Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ...

Article I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 203) diubah sebagai berikut:

Article 1

Kementerian Negara terdiri atas: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Kementerian Sekretariat Negara; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Luar Negeri; 8. Kementerian Pertahanan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Keuangan; 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Kementerian Kesehatan; 14. Kementerian Sosial; 15. Kementerian Ketenagakerjaan; 16. Kementerian Perindustrian; 17. Kementerian Perdagangan; 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 20. Kementerian Perhubungan; 21. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 22. Kementerian Pertanian; 23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 24. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 33. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Article II

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM, ttd. MOHAMMAD MAHFUD MD

Article I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 203) diubah sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Article I

Article 1

Article II

Article I

Article 1

Article II