Correct Article 3

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 113 LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008) RESERVATION TO ARTICLE III PARAGRAPH (1) FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION The Goverment of the Republic of INDONESIA, by virtue of Article III paragraph (1) of this present Final Protocol, reserves INDONESIA which do not concede exemption from postal charges to literature for the blind in their internal service, may collect the postage and charges for special services which may not, however, exceed those in their internal service. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008) PENSYARATAN TERHADAP PASAL III AYAT (1) PROTOKOL AKHIR KONVENSI POS SEDUNIA Pemerintah Republik INDONESIA, berdasarkan Pasal III ayat (1) Protokol Akhir ini, mensyaratkan INDONESIA yang tidak menerima pembebasan dari bea pos terhadap kiriman literatur untuk orang buta di layanan dalam negerinya, dapat memungut porto dan bea untuk layanan khusus yang tidak melebihi layanan dalam negerinya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO