PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILANOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

PERPRES Nomor 69 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 60 Tahun 2Ol7 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol7 Nomor 139) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebesar Rp18.535.000,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). SK No 2116ll A 2.Ketentuan... 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3

(1) Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) berupa tunjangan transportasi dan jaminan sosial. (21 Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan dengan memperhitungkan persentase kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah. (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak diberikan apabila Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah telah diberikan kendaraan dinas. (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; dan c. jaminan kematian, yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3A

Pajak atas penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik lndonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WTDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1OO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA undangan Hukum, ttd Djaman

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Article 2

Article 3

Article 3A

Pajak atas penghasilan dan hak-hak lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.