PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KEDUA PERPRES 10-2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA RI

PERPRES Nomor 63 Tahun 2005

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik INDONESIA yang telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 2005, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 15 Departemen Keuangan terdiri dari: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; c. Direktorat Jenderal Pajak; d. Direktorat ... d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara; g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; i. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional; j. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; k. Staf Ahli.” 2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 16 (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. (2) Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara serta perimbangan keuangan. (3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. (4) Direktorat … (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bea dan cukai. (5) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. (6) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang negara. (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. (8) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di bidang pasar modal, dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. (9) Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang ekonomi, keuangan, dan fiskal serta melakukan kerja sama internasional. (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan. (11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.” 3. Ketentuan … 3. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 41 Departemen Agama terdiri dari: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha; h. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; i. Inspektorat Jenderal; j. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; k. Staf Ahli.” 4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 42 (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan Islam. (3) Direktorat … (3) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. (4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen. (5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik. (6) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu. (7) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Budha. (8) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. (10) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan. (11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.” 5. Bagian … 5. Bagian Ketujuh, ketentuan Pasal 59 dan ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Bagian Ketujuh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KEDUA PERPRES 10-2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA RI

Article I

Article I

Article 59

Article 60

Article II