DEPARTEMEN
Departemen Dalam Negeri terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
h. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
k. Badan …
k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
l. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.
(4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.
(5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.
(6) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(7) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.
(8) Direktorat …
(8) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran daerah, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, dan investasi daerah serta membantu penyiapan pertimbangan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
(9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
(11) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
(12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Luar Negeri terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c. Direktorat …
c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
e. Direktorat Jenderal Multilateral;
f. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
k. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
(3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
(4) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.
(5) Direktorat …
(5) Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral.
(6) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.
(7) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.
(8) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.
(9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(10) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
(11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Pertahanan terdiri dari :
a. Sekretariat …
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
g. Inspektorat Jenderal;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.
(3) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan.
(4) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
(5) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
(6) Direktorat …
(6) Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.
(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
(9) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
(10) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
h. Inspektorat …
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
k. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
(3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
(4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
(5) Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
(6) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.
(7) Direktorat …
(7) Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.
(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(9) Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Keuangan terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
c. Direktorat Jenderal Pajak;
d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
f. Direktorat …
f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
g. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Pengawas Pasar Modal;
j. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional;
k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
l. Staf Ahli.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
a. Sekretariat …
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
c. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
d. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Badan Geologi;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
(3) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.
(4) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral, batubara, dan panas bumi.
(5) Inspektorat …
(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(6) Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
(8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal
Departemen Perindustrian terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia;
c. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka;
d. Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;
e. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan …
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
h. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro dan kimia.
(3) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri logam, mesin, tekstil, dan aneka.
(4) Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri alat transportasi dan telematika.
(5) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri.
(8) Staf …
(8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Perdagangan terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
c. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
d. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
g. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.
(3) Direktorat …
(3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.
(4) Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama perdagangan internasional.
(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan ekspor nasional.
(7) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi.
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perdagangan.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Bagian …
Departemen Pertanian terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air;
c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
f. Direktorat Jenderal Peternakan;
g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
k. Badan Ketahanan Pangan;
l. Badan Karantina Pertanian;
m. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan lahan dan air irigasi.
(3) Direktorat ...
(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.
(4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura.
(5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.
(6) Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan.
(7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
(8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.
(10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
(11) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.
(12) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
(13) Staf …
(13) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Kehutanan terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
d. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Badan Planologi Kehutanan;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
h. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
(3) Direktorat …
(3) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
(4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.
(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(6) Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.
(8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Perhubungan terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c. Direktorat …
c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Search And Rescue Nasional;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
j. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.
(3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.
(4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.
(5) Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan …
(7) Badan Search And Rescue Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Search And Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
(9) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.
(10) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
d. Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
e. Direktorat …
e. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
f. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
g. Inspektorat Jenderal;
h. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.
(3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.
(4) Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
(5) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang eksplorasi dan tata pemanfaatan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
(6) Direktorat ...
(6) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(8) Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
d. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
e. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
f. Direktorat …
f. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
g. Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
h. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;
k. Staf Ahli.
Departemen Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
d. Direktorat Jenderal Bina Marga;
e. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya.
(3) Direktorat …
(3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.
(4) Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.
(5) Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan sumber daya manusia.
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Kesehatan terdiri dari:
a. Sekretariat …
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.
(3) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelayanan medik.
(4) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
(5) Direktorat …
(5) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
(8) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
d. Direktorat …
d. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
e. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
h. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.
(3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.
(4) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah.
(5) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan …
(7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
(8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Sosial terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
c. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
d. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
g. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial.
(3) Direktorat …
(3) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
(4) Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.
(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(6) Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang kesejahteraan sosial.
(7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Agama terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama dan Keagamaan;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
e. Direktorat …
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;
g. Inspektorat Jenderal;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
i. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji.
(3) Direktorat Jenderal Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan agama dan keagamaan.
(4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
(5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
(6) Direktorat …
(6) Direktorat Jenderal Masyarakat Hindu dan Budha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu dan Budha.
(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.
(9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film;
c. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala;
d. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
e. Direktorat Jenderal Pemasaran;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan …
g. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata;
h. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni, dan film.
(3) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala.
(4) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
(5) Direktorat Jenderal Pemasaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran.
(6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(7) Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
(8) Staf …
(8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
c. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika;
d. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
e. Inspektorat Jenderal;
f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Informasi Publik;
h. Staf Ahli.
(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi.
(3) Direktorat …
(3) Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi telematika.
(4) Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
(5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
(6) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi, informatika dan sumber daya manusia.
(7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.