Pembebasan sebagaimana diberikan pada Pasal ini wajib berlaku untuk benda-benda sebagaimana dirujuk pada ayat 1 :
a) memperkenankan dibawa dalam wilayah Pihak tersebut oleh atau atas nama perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Pihak lainnya;
b) MENETAPKAN tetap berada dalam pesawat udara dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh satu Pihak sejak kedatangan di atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya;
atau c) d) memuat ke dalam pesawat udara dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya dan dimaksudkan untuk pengoperasian pelayanan yang disepakati;
baik digunakan atau tidak atau dikonsumsi secara keseluruhan di wilayah Pihak yang memberikan pembebasan tersebut, diatur dengan syarat bahwa kepemilikan benda-benda tersebut tidak dialihkan ke wilayah Pihak tersebut.
3. Perlengkapan pesawat udara yang digunakan secara rutin, serta bahan-bahan dan persediaan-persediaan yang biasa ditempatkan dalam pesawat udara dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari setiap Pihak, hanya dapat dibongkar di wilayah Pihak lainnya dengan persetujuan otoritas kepabeanan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, barang-barang tersebut dapat ditempatkan dalam pengawasan otoritas tersebut hingga mereka diekspor kembali atau sebaliknya dimusnahkan sesuai peraturan kepabeanan.
4. Pembebasan sebagaimana diatur dalam Pasal ini wajib juga berlaku apabila perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari salah satu Pihak telah melakukan kontrak dengan perusahaan angkutan udara yang sejenis, menikmati pembebasan tersebut dari Pihak lainnya untuk pinjaman atau transfer di wilayah Pihak lainnya atas barang-barang sebagaimana diuraikan pada ayat 1 Pasal ini.
PASAL 13 PERSAINGAN ADIL Setiap Pihak sepakat :
a) bahwa setiap perusahaan angkutan udara yang ditunjuk masing- masing Pihak wajib mempunyai peluang yang adil dan setara untuk bersaing dalam memberikan jasa angkutan udara kargo internasional yang diatur Persetujuan ini, dan b) mengambil tindakan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan/atau praktik anti persaingan oleh Pihak dan/atau perusahaan angkutan udara yang ditunjuknya yang dianggap berdampak negatif terhadap posisi bersaing dari suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Pihak lainnya.
PASAL 14 PENGAMAN
1. Para Pihak sepakat bahwa praktik–praktik perusahaan angkutan udara berikut dapat dianggap sebagai praktik anti-persaingan yang dapat memungkinkan dilakukannya pemeriksaan lebih mendalam :
a) memungut harga dan tarif pada rute, di tingkat yang, secara keseluruhan, tidak cukup untuk menutupi biaya penyediaan jasa angkutan udara kargo internasional yang terkait;
b) penambahan kapasitas atau frekuensi yang berlebih dari jasa angkutan udara kargo internasional;
c) praktik-praktik yang dicurigai terus berlanjut dan tidak bersifat sementara;
d) praktik-praktik yang dipermasalahkan mempunyai dampak ekonomi negatif yang serius atau menyebabkan kerusakan mendasar terhadap perusahaan angkutan udara lain;
e) praktik-praktik yang dipermasalahkan memperlihatkan tujuan yang jelas atau yang kemungkinan berdampak, untuk melumpuhkan, mengeluarkan, atau menyingkirkan perusahaan angkutan udara lain dari pasar; dan
f) tindakan mengindikasikan penyalahgunaan posisi dominan pada suatu rute.
2. Apabila otoritas penerbangan dari salah satu satu Pihak mempertimbangkan bahwa suatu pelaksanaan yang dimaksudkan atau dilakukan oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari Pihak lain dapat menimbulkan persaingan tidak adil sebagaimana indikator yang terdapat pada ayat 1, atau setiap diskriminasi dengan menggunakan bantuan dan/atau subsidi Negara yang tidak semestinya oleh Pihak lainnya itu, otoritas penerbangan tersebut dapat meminta konsultasi sebagaimana pasal 17 (Konsultasi dan Perubahan) dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dimaksud.
Setiap permintaan dimaksud wajib disertai dengan pemberitahuan tentang alasan permintaan tersebut, dan konsultasi wajib dimulai dalam jangka waktu lima belas
(15) hari sejak diterimanya permintaan dimaksud.
3. Apabila para Pihak gagal mencapai penyelesaian masalah melalui konsultasi, setiap Pihak dapat mengajukan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 18 (Penyelesaian Sengketa) untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.
