PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERPRES Nomor 2 Tahun 1959

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Yang dimaksud dengan "Pejabat Negeri" dalam Peraturan ini adalah : a. Pegawai Pemerintah Pusat yang digaji menurut atau berdasarkan golongan F dari P.G.P.N.-1955 dan Pegawai Pemerintah Daerah yang digaji sesuai dengan golongan F P.G.P.N.-1955 tersebut. b. semua anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara. c. Anggota Direksi/Pimpinan/Staf pada badan-badan usaha/yayasan-yayasan/perusahaan-perusahaan/lembaga- lembaga, baik yang secara langsung maupun tidak langsung seluruhnya atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara. (2) Yang dimaksud dengan "Partai Politik" menurut Peraturan ini adalah organisasi-organisasi yang memperjuangkan susunan dan/atau corak dan/atau haluan Negara.

Article 2

Pejabat-pejabat Negeri termaksud pada pasal 1 ayat (1) dilarang menjadi anggota sesuatu Partai Politik.

Article 3

Pejabat-pejabat Negeri yang dalam waktu tiga puluh hari setelah berlakunya Peraturan ini tidak memenuhi ketentuan pada pasal 2 diberhentikan dengan hormat dari jabatan-jabatan negeri/perusahaan dan sebagainya.

Article 4

PRESIDEN dapat MEMUTUSKAN larangan termaksud pasal 2, terhadap Pejabat-pejabat golongan lain dari pada yang tersebut pada pasal 1 ayat (1).

Article 5

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 27 Juli 1959 PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Pejabat-pejabat Negeri termaksud pada pasal 1 ayat (1) dilarang menjadi anggota sesuatu Partai Politik.

Article 3

Article 4

PRESIDEN dapat MEMUTUSKAN larangan termaksud pasal 2, terhadap Pejabat-pejabat golongan lain dari pada yang tersebut pada pasal 1 ayat (1).