Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tang gal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 138 PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Chile dalam persetujuan ini selanjutnya disebut "Para Pihak";
BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka panjang;
MEYAKINI akan perlunya kerjasama jangka panjang yang efektif bagi kepentingan kedua negara;
MENEGASKAN kepentingan untuk mempererat kerjasama, bilateral antara kedua negara;
DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip
persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;
TUNDUK PADA ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :
PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing- masing negara, Para Pihak akan senantiasa mendorong dan memajukan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara bagi keuntungan bersama.
PASAL II LINGKUP KERJASAMA Kerjasama ekonomi dan teknik yang dihasilkan dari Persetujuan ini dapat mencakup bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua pihak.
PASAL III KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Kerjasama ekonomi dan teknik akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak seperti halnya persyaratan- persyaratan dan kondisi-kondisi yang akan disepakati oleh Para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati, akan diatur 1 pada pengaturan pelaksanaan tersendiri.
PASAL IV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak hendaknya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik antara mereka melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagian dari peningkatan di segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga khusus kedua pihak.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan bahwa :
a. masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan memelihara, mengadaptasi dan menyempurnakan kekayaan intelektual tersebut;
b. dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah tersebut untuk tujuan bisnis, maka Pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil.
3. Masing-masing Pihak bertanggungjawab alas setiap tindakan yang bertentangan dengan mereka yang dilakukan oleh pihak
ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan setiap proyek, pengaturan atau kegiatan.
4. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga, Pihak yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan dimaksud dilakukan. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, data dan/atau informasi rahasia yang dimaksud harus memenuhi persyaratan pada Pasal 39 dari Persetujuan mengenai Aspek Perdagangan dari Hak Atas Kekayaan lntelektual, yang ditandatangani dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia.
5. Para Pihak akan saling memberi prioritas pertama dalam kerjasama komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL V PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA
1. Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama (selanjutnya disebut "Komisi") untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan ini, dan memperluas ruang lingkup kepentingan dan keuntungan bersama, berdasarkan pertimbangan keuntungan komparatif dan kemampuan dari masing-masing Pihak.
2. Komisi akan mempertimbangkan langkah dan upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan kerjasama antara kedua negara dan meyakini kerjasama yang tepat dan implementasi dari keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi yang disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Status dan komposisi dari Komisi diruaksud akan ditentukan oleh kesepakatan bersama Para Pihak.
4. Komisi akan menentukan aturan dan/atau prosedur kerjanya dan dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menangani hal-hal khusus yang mungkin timbul.
5. Komisi akan mengadakan pertemuan berdasarkan permintaan salah satu Pihak, secara bergantian di INDONESIA dan di Chile.
PASAL VI AMANDEMEN Masing-masing Pihak dapat mengajukan secara tertulis peninjauan kembali atau amandemen alas Persetujuan ini. Peninjauan kembali atau amandemen yang disepakati oleh Para Pihak hendaknya dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini. Peninjauan Kembali atau amandemen tersebut akan berlaku sesuai aturan dalam pasal VIII ayat 1.
PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari
penafsiran atau pelaksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan oleh kedua pihak.
PASAL VIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan dimaksud melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.
3. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan, program-program dan/atau proyek-proyek yang diadakan berdasarkan Persetujuan ini, hendaknya dilanjutkan sampai selesai.
PASAL IX PENGAKHIRAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA Berlakunya persetujuan ini mengakhiri Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1987.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu empat, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa INDONESIA, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai penafsiran Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CHILE ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING.
CRISTIAN BARROS DIREKTUR JENDERAL WAKIL MENTERI LUAR NEGERI INFORMASI, DIPLOMASI PUBLIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ACUERDO
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE .
EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ' 1 El Gobierno de la Republica de INDONESIA y el Gobierno de la Republica de Chile, en adelante "las Partes";
DESEOSOS de ampliar y eslrechar sus relaciones bilaterales a largo plazo en materia economica y tecnica;
CONVENCIDOS de la necesidad de una cooperacion duradera y efectiva, que redunde en el interes de ambos paises;
CONFIRMANDO su interes en fortalecer la cooperacion entre ambos paises;
GUIADOS por el deseo de estrechar lag relaciones de amistad ya existentes y promover la expansion de la cooperacion tecnica y economica entre ambos paises, sabre la base de los principios de igualdad, beneficio mutuo y respeto por su soberania;
RESPETANDO las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos paises, HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I OBJETIVOS En conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos paises, las Partes se comprometen a alentar y fomentar, en beneficio mutuo, el desarrollo de la cooperacion economica y tecnica.
ARTICULO II AMBITO DE COOPERACION La cooperacion economica y tecnica que habra de prestarse en virtud de este Acuerdo podra incluir otras areas, lag que se definiran en el futuro par acuerdo mutua de lag Partes.
