PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

PERMEN Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SYARAT PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Article 4

Correction

(1) Produk Hortikultura yang dapat ditetapkan sebagai produk unggulan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan. (2) Selain Produk Hortikultura yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis komoditas dengan keunggulan spesifik dapat ditetapkan sebagai produk unggulan. (3) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokalita. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tanaman hortikultura yang varietasnya sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Article 5

Penetapan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memerhatikan Kearifan Lokal.

Article 6

Produk Hortikultura dapat diusulkan menjadi produk unggulan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.

Article 7

Produk Unggulan Hortikultura terdiri atas produk unggulan kabupaten/kota, produk unggulan provinsi, dan produk unggulan nasional.

Article 8

(1) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam satu atau lintas wilayah kecamatan.

Article 9

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat kabupaten/kota didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Article 10

Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 11

(1) Produk Unggulan Hortikultura provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam lintas wilayah kabupaten/kota.

Article 12

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat provinsi didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, sebagai substitusi impor, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal.

Article 13

Produk Unggulan Hortikultura provinsi yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Strategis Provinsi.

Article 14

(1) Produk Unggulan Hortikultura nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. (2) Produk Unggulan Hortikultura nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b telah dikembangkan dalam lintas wilayah provinsi.

Article 15

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tingkat nasional didasarkan pada rekomendasi hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, menyerap tenaga kerja, diminati pasar, daya saing ekspor, dan sebagai substitusi impor, dan dapat dikembangkan menuju kemandirian berbasis sumber daya lokal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

Produk Unggulan Hortikultura nasional yang dikembangkan dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan memerhatikan PERATURAN PEMERINTAH tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Strategis Nasional.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Article 17

Correction

(1) Usulan produk unggulan kabupaten/kota disampaikan oleh Pelaku Usaha Hortikultura di kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

Article 18

(1) Kepala Dinas kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Article 19

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota.

Article 20

(1) Usulan produk unggulan provinsi disampaikan oleh Pelaku Usaha Hortikultura di provinsi kepada Kepala Dinas provinsi. (2) Kepala Dinas provinsi setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas provinsi.

Article 21

(1) Kepala Dinas provinsi berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Article 22

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura provinsi.

Article 23

(1) Usulan produk unggulan nasional disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri. (2) Menteri setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

Article 24

(1) Menteri berdasarkan hasil verifikasi, dapat menerima atau menolak usulan produk unggulan. (2) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengusul secara tertulis disertai alasan penolakan.

Article 25

(1) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Usulan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan sebagai Produk Unggulan Hortikultura nasional www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

Article 26

Correction

(1) Produk Unggulan Hortikultura yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, Menteri dikembangkan dalam Kawasan Hortikultura. (2) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh pelaku usaha. (3) Pengembangan produk unggulan hortikultura dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah.

Article 27

Pengembangan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan mengikuti ketentuan tata cara budidaya dan pascapanen yang baik, tatacara pemasaran yang baik sehingga Produk Hortikultura dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.

Article 28

Untuk pengembangan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin ketersediaan: a. prasarana dan sarana budidaya dan pascapanen hortikultura yang dibutuhkan; b. distribusi dan pemasaran di dalam atau ke luar negeri; c. pembiayaan; dan d. penelitian dan pengembangan teknologi.

Article 29

Jaminan ketersediaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a antara lain: a. jalan penghubung dan jalan usaha tani; b. jaringan dan fasilitas irigasi tersier; dan/atau c. listrik.

Article 30

Jaminan ketersediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id a. benih; b. pupuk; c. bahan pengendali OPT; d. zat pengatur tumbuh; dan/atau e. bangsal pascapanen.

Article 31

Jaminan ketersediaan distribusi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b antara lain: a. bangsal pascapanen; b. gudang berpendingin; c. mobil angkutan berpendingin; dan/atau d. promosi.

Article 32

Jaminan ketersediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk antara lain: a. kredit bersubsidi; b. subsidi bunga; dan/atau c. asuransi kredit.

Article 33

Jaminan ketersediaan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d antara lain dalam bentuk penyiapan teknologi dan pendampingan dalam rangka penerapan: a. tata cara budidaya yang baik; b. tata cara pascapanen yang baik; c. tata cara pengolahan yang baik; d. tata cara distribusi yang baik.

Peraturan Menteri Nomor 76-permentan-ot-140-12-2012 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Keempat

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

Article 25

BAB IV

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB V

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

BAB Kesatu

Article 34

Article 35

BAB Kedua

Article 36

BAB Ketiga