Correct Article 26

(1) Dinas provinsi, UPTD provinsi, atau Dinas kabupaten/kota melakukan Evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha. (2) Evaluasi terhadap kinerja tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan perjanjian kerja meliputi kehadiran, kedisiplinan, ketaatan pelaporan, dan hasil target kinerja Pendampingan kapasitas usaha. (3) Dalam hal hasil Evaluasi oleh Dinas provinsi, UPTD provinsi, atau Dinas kabupaten/kota ditemukan Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha yang tidak melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja, dapat dilakukan pembinaan atau penghentian kontrak kerja. (4) Ketentuan mengenai Evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.