PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON PAYMENT OF DUTCH SOCIAL I

PERPRES Nomor 20 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

PERATURAN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE PAYMENT OF DUTCH SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN INDONESIA). MEMUTUSKAN : 2. UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4012); 2 MENETAPKAN Agar ... Peraturan PRESIDEN ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. L

Article 3

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa INDONESIA, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Article 2

telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa INDONESIA, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. 3 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NO MOR 50 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun- dangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. 4

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction