Correct Article 6

(1) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai Ketua I merangkap anggota; b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua II merangkap anggota; c. Menteri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota; e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sebagai anggota; f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagai anggota; g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai anggota; h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai anggota; dan i. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai anggota. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Dewan Penyantun dapat melibatkan para ahli di bidang investasi, beasiswa, riset, dan/atau bidang lainnya. (3) Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (4) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Penyantun, LPDP memberi dukungan administrasi dan keuangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Penyantun.