4. Pemberian bantuan dan/atau subsidi Negara wajib bersifat transparan diantara para Pihak, dan wajib tidak mengganggu persaingan di antara perusahaan-perusahan angkutan udara yang ditunjuk dari para Pihak.
Para Pihak terkait, atas permintaan mereka, wajib menyediakan informasi yang lengkap kepada para Pihak yang berkepentingan lainnya mengenai bantuan dimaksud dan setiap perubahannya atau perpanjangan bantuan dimaksud.
Informasi tersebut wajib diperlakukan secara hati-hati dan bersifat rahasia.
PASAL 15 PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Selama memasuki, berada atau meninggalkan wilayah salah satu Pihak, hukum, peraturan dan aturan yang terkait dengan pengoperasian dan navigasi pesawat udara wajib dipatuhi oleh perusahaan angkutan udara setiap Pihak yang lain.
2. Selama memasuki, berada atau meninggalkan wilayah salah satu Pihak, hukum, peraturan dan aturan Pihak tersebut yang berkaitan dengan izin memasuki atau keberangkatan dari wilayahnya dimana awak kabin atau kargo dalam pesawat udara (termasuk peraturan yang terkait dengan izin masuk, pemeriksaan, keamanan penerbangan, imigrasi, paspor, kepabeanan dan karantina atau, dalam hal surat, peraturan pos) wajib dipatuhi oleh, atau atas nama awak kabin atau kargo perusahaan angkutan udara dari Pihak lainnya.
3. Kargo dalam transit melalui wilayah setiap Pihak dan tidak meninggalkan kawasan Bandar udara yang dikhususkan untuk maksud tersebut wajib tidak menjalani pemeriksaan kecuali untuk alasan keamanan penerbangan, pemeriksaan narkotika, pencegahan masuk secara ilegal atau dalam situasi tertentu.
PASAL 16 STATISTIK Otoritas penerbangan setiap Pihak wajib memberikan kepada para otoritas penerbangan Pihak lainnya, apabila diminta, data statistik berkala atau informasi sejenis yang berkaitan dengan data traffic yang diangkut pada layanan yang telah disepakati.
PASAL 17 KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1. Otoritas penerbangan dari para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lain dari waktu ke waktu dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan, dan dipenuhinya ketentuan Persetujuan ini. Kecuali disepakati sebaliknya, konsultasi tersebut wajib dimulai sesegera mungkin, namun tidak lebih dari enam puluh (60) hari dari tanggal penerimaan oleh Pihak lain atau para Pihak, melalui saluran diplomatik atau saluran resmi lainnya, permintaan tertulis termasuk penjelasan mengenai masalah yang akan dibahas.
Apabila tanggal konsultasi telah disepakati, Pihak pemohon wajib memberitahukan juga kepada semua Pihak lain tentang konsultasi dan masalah-masalah yang akan dibahas.
Setiap Pihak dapat menghadiri. Apabila konsultasi tersebut telah selesai, semua Pihak dan Lembaga Penyimpan wajib diberitahukan hasilnya.
2. Apabila sepertiga dari para Pihak tersebut berkeinginan untuk mengubah suatu ketentuan dalam Persetujuan ini wajib diberi hak, melalui permintaan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, paling cepat dua belas
(12) bulan setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, untuk meminta dilakukan pertemuan semua Pihak untuk mempertimbangkan setiap perubahan yang akan mereka usulkan terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut, apabila disepakati antar para Pihak dan apabila diperlukan setelah konsultasi sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, wajib mulai berlaku pada saat lebih dari setengah dari para Pihak telah menyampaikan penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaannya mengenai perubahan dimaksud.
3. Dalam hal diselesaikannya suatu konvensi multilateral umum mengenai jasa angkutan udara kargo internasional yang semua Pihak menjadi terikat, Persetujuan ini wajib diubah untuk disesuaikan dengan konvensi tersebut.
PASAL 18 PENYELESAIAN SENGKETA Ketentuan–ketentuan dari Protokol ASEAN tentang Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang dibuat di Vientiane, Laos, pada tanggal 29 November 2004 dan setiap perubahannya, wajib berlaku pada setiap sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL 19 HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN LAIN
1. Persetujuan ini atau setiap tindakan yang diambil, wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan setiap Persetujuan atau Konvensi Internasional yang ada yang mereka juga menjadi Pihak, kecuali sebagaimana yang disebutkan pada ayat 3 Pasal ini.
2. Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini wajib mengurangi hak atau pelaksanaan hak tersebut oleh setiap Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa
tentang Hukum Laut tahun 1982, terutama yang berkaitan dengan kebebasan laut lepas, hak lintas damai, lintas alur laut kepulauan atau lintas transit kapal dan pesawat udara, dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa–Bangsa.