ARTICULO III COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA La cooperacion economica y tecnica se desarrollara en concordancia con las capacidades y requerimientos de las respectivas Partes, y conforme a los terminos y condiciones en que estas convinieren. Las disposiciones detalladas respecto de las modalidades, metodos y condiciones de cooperacion en las areas acordadas se estableceran en acuerdos especificos.
ARTICULO IV DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Las partes adoptaran todas las medidas necesarias para fomentar la cooperacion tecnica entre si mediante el intercambio de informacion cientifica y tecnologica, y de expertos, tecnicos e instructores; asimismo, fomentaran todos los aspectos de la cooperacion tecnica
las instituciones especializadas de ambas partes.
2. Las Partes acuerdan que tendran la propiedad conjunta de todo derecho de propiedad intelectual derivado de la implemcntacion de este Acuerdo y que :
a. cada Parte estara autorizada para usar dicha propicdad intelectual con el objeto de mantener, adaptar y perfeccionar la propiedad pertinente;
b. en caso de que la propiedad intelectual fuere utilizada para fines comerciales par la Parte y/o institucion en nombre del Gobierno, la otra Parte tendra derecho a obtener un porcentaje equitativo de los royalties.
3. Cada Parte sera responsable de cualquier accion entablada por un tercero respecto de la propiedad y legalidad del uso de los derechos de propiedad intelectual introducidos par la Parte para ejecutar algun proyecto, convenio o actividad.
4. Si una de las Partes deseare revelar a un tercero alguna informacion y/o datos confidenciales obtenidos como resultado de las actividades de cooperacion contempladas en este Acuerdo, debera previamente obtener el consentimiento de la otra Parte. Para los efectos de este Acuerdo, informacion y/o datos confidenciales son aquellos que cumplen los requisitos estipulados en el Articulo 39 del Acuerdo de la Organizacion Mundial del Cornercio sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
producto de los derechos de propiedad intelectual amparados por este Acuerdo.
ARTICULO V CREACION DE COMISION CONJUNTA
1. Las Partes crearan una Comision Conjunta (en adelante "la Comision") para facilitar la implementacion de las disposiciones de este Acuerdo y ampliar aun mas las areas de interes y beneficio mutuo, tomando en consideracion las ventajas comparativas y capacidades de cada Parte.
2. La Comision analizara la forma y 105 medios para promover y fortalecer la cooperacion entre ambos paises y garantizara una cooperacion e implementacion adecuada de las decisiones o recomendaciones adoptadas en conformidad con este Acuerdo.
3. Las Partes, par acuerdo mutuo, determinaran la condicion y composicion de la Comision.
4. La Comision determinara sus normas y/o procedimientos y podra crear grupos de trabajo para abordar las materias especificas que pudiercn surgir.
5. La Comision se reunira, a solicitud de cualquiera de las Partes, alternadamente en la Republica de INDONESIA y en la Republica de Chile.
ARTICULO VI MODIFICACIONES Cualquiera de lag Partes podra solicitar por escrito que se
revise o modifiquc el presente Acuerdo. Las revisiones o modificaciones acordadas por las Partes se efectuaran por escrito y pasaran a ser parte integrante de este Acuerdo. Las revisiones o modificaciones entraran en vigencia en la misma forma que se estipula en el Articulo VIII, numero 1.
ARTICULO VII ARREGLO DE DIFERENCIAS Toda diferencia o conflicto que surgiere respecto de la interpretacion o aplicacion de las disposiciones de este Acuerdo se arreglaran en forma amistosa, mediante consultas o negociaciones entre las Partes.
ARTICULO VIII ENTRADA EN VIGENCIA, DURACION Y TERMINACION
1. El presente Acuerdo entrara en vigor 30 (treiz:ta) dias despues de la ultima Nota mediante la cual cualquiera de las Partes comunicare a la otra, por la via diplomatica, el cumplimiento de todos los requisitos legales para su entrada en vigencia.
2. El Acuerdo permanecera en vigor por un periodo de 5 (cinco) anos y se renovara automaticamente por periodos sucesivos de 1 (un) ano, a menos que fuere terminado por cualquiera de las Partes mediante aviso con al menos 6 (seis) meses de anticipacion enviado por la via diplomatica.
3. La terminacion de este Acuerdo no afectara la vigencia y duracion de los acuerdos, programas y/o proyectos pactados en conformidad con este Acuerdo, los que continuaran hasta su debido termino.
ARTICULO IX TERMINACION DE ACUERDO ANTERIOR La entrada en vigor de este Acuerdo pondra termino al Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de INDONESIA y el Gobierno de la Republica de Chile en materia de Cooperacion Tecnica, firmado en Yakarta el 8 de mayo de 1987.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.
