PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 86-permentan-ot-140-8-2013 Tahun 2013 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERMEN Nomor 86-permentan-ot-140-8-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN DAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Article 4

Correction

(1) Impor Produk Hortikultura dilakukan oleh importir setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat RIPH dari Menteri Pertanian.

Article 5

Correction

(1) Impor produk hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Menteri Perdagangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Waktu impor produk hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi produk hortikultura cabe dan bawang merah segar untuk konsumsi. (4) Pemberian RIPH produk hortikultura segar untuk konsumsi berupa cabe dan bawang merah didasarkan pada ketetapan harga referensi dari Menteri Perdagangan.

Article 6

(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat sesuai format-1, format-2, format-3 dan/atau format-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) RIPH memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat perusahaan; c. nama dan alamat Direktur Utama perusahaan; d. nomor dan tanggal surat permohonan; e. nama produk; f. pos tarif/HS Produk Hortikultura; g. negara asal; h. lokasi industri (untuk bahan industri); dan i. tempat pemasukan. (4) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Persetujuan Impor.

Article 7

(1) Produk hortikultura yang dapat diberikan RIPH meliputi produk hortikultura segar untuk konsumsi, segar untuk bahan baku industri, olahan untuk bahan baku industri dan olahan untuk konsumsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

(1) RIPH diterbitkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. Produk hortikultura segar untuk konsumsi meliputi: - Foto copy IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan; - Foto copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan - Pernyataan tidak memasukkan produk hortikultura yang melebihi 6 (enam) bulan setelah panen. b. Produk hortikultura segar dan olahan untuk bahan baku industri meliputi: - Surat pertimbangan teknis, lokasi industri, dan kapasitas industri dari Kementerian Perindustrian; - Foto copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). c. Produk hortikultura olahan untuk konsumsi meliputi: - Foto copy IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan; - Surat persetujuan pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan - Foto copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U). (2) Penerbitan RIPH untuk produk segar untuk konsumsi selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. keterangan registrasi kebun/lahan usaha atau sertifikat Penerapan Budidaya yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP); b. registrasi bangsal pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal; c. pernyataan memiliki sarana penyimpanan dan distribusi produk hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk; d. pernyataan kesesuaian daya tampung gudang penyimpanan; dan e. keterangan rencana distribusi menurut waktu dan wilayah (kabupaten/kota). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diterjemahkan dalam Bahasa INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

(1) Penerbitan RIPH dilakukan berdasarkan permohonan dari pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi : a. nama produk; b. pos tarif/HS Produk Hortikultura; c. waktu pemasukan; d. negara asal; dan e. tempat pemasukan.

Article 10

(1) Permohonan untuk memperoleh RIPH hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui portal web yang ditentukan. (2) Portal web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan RIPH.

Article 11

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang mengakibatkan sistem online tidak berfungsi, pengajuan permohonan RIPH dapat dilakukan secara manual paling lambat pada akhir tanggal pelayanan RIPH. (2) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

Article 12

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, dapat diterbitkan RIPH. (3) Apabila hasil pemeriksanaan dokumen dinyatakan tidak lengkap, dokumen dikembalikan.

Article 13

(1) RIPH dalam satu tahun diterbitkan 2 (dua) kali yang berlaku untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelayanan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Januari sampai dengan Juni, pengajuan permohonan dibuka selama 15 hari kerja mulai awal November tahun sebelumnya, dan untuk periode Juli sampai dengan Desember, pengajuan permohonan dibuka selama 15 hari kerja mulai awal Mei pada tahun berjalan. (3) RIPH produk hortikultura segar untuk bahan baku industri, olahan untuk bahan baku industri, dan olahan untuk konsumsi diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) perusahaan. (4) Pelayanan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk produk hortikultura segar untuk konsumsi berupa cabe dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Article 14

Dalam hal dokumen persyaratan administrasi atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak benar, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan RIPH dalam jangka waktu satu tahun.

BAB Kesatu

Umum

Article 4

Correction

(1) Impor Produk Hortikultura dilakukan oleh importir setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat RIPH dari Menteri Pertanian.

Article 5

Correction

(1) Impor produk hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu. (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Menteri Perdagangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Waktu impor produk hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi produk hortikultura cabe dan bawang merah segar untuk konsumsi. (4) Pemberian RIPH produk hortikultura segar untuk konsumsi berupa cabe dan bawang merah didasarkan pada ketetapan harga referensi dari Menteri Perdagangan.

Article 6

(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat sesuai format-1, format-2, format-3 dan/atau format-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) RIPH memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat perusahaan; c. nama dan alamat Direktur Utama perusahaan; d. nomor dan tanggal surat permohonan; e. nama produk; f. pos tarif/HS Produk Hortikultura; g. negara asal; h. lokasi industri (untuk bahan industri); dan i. tempat pemasukan. (4) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Persetujuan Impor.

Article 7

(1) Produk hortikultura yang dapat diberikan RIPH meliputi produk hortikultura segar untuk konsumsi, segar untuk bahan baku industri, olahan untuk bahan baku industri dan olahan untuk konsumsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Article 9

Correction

(1) Penerbitan RIPH dilakukan berdasarkan permohonan dari pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi informasi : a. nama produk; b. pos tarif/HS Produk Hortikultura; c. waktu pemasukan; d. negara asal; dan e. tempat pemasukan.

Article 10

Correction

(1) Permohonan untuk memperoleh RIPH hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui portal web yang ditentukan. (2) Portal web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan RIPH.

Article 11

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang mengakibatkan sistem online tidak berfungsi, pengajuan permohonan RIPH dapat dilakukan secara manual paling lambat pada akhir tanggal pelayanan RIPH. (2) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

Article 12

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, dapat diterbitkan RIPH. (3) Apabila hasil pemeriksanaan dokumen dinyatakan tidak lengkap, dokumen dikembalikan.

Article 13

(1) RIPH dalam satu tahun diterbitkan 2 (dua) kali yang berlaku untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelayanan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Januari sampai dengan Juni, pengajuan permohonan dibuka selama 15 hari kerja mulai awal November tahun sebelumnya, dan untuk periode Juli sampai dengan Desember, pengajuan permohonan dibuka selama 15 hari kerja mulai awal Mei pada tahun berjalan. (3) RIPH produk hortikultura segar untuk bahan baku industri, olahan untuk bahan baku industri, dan olahan untuk konsumsi diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) perusahaan. (4) Pelayanan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk produk hortikultura segar untuk konsumsi berupa cabe dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).

Article 14

Dalam hal dokumen persyaratan administrasi atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak benar, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan RIPH dalam jangka waktu satu tahun.

Peraturan Menteri Nomor 86-permentan-ot-140-8-2013 Tahun 2013 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17