PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 65-permentan-ot-140-12-2010 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 65-permentan-ot-140-12-2010 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. 4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 5. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 8. Lembaga Ketahanan Pangan Provinsi adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan. 9. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan. 10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Article 2

Correction

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Article 3

Correction

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar : 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2. Distribusi dan Akses Pangan; 3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan 4. Penanganan Kerawanan Pangan.

Article 4

(1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Article 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam target capaian tahun 2015: a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan: Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015. b. Distribusi dan Akses Pangan: Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun 2015. c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015. d. Penanganan Kerawanan Pangan: Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

Article 6

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Darah Kabupaten/Kota target capaian 2015; a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan: 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015; 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015. b. Distribusi dan Akses Pangan: 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015; 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015. c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015; 2. Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80% pada tahun 2015. d. Penanganan Kerawanan Pangan: Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

Peraturan Menteri Nomor 65-permentan-ot-140-12-2010 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

BAB IX

Article 17

Article 18

BAB X

Article 19

Article 20

BAB XI

Article 21

Article 22