Pembatalan tugas belajar menurut ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dianggap semata-mata didasarkan kepada kepentingan dinas, kecuali apabila ternyata, bahwa pembatalan itu disebabkan oleh kealpaan pegawai pelajar sendiri. Pegawai pelajar di luar negeri yang bersangkutan harus pulang ke INDONESIA dengan kesempatan yang pertama, sesudah diterimanya pemberitahuan tentang keputusan tugas belajar itu dalam hal ini biaya perjalanan ditanggung oleh Negara.
BAB II.
Tugas Belajar Diluar Negeri untuk Pegawai Negeri, Anggota Angkatan Bersenjata dan Pegawai Perusahaan Negara.
Pasal 11.
(1) Tugas belajar terbagi atas 3 golongan berdasarkan kedudukan pegawai menurut peraturan gaji yang berlaku pada waktu dijalankan tugas itu, yaitu :
I.
Tugas belajar Juwana, sebagai mereka yang berpangkat setinggi-tingginya DD2/III PGPN-1955 atau Bintara dalam ketentaraan;
II. Tugas belajar Madya, bagi Mereka yang berpangkat serendah-rendahnya golongan E 1/I PGPN-1955 dan setinggi-tingginya F/II PGPN-1955 atau Perwira Pertama dalam ketentaraan;
III. Tugas belajar Utama, bagi mereka yang berpangkat F/Ill PGPN 1955 atau Perwira Mencegah dan lebih tinggi dalam
ketentaraan.
(2) Bagi pegawai perusahaan Negara golongan-golongan termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.
Pasal 12.
(1) Tugas belajar diberikan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang berdasarkan keperluan akan tenaga ahli dalam rangka Pembangunan semesta.
(2). Tugas belajar dapat diubah oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Kepala Perwakilan yang bersangkutan.
(3) Tugas belajar dapat dibatalkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar kepala Perwakilan yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai pelajar yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai pelajar yang bersangkutan tidak mempunyai pembawaan atau tidak cakap untuk menuntut ilmu, pendidikan atau latihan seperti ditugaskan kepadanya.
Pasal 13.
Pemberian tugas belajar itu disertai pemberian :
1. biaya perjalanan pergi/pulang,
2. biaya perlengkapan,
3. Tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai, pelajar, maupun kepada keluarganya yang ditinggalkan,
4. biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran,
5. biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang "study tour" yang wajib.
Pasal 14.
(1) Biaya perjalanan dari tempat kedudukan pegawai/pelajar ketempat tugas belajar diluar negeri dan kembali, ditanggung oleh Negara menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
(2) Biaya perlengkapan diberikan menurut peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Angkatan Bersenjata segala sesuatu ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertama atas usul tiap-tiap Angkatan.
(3) Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan uang bantuan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
(4) Kepada pegawai/pelajar diberikan biaya untuk pembelian buku dan alat-alat pelajaran menurut peraturan yang ditetapkan
oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
(5) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan, uang "study tour" yang wajib, ditanggung oleh Negara dan dibayarkan langsung kepada Badan Perguruan atau Badan Pendidikan yang berkepentingan.
Pasal 15.
(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 13 dan 14 berlaku pula bagi pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing dalam hal biaya-biaya termaksud dalam pasal-pasal 13 dan 14 itu tidak dipikul oleh instansi-instansi tersebut.
(2) Dalam hal biaya-biaya yang dipikul oleh instansi-instansi itu kurang daripada jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini, maka kepada pegawai pelajar dapat diberikan selisih antara jumlah-jumlah yang dipikul oleh instansi- instansi tersebut dan jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini dengan keputusan khusus Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
BAB III.
Tugas Belajar Diluar Negeri untuk Pegawai Perusahaan Swasta.
Pasal 16.
Pasal-pasal 11 sampai dengan 15 diatas berlaku pula bagi pegawai perusahaan swasta yang mendapat tugas belajar diluar negeri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. pegawai perusahaan swasta dimasukkan golongan tugas belajar menurut tingkat yang ditetapkan - oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang:
b. pegawai perusahaan swasta diberikan biaya perjalanan pergi pulang dari Jakarta keluar negeri menurut peraturan yang berlaku;
c. pegawai perusahaan swasta tidak mendapat tunjangan perlengkapan,
d. keluarga pegawai perusahaan swasta yang ditinggalkan tidak diberi uang bantuan.
BAB IV.
Tugas Belajar didalam Negeri.
Pasal 17.
(1) Tugas belajar didalam negeri hanya diberikan kepada pegawai Negeri untuk belajar pada Perguruan Tinggi atau sekolah kejuruan menengah tingkat atas.
(2) Pegawai pelajar tidak dibebaskan dari perkerjaannya sehari- hari , kecuali dengan persetujuan Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.
(3) Tugas belajar didalam negeri yang tingkatannya lebih rendah daripada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri yang berwenang.
Pasal 18.
(1) Tugas belajar diberikan, diubah atau dibatalkan oleh Menteri yang berwenang.
(2) Tugas belajar dapat diubah setelah mendengar pertimbangan Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan.
(3) Tugas belajar dapat dibatalkan, apabila menurut pertimbangan Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, pegawai pelajar tidak mempunyai pembawaan untuk ilmu atau pelajaran yang dituntutnya, atau karena salah suatu sebab dianggap tidak cakap melanjutkan tugasnya itu ataupun tidak cukup kemajuannya.
Pasal 19.
(1) Pegawai pelajar disamping hak-haknya sebagai pegawai Negeri mendapat bantuan berupa:
a. jumlah biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran yang ditentukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan;
b. biaya pembayaran uang kuliah atau uang sekolah dan uang ujian yang dibayar langsung kepada badan perguruan yang bersangkutan.
(2) Jumlah-jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan pada pada Departemen-Jawatan yang bersangkutan.
Pasal 20.
Kepada pegawai perusahaan swasta tidak diberikan tugas belajar didalam negeri berdasarkan peraturan ini.
BAB V.
Peraturan Pelaksanaan.
Pasal 21.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9, pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri Pertama diberi kuasa:
1. MENETAPKAN peraturan pelaksanaan dari Peraturan ini;
2. Menyimpang dari Peratura ini, apabila dalam sesuatu hal pelaksanaan Peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal luar biasa.
BAB VI.
Peraturan Peralihan.
Pasal 22.
(1) Tugas belajar yang sedang dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku dianggap diberikan berdasarkan Peraturan ini dan diubah apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam Peraturan ini.
(2) Tugas belajar yang telah diberikan, akan tetapi belum dijalankan pada tanggal diundangkannya Peraturan ini, diatur menurut Peraturan ini.
Pasal 23.
Selama peraturan-peraturan pelaksanaan termaksud dalam Peraturan PRESIDEN ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
Pasal 24.
Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1961.
PJ. PRESIDEN Republik INDONESIA,
ttd.
DJUANDA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,
ttd.
SANTOSO