PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI

PERPRES Nomor 13 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak menerima tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional.

Article 2

Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan.

Article 3

(1) Besarnya Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. (2) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Article 4

Pemberian Tunjangan Umum dihentikan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Article 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO