Correct Article 15

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA LAMPIRAN V PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN VII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN VIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI LAMPIRAN IX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN X PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM HASIL KEHUTANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XIV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XVI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN AFIRMASI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN RELATIF RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XVII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) DAN RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DPR RI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XVIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XIX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XX PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENURUT PROVINSI LAMPIRAN XXI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Batam 22.748.387 131 Kab. Bintan 3.000.000 132 Kab. Sorong 2.000.000 133 Kab. Kaimana 2.000.000 134 Kab. Mamuju 2.000.000 135 Kota Tarakan 3.000.000 TOTAL ALOKASI DID PROVINSI 166.451.000 TOTAL ALOKASI DID KAB/KOTA 1.498.059.000 TOTAL ALOKASI DID NASIONAL 1.664.510.000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. LAMPIRAN XXII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN XXIII PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN LAMPIRAN XXIV PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2 Penerusan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah 4.319.371.871 - 4.471.943.465 - 2.1 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 3.287.910.863 - 3.393.551.202 - 2.2 PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 41.650.000 - 43.750.000 - 2.3 PT Penjaminan Infrastruktur INDONESIA (PII) 13.685.000 - 14.375.000 - 2.4 PT Pertamina 677.555.008 - 706.642.263 - 2.5 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 298.571.000 - 313.625.000 - 3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 66.532.760.000 - 64.183.200.000 - 245.894.690.062 222.506.897.630 JOKO WIDODO Jumlah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.