Correct Article 24

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, dan/atau penghargaan. (2) Menteri dan gubernur dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima masukan dari komisi Penyuluhan Pertanian nasional, komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. (3) Menteri dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan infrastruktur dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan BPP.