HECHO en Yakarta a los veintiocho dias del mes de abril de dos mil cuatro, en dos ejemplares originales en los idiomas indonesio espanol e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos.
En caso de divergencia en cuanto a la interpretacion de este Acuerdo, prevalecera el texto en ingles.
POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA REPUBLICA DE CHILE ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING CRISTIAN BARROS DIRECTOR GENERAL PARA SUBSECRETARIO DE INFORMACION, DIPLOMACIA PUBLICA RELACIONES EXTERIORES Y TRATADO INTERNACIONAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Chile hereinafter referred to as "the Parties";
DESIROUS of expanding and enhancing their bilateral relations in economic and technical areas on a long-term basis;
CONVINCED of the need for long-lasting effective cooperation in the interests of both countries;
CONFIRMING their interest in strengthening cooperation between the two countries;
GUIDED by the desire to enhance the existing friendly relations and promote the expansion of economic and technical cooperation between the two countries on the basis of the principles of equality, mutual benefit and respect for their sovereignty;
CONFORMING to the laws and regulations in force in their respective countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVES In accordance with the laws and regulations in force in their respective countries, the Parties undertake to encourage and promote the development of economic and technical cooperation between the two countries for their mutual benefit.
ARTICLE II.
SCOPE OF COOPERATION The economic and technical cooperation to be provided under this Agreement may include other areas to be later specified by mutual agreement between the Parties.
ARTICLE III ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION Economic and technical cooperation shall be developed in
accordance with the capabilities and requirements of the respective Parties as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the Parties. The detailed provision relating to modalities and methods as well as the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be established in specific agreements.
ARTICLE IV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers, in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between the specialized institutions of both parties.
2. The Parties agree that any intellectual property rights arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and that :
a. each Party shall be authorized to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and perfecting the relevant property.
b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for business purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable portion of the royalties.
3. Each Party shall be liable for any action filed against them by a third party as to the ownership and legality of the use of intellectual property rights introduced by a Party for the implementation of any project, arrangement or activity.
4. If either of the Party wishes to disclose any confidential data and/or information obtained as a result of the cooperation activities envisaged in this Agreement to a third party, such Party shall get the consent of the other Party before disclosing the same. For the purpose of this Agreement, confidential data and/or information shall be that which meets the requirements prescribed by Article 39 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, signed under the World Trade Organization.
5. The Parties shall grant each other priority in the cooperation of any commercial undertaking resulting from intellectual property rights covered by this Agreement.
ARTICLE V ESTABLISHMENT OF JOINT COMMISSION
1. The Parties shall establish a Joint Commission (hereinafter the "Commission") in order to facilitate the implementation of the provisions of this Agreement and further expand the areas of interest and mutual benefit, taking into consideration the comparative advantages and capabilities of each Party.
2. The Commission shall consider the manner and means to promote
and intensify cooperation between the two countries and ensure the proper cooperation and implementation of the decisions or recommendations adopted in accordance with this Agreement.
3. The status and composition of the Commission shall be determined by mutual agreemcnt between the Parties.
4. The Commission shall determine its rules and/or procedure and may create working groups to deal with specific matters that may arise.
5. The Commission shall meet at the request of either Party, alternately in the Republic of INDONESIA and in the Republic of Chile.
ARTICLE VI AMENDMENT Either Party may request in writing a review or amendment of this Agreement. Any such review or amendment agreed upon by the Parties shall be made in writing and it shall become an integral part of this Agreement.
Such review or amendment shall enter into force in the same manner as stipulated in Article VIII number 1.
ARTICLE VII SETTLEMENT OF DISPUTE Any difference or dispute that may arise out of the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE VIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last Note by means of which either Party gives notice to the other, through diplomatic channels, that all the legal requirements necessary for its entry into force have been complied with.
2. The Agreement shall remain in force for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for successive penods of 1 (one) year each, unless either Party terminates it by giving notice at least 6 (six) months in advance of its termination through diplomatic channels.
3. The termination of this Agreement shall not affect the effectiveness and duration of agreements, programs, and/or projects agreed upon in conformity with this Agreement, which shall be brought to conclusion.
ARTICLE IX TERMINATION OF PREVIOUS AGREEMENT The entry into force of this Agreement shall terminate the
Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Chile concerning Technical Cooperation, signed in Jakarta on May 8,1987.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in Jakarta on this twenty eighth day of April, two thousand and four, in duplicate, in the Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence as to the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF CHILE ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING CRISTIAN BARROS DIRECTOR GENERAL FOR VICE MINISTER FOR INFORMATION, PUBLIC DIPLOMACY FOREIGN ARRAIRS AND INTERNATIONAL TREATY