Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN...

Article 3

(1) ,Jenis BBM 'l'ertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf'a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). (21 Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 huruf b mer.rpakaq BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minirnum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. (3) Wilayah pen ugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12\ meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indcinesia. (41 Itrlenteri dapat menet.apkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wiiayah penugasan sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasr yang dipimpin oleh menteri yang meny-elenggarakarr koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (5) Jenis (5) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud daram Pasai" 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 htr.t'uf a dan hurufl b" Di antara Pasal 21A dan Pasal 22 disisipkan 2 (Cua) pa.sal, yakni Pasal 218 dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 218

Correction

(1) Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, .jenis Bensin (Gasaiinel RON 88 yang merupakan 50026 (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerirna perrugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2O2l sampai dengan ditetapkan oleh Menteri seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). (2) Forrnuia harga dasar, harga indeks pasar, dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis Bensirr (Gasoline) RON g0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan jenis Bensin (Gasolinel RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan. (3) Badan Pengatur melakukan verifikasi volume Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Perneriksaan dan/atau revir: perhitungan volume Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagairnana dimaksrrd pada ayat (1) dilakukan oleh auditor yang berwenang. (5) Berdasarkan (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan danf atau reviu pcrlrituagan oleh auditor seLragaimana dimaksud pada aya,t (4), nrenteri yang menyelenggarakan urusan pemerinr-.'-rha,:r di bidang keuangan negara rnenetapkan kebiiakan oernbayaran kompensasi seteiah berliottrdinasi dengan Menteri dzrn menteri ya-ng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan us.-:ha miiik negara. (6) Kebijakan pe;nbal.aran kcrmpensasi sebagaimana dimaksud pacia ayat (5) dilaksanakan sesuai kemarnplran keuangan negara. (7j Barlan Pengatur nrerretapkan Penugasan kepada Badan Usaha pene rima penug{asan untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBI,I Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 21C

Correction

Menteri menyusui'r dan MENETAPKAN peta jalan bahan bakar minyak yang bersih dan ramah lingkungan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menvelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendaiian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Pasal il Peraturan PRESIDEN diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahurinya, memerintahkan Peraturan PRESIDEN ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2O2I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 l)esember 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 294 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan istrasi Hukum, ttd vanna Djaman

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

Article 3

Article 3

Article 218

Article 21C