3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara suatu ketentuan pada Persetujuan ini dan suatu ketentuan pada setiap perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral yang berlaku (termasuk setiap perubahannya), yang dua atau lebih Negara Anggota ASEAN terikat atau yang tidak tercakup dalam Persetujuan ini, ketentuan yang kurang membatasi atau lebih liberal atau yang tidak dicakup dalam Persetujuan ini wajib berlaku.
Apabila ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan ketentuan tentang keselamatan atau keamanan penerbangan, maka ketentuan-ketentuan standar keselamatan atau keamanan penerbangan yang lebih tinggi atau lebih ketat wajib berlaku sepanjang yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut.
PASAL 20 KETENTUAN AKHIR
1. Persetujuan ini wajib disimpan kepada Lembaga Penyimpan yang wajib segera memberikan
naskah resmi kepada setiap Pihak.
2. Persetujuan ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan kepada Lembaga Penyimpan dan selanjutnya Lembaga Penyimpan wajib segera memberitahukan setiap Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib mulai berlaku hanya untuk para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya.
4. Berdasarkan ayat 3 Pasal ini, Protokol Pelaksana Persetujuan ini wajib berlaku setelah ratifikasi atau penerimaan sebagaimana yang tercantum dalam “Ketentuan Akhir” dari setiap Protokol Pelaksana.
Ketentuan–ketentuan Persetujuan ini hanya wajib berlaku untuk Protokol Pelaksana yang telah mulai berlaku diantara para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya.
5. Lembaga Penyimpan wajib menjaga sentralisasi pencatatan mengenai penunjukan perusahaan angkutan udara dan otorisasi pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 (Penunjukan dan Otorisasi Perusahaan Angkutan Udara) Persetujuan ini.
6. Pada saat Persetujuan ini telah mulai berlaku untuk semua Pihak, Memorandum Saling Pengertian ASEAN Tahun 2002 mengenai Jasa Angkutan Udara Kargo wajib berhenti berlaku.
7. Lembaga Penyimpan wajib mendaftarkan Persetujuan ini kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional segera setelah Persetujuan ini mulai berlaku.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo ini.
DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu salinan naskah asli dalam bahasa Inggris.
Untuk Brunei Darussalam:
ttd PEHIN DATO ABU BAKAR APONG Menteri Komunikasi Untuk Kerajaan Kamboja :
ttd
SUN CHANTHOL Sekretaris Negara Sekretariat Negara Penerbangan Sipil Untuk Republik INDONESIA:
ttd JUSMAN SYAFII DJAMAL Menteri Transportasi Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:
ttd SOMMAD PHOLSENA Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Untuk Malaysia:
ttd DATO’SRI ONG TEE KEAT Menteri Transportasi Untuk Uni Myanmar:
ttd MAJOR GENERAL THEIN SWE Menteri Transportasi
Untuk Republik Filipina:
Ttd LEANDRO R. MENDOZA Sekretaris Transportasi dan Komunikasi Untuk Republik Singapura:
Ttd RAYMOND LIM Menteri Transportasi Untuk Kerajaan Thailand:
ttd SOPHON ZARAM Menteri Transportasi Untuk Republik Sosialis Vietnam:
ttd HO NGHIA DZUNG Menteri Transportasi
PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN (ON UNLIMITED THIRD, FOURTH AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN) Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut ” Pihak”), Mengingat Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut “Persetujuan”) ;
MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan ini; dan BERKEINGINAN untuk menghapuskan hambatan – hambatan pada jasa angkutan udara kargo dengan suatu pandangan untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2008, TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1 – Definisi
Untuk maksud Protokol ini, istilah “kebebasan hak angkut kelima (5)” berarti hak angkut kelima
(5) antara dan setelahnya yang akan dioperasikan secara menyeluruh di dalam ASEAN.
Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut
1. Perusahaan-perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari setiap Pihak wajib diizinkan untuk mengoperasikan jasa angkutan udara kargo internasional di antara titik- titik yang telah ditunjuk dengan bandar-bandar udara internasional dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga (3), keempat (4), dan kelima (5).
2. Meskipun telah diatur pada ayat 1 Pasal ini, hak untuk menaikkan atau menurunkan, di wilayah setiap Pihak lainnya, kargo atau pos yang dibawa dengan pembayaran dan ditujukan atau berasal dari titik di wilayah bukan Pihak atau bukan Negara anggota ASEAN, wajib tunduk pada perjanjian antara otoritas penerbangan para Pihak yang bersangkutan.
Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi Wajib tidak terdapat pembatasan mengenai kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara berkenaan dengan jasa angkutan udara kargo yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal
2. Pasal 4 – Spesifikasi Titik
1. Titik-titik yang ditunjuk dari para Pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan Kamboja : Phnom Penh INDONESIA : Batam, Balikpapan, Biak, Makassar,Manado,Palembang, Pontianak
Laos : Vientiane, Luang Phabang, Pakse Malaysia : Kuala Lumpur Myanmar : Yangon, Mandalay Filipina : Clark, Subic, Cebu, Davao, Iloilo, Laoag Singapura : Singapore Thailand : Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai, Khon Kaen, Phuket, U-Tapao, Ubon Ratchathani Vietnam : Hanoi, Danang, Ho Chi Minh City, Chu Lai
2. Para Pihak dapat menunjuk titik-titik tambahan berdasarkan sukarela. Penunjukan dimaksud wajib disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Lembaga Penyimpan dan Lembaga Penyimpan dimaksud wajib memberitahukan kepada para Pihak lainnya.
Pasal 5 – Fleksibiltas Operasional Setiap perusahaan angkutan udara yang ditunjuk, berdasarkan beberapa atau semua penerbangan dan berdasarkan pilihannya, dapat:
a. mengoperasikan penerbangan pada salah satu atau kedua arah;
b. menggabungkan nomor-nomor penerbangan yang berbeda dalam satu pengoperasian pesawat udara;
c. melayani titik-titik antara, dan titik-titik setelah serta titik-titik di wilayah para Pihak pada rute-rute dengan kombinasi dan urutan apapun;
d. mengabaikan pemberhentian pada setiap titik atau titik- titik;
dan
e. mengalihkan lalu lintas dari setiap pesawat udaranya ke setiap
pesawat udara lain pada setiap titik dari rute-rute tersebut;
tanpa pembatasan jurusan atau geografis dan tanpa kehilangan setiap hak angkut yang diizinkan sebaliknya berdasarkan Persetujuan ini;
dengan syarat bahwa jasa tersebut melayani dari suatu titik di wilayah Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut.
Pasal 6 – Penyetujuan Jadwal dan Penerbangan Tambahan
1. Perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing- masing Pihak dapat diminta untuk menyampaikan perkiraan jadwal penerbangan untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas-otoritas penerbangan dari Pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum pengoperasian jasa yang disepakati tersebut.
Setiap perubahan jadwal tersebut wajib disampaikan untuk mendapat pertimbangan sedikitnya lima belas
(15) hari sebelum pengoperasian.
2. Untuk penerbangan tambahan yang perusahaan angkutan udara yang ditunjuk satu Pihak ingin dilaksanakan pada pelayanan di luar jadwal yang telah diizinkan, perusahaan angkutan udara tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dari otoritas penerbangan Pihak lainnya. Permintaan tersebut biasanya wajib disampaikan sedikitnya empat (4) hari kerja sebelum pengoperasian penerbangan tersebut.
Pasal 7 – Ketentuan Akhir
1. Protokol ini wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan yang wajib dengan segera menerbitkan suatu
naskah resmi daripadanya kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan kepada Penyimpan yang wajib segera memberitahukan setiap Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib berlaku efektif hanya antar para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya.
Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3), Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Pihak itu atas Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3)nya.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku dengan persetujuan dari semua Pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 (Konsultasi dan Perubahan) Persetujuan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara Titik – titik yang Telah Ditunjuk di ASEAN.
DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu salinan naskah asli dalam bahasa Inggris.
Untuk Brunei Darussalam:
ttd PEHIN DATO ABU BAKAR APONG Menteri Komunikasi Untuk Kerajaan Kamboja :
ttd
SUN CHANTHOL Sekretaris Negara Sekretariat Negara Penerbangan Sipil Untuk Republik INDONESIA:
ttd JUSMAN SYAFII DJAMAL Menteri Transportasi Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:
ttd SOMMAD PHOLSENA Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Untuk Malaysia:
ttd DATO’SRI ONG TEE KEAT Menteri Transportasi Untuk Uni Myanmar:
ttd MAJOR GENERAL THEIN SWE Menteri Transportasi
Untuk Republik Filipina:
Ttd LEANDRO R. MENDOZA Sekretaris Transportasi dan Komunikasi Untuk Republik Singapura:
ttd RAYMOND LIM Menteri Transportasi Untuk Kerajaan Thailand:
ttd SOPHON ZARAM Menteri Transportasi Untuk Republik Sosialis Vietnam:
ttd HO NGHIA DZUNG Menteri Transportasi
PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama- sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut ” Pihak”), Mengingat Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut “Persetujuan”);
MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan ini; dan BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan – hambatan dalam jasa angkutan udara kargo dengan suatu pandangan untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2008, TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1 – Definisi Untuk maksud Protokol ini, istilah “kebebasan hak angkut kelima” berarti hak angkut kelima antara (intermediate) dan setelahnya (beyond) yang akan dioperasikan secara menyeluruh di dalam ASEAN.
Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut
1. Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diperbolehkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara kargo internasional di antara semua titik dengan bandar udara internasional dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga, keempat, dan kelima pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Meskipun telah diatur ayat 1 Pasal ini, hak untuk menaikkan atau menurunkan di wilayah setiap Pihak lainnya, kargo atau pos yang dibawa dengan pembayaran dan ditujukan atau berasal dari titik di wilayah bukan Pihak atau bukan Negara anggota ASEAN, wajib tunduk pada perjanjian antara otoritas penerbangan Para Pihak yang bersangkutan Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara kargo yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2.
Pasal 4 – Fleksibiltas Pelaksanaan Setiap perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dapat, pada beberapa atau semua penerbangan dan dengan pilihannya :
a. melaksanakan penerbangan pada salah satu atau kedua arah;
b. menggabungkan nomor penerbangan yang berbeda dalam satu pengoperasian pesawat udara;
c. melayani titik-titik antara, dan setelah dan titik-titik di wilayah para Pihak pada rute kombinasi dan sesuai urutan;
d. mengabaikan pemberhentian pada setiap atau beberapa titik;
e. memindahkan traffic dari suatu pesawat udaranya ke pesawat udaranya yang lain pada setiap titik di rute tersebut; dan
tanpa pembatasan arah atau geografi dan tanpa kehilangan hak untuk mengangkut traffic selain yang diizinkan Persetujuan ini;
dengan ketentuan bahwa layanan tersebut melayani satu titik di wilayah Pihak yang menunjuk perusahaan angkutan udara tersebut.
Pasal 5 – Persetujuan Jadwal dan Penerbangan-penerbangan tambahan
1. Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak dapat diminta untuk menyampaikan perkiraan jadwal penerbangannya untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas penerbangan Pihak lainnya sedikitnya tiga puluh (30) hari sebelum pelaksanaan layanan yang disepakati. Setiap perubahan jadwal tersebut wajib disampaikan untuk mendapat pertimbangan sedikitnya lima belas (15) hari sebelum pelaksanaan.
2. Untuk penerbangan tambahan yang perusahaan angkutan udara yang ditunjuk satu Pihak ingin dilaksanakan pada pelayanan di luar jadwal yang telah diizinkan, perusahaan angkutan udara tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dari otoritas penerbangan Pihak lainnya. Permintaan tersebut biasanya wajib disampaikan sedikitnya empat (4) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan tersebut.
Pasal 6 – Ketentuan Akhir
1. Protokol ini wajib disimpan kepada Penyimpan yang wajib segera memberikan salinan naskah kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan kepada Penyimpan yang wajib segera memberitahukan setiap Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib berlaku efektif hanya antar para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya.
Bagi setiap Pihak yang meratifikasi
atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3), Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Pihak itu atas Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3)nya.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku dengan persetujuan dari semua Pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 (Konsultasi dan Perubahan) Persetujuan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.
Untuk Brunei Darussalam:
ttd PEHIN DATO ABU BAKAR APONG Menteri Komunikasi Untuk Kerajaan Kamboja :
ttd MAO HAVANNALL Sekretaris Negara Sekretariat Negara Penerbangan Sipil Untuk Republik INDONESIA:
ttd JUSMAN SYAFII DJAMAL Menteri Transportasi Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:
ttd SOMMAD PHOLSENA Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Untuk Malaysia:
ttd DATO’SRI ONG TEE KEAT Menteri Transportasi Untuk Uni Myanmar:
ttd MAJOR GENERAL THEIN SWE Menteri Transportasi Untuk Republik Philipina:
ttd LEANDRO R. MENDOZA Sekretaris Transportasi dan Komunikasi
Untuk Republik Singapore:
ttd RAYMOND LIM Menteri Transportasi Untuk Kerajaan Thailand:
ttd SOPHON ZARAM Menteri Transportasi Untuk Republik Sosialis Viet Nam:
ttd HO NGHIA DZUNG Menteri Transportasi