PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

PERPRES Nomor 28 Tahun 2005

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Article 1

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD sebagai Dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN terhadap kebijakan otonomi daerah.

Article 2

BAB IV

SEKRETARIAT

Article 7

Correction

Untuk membantu tugas DPOD dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPOD.

Article 8

Correction

Sekretariat DPOD mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rancangan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas DPOD. Pasal 9 ...

Article 9

(1) Sekretariat DPOD membawahi : a. Bidang Otonomi Daerah; dan b. Bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah. (2) Sekretariat DPOD berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.

Article 10

(1) Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan rancangan kebijakan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah, dan pembentukan kawasan khusus serta penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan. (2) Bidang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusan rancangan kebijakan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

Article 11

(1) Sekretaris DPOD dijabat oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, sekaligus menangani Bidang Otonomi Daerah. (2) Wakil Sekretaris DPOD dijabat oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, sekaligus menangani Bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah. Pasal 12 …

Article 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPOD dan Wakil Sekretaris DPOD masing-masing dibantu oleh seorang Asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Direktur yang menangani fasilitasi DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Direktur yang menangani dana perimbangan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan.

Article 13

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, dibentuk Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkajian dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi sesuai bidang tugas masing-masing. (3) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Kabinet. (4) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD. BAB V …

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19