PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DIBIDANG PERTANIAN

PERMEN Nomor 45 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 10. Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/ kegiatan ekonomi INDONESIA ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Dinas Teknis adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 18. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

Article 4

Correction

(1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang pertanian meliputi: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Izin Usaha Hortikultura b. Izin Usaha Peternakan; c. Izin Usaha Obat Hewan; d. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak; e. Izin Usaha Perkebunan; f. Izin Usaha Tanaman Pangan; g. Izin Usaha Veteriner; h. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; i. Pendaftaran Usaha Perkebunan; j. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; k. Pendaftaran Usaha Hortikultura; dan l. Pendaftaran Usaha Peternakan. (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; b. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/bibit Ternak; c. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik; d. Izin Pemasukan Agens Hayati; e. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan; f. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan; g. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan; h. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium; i. Rekomendasi Ekspor/impor Beras Tertentu; j. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; k. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau; l. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan; m. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi; n. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; o. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian; p. Pendaftaran Pakan; q. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik; r. Pendaftaran Obat Hewan; s. Pendaftaran/pelepasan Varietas Tanaman; t. Pendaftaran Pestisida; dan u. Pendaftaran Pupuk. (4) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian harus memiliki Izin Usaha. (5) Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.

Article 5

Izin Usaha di bidang pertanian dipetakan berdasarkan kode KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Tipe Proses Bisnis Pemenuhan Komitmen

Article 13

Correction

Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu: a. Tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen; b. Tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis; c. Tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya; atau d. Tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.

Article 14

Correction

Berdasarkan tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen, Izin Usaha di bidang pertanian terdiri atas: a. Tipe 1: Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha budi daya hortikultura. b. Tipe 2: 1. Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha perbenihan hortikultura; 2. Izin Usaha Peternakan; 3. Izin Usaha Perkebunan; 4. Izin Usaha Tanaman Pangan; 5. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak; 6. Izin Usaha Veteriner; dan 7. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; c. Tipe 4: Izin Usaha Obat Hewan.

Article 15

(1) Izin Usaha Hortikultura diberikan untuk: a. usaha budi daya hortikultura; dan b. usaha perbenihan hortikultura. (2) Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usaha hortikultura merupakan penanaman modal asing atau lahan yang digunakan berada pada lahan lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha. (4) Untuk Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pelaku Usaha dengan klasifikasi: a. menengah, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau b. besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Article 16

(1) Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan. (2) Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.

Article 17

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa sertifikat kompetensi produsen yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (4) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (5) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (7) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen. (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 18

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 17 ayat (9), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. untuk usaha budi daya hortikultura: 1. menerapkan tata cara budi daya hortikultura yang baik; 2. membuat studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; 3. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan kemitraan usaha hortikultura selama melakukan kegiatan usaha; dan 5. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; b. untuk usaha perbenihan hortikultura: 1. menerapkan tata cara budi daya hortikultura yang baik; 2. membuat studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; 3. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan kemitraan usaha hortikultura selama melakukan kegiatan usaha; dan 5. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

BAB 3

Izin Usaha Hortikultura

Article 15

Correction

(1) Izin Usaha Hortikultura diberikan untuk: a. usaha budi daya hortikultura; dan b. usaha perbenihan hortikultura. (2) Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usaha hortikultura merupakan penanaman modal asing atau lahan yang digunakan berada pada lahan lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha. (4) Untuk Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pelaku Usaha dengan klasifikasi: a. menengah, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau b. besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Article 16

(1) Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan. (2) Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.

Article 17

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa sertifikat kompetensi produsen yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (4) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (5) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (7) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen. (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 18

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 17 ayat (9), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. untuk usaha budi daya hortikultura: 1. menerapkan tata cara budi daya hortikultura yang baik; 2. membuat studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; 3. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan kemitraan usaha hortikultura selama melakukan kegiatan usaha; dan 5. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; b. untuk usaha perbenihan hortikultura: 1. menerapkan tata cara budi daya hortikultura yang baik; 2. membuat studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; 3. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan kemitraan usaha hortikultura selama melakukan kegiatan usaha; dan 5. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

Article 19

(1) Izin Usaha Peternakan diberikan untuk: a. usaha budi daya peternakan; dan b. usaha pembibitan peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. lokasi usaha peternakan berada pada wilayah lintas provinsi; dan/atau b. merupakan penanaman modal asing. (3) Permohonan Izin Usaha Peternakan untuk usaha budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha peternakan skala menengah atau besar; atau b. pihak tertentu. (4) Pihak tertentu sebaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat melakukan usaha budi daya peternakan untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Permohonan Izin Usaha Peternakan untuk usaha pembibitan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha peternakan.

