PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

PERPRES Nomor 17 Tahun 2005

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Article 1

Membentuk Lembaga Kepolisian Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan PRESIDEN ini disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional. Pasal 2 …

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

Correction

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari unsur : a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Article 6

Correction

Susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional, terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. 6 (enam) orang Anggota.

Article 7

(1) Jabatan Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat ex- officio oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Jabatan Wakil Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat ex- officio oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Jabatan … (3) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Kepolisian Nasional.

Article 8

Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional, harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berumur minimal 45 (empat puluh lima) tahun; e. tidak menjadi anggota salah satu partai politik; f. ahli di bidang kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pakar Kepolisian; g. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat.

Article 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat … (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional. (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18