Article 20

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Peternakan terdiri atas: a. keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan; dan b. dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru, selain Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambahkan Komitmen berupa rekomendasi bibit dan/atau benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak. (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (4) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (5) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (7) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 21

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; b. menyampaikan laporan populasi dan produksi pertriwulan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. menerapkan pedoman budidaya yang baik (good farming practices) bagi usaha budi daya peternakan atau pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) bagi usaha pembibitan peternakan; d. melakukan kemitraan usaha peternakan selama melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. untuk usaha peternakan ayam ras pedaging dengan kapasitas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

BAB 4

Izin Usaha Peternakan

Article 19

Correction

(1) Izin Usaha Peternakan diberikan untuk: a. usaha budi daya peternakan; dan b. usaha pembibitan peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. lokasi usaha peternakan berada pada wilayah lintas provinsi; dan/atau b. merupakan penanaman modal asing. (3) Permohonan Izin Usaha Peternakan untuk usaha budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha peternakan skala menengah atau besar; atau b. pihak tertentu. (4) Pihak tertentu sebaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat melakukan usaha budi daya peternakan untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Permohonan Izin Usaha Peternakan untuk usaha pembibitan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha peternakan.

Article 20

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Peternakan terdiri atas: a. keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan; dan b. dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru, selain Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambahkan Komitmen berupa rekomendasi bibit dan/atau benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak. (2) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (4) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (5) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (7) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Peternakan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 21

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; b. menyampaikan laporan populasi dan produksi pertriwulan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. menerapkan pedoman budidaya yang baik (good farming practices) bagi usaha budi daya peternakan atau pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) bagi usaha pembibitan peternakan; d. melakukan kemitraan usaha peternakan selama melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. untuk usaha peternakan ayam ras pedaging dengan kapasitas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

Article 22

(1) Izin Usaha Perkebunan diberikan untuk: a. usaha budi daya tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

Article 23

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas: a. rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan b. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. (2) Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa izin lokasi dan izin lingkungan.

Article 24

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (3) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (4) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 25

BAB 5

Izin Usaha Perkebunan

Article 22

Correction

(1) Izin Usaha Perkebunan diberikan untuk: a. usaha budi daya tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

Article 23

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas: a. rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan b. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. (2) Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa izin lokasi dan izin lingkungan.

Article 24

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (3) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (4) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 25

Article 26

(1) Izin Usaha Tanaman Pangan diberikan untuk usaha: a. proses produksi tanaman pangan; b. penanganan pascapanen tanaman pangan; c. keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan d. perbenihan tanaman. (2) Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usaha tanaman pangan merupakan penanaman modal asing atau berada pada wilayah lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas skala usaha tertentu.

Article 27

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk proses produksi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berupa rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk penanganan pascapanen tanaman pangan dan keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa: a. keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah; dan b. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (3) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk perbenihan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, berupa: a. dokumen jenis komoditi dan kapasitas produksi benih; dan b. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Article 28

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (3) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (4) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Tanaman Pangan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 29

(1) Setelah memiliki Izin Usaha Tanaman Pangan yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. untuk proses produksi tanaman pangan: 1. membuat rencana kerja, laporan usaha, dan laporan kemitraan pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; 2. menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; dan 3. melakukan kemitraan budi daya tanaman pangan; b. untuk penanganan pascapanen tanaman pangan dan keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen: 1. membuat rencana kerja, laporan usaha, dan laporan kemitraan pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; dan 2. menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; dan c. untuk perbenihan tanaman: 1. membuat rencana kerja produksi benih tanaman; 2. keterangan kelayakan sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; 3. bertanggung jawab atas mutu benih bina yang diproduksi; 4. memiliki atau menguasai fasilitas, kapasitas prosesing, dan penyimpanan untuk produksi benih tanaman pangan; dan 5. mendokumentasikan data benih yang diproduksi. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

BAB 6

Izin Usaha Tanaman Pangan

Article 26

Correction

(1) Izin Usaha Tanaman Pangan diberikan untuk usaha: a. proses produksi tanaman pangan; b. penanganan pascapanen tanaman pangan; c. keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan d. perbenihan tanaman. (2) Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usaha tanaman pangan merupakan penanaman modal asing atau berada pada wilayah lintas provinsi. (3) Permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas skala usaha tertentu.

Article 27

(1) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk proses produksi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berupa rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk penanganan pascapanen tanaman pangan dan keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa: a. keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah; dan b. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (3) Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk perbenihan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, berupa: a. dokumen jenis komoditi dan kapasitas produksi benih; dan b. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Article 28

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi. (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat PVTPP berkoordinasi dengan Tim Teknis. (3) Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (4) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen. (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pusat PVTPP melakukan notifikasi ke sistem OSS. (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari. (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Tanaman Pangan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Article 29

(1) Setelah memiliki Izin Usaha Tanaman Pangan yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. untuk proses produksi tanaman pangan: 1. membuat rencana kerja, laporan usaha, dan laporan kemitraan pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; 2. menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; dan 3. melakukan kemitraan budi daya tanaman pangan; b. untuk penanganan pascapanen tanaman pangan dan keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen: 1. membuat rencana kerja, laporan usaha, dan laporan kemitraan pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; dan 2. menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan; dan c. untuk perbenihan tanaman: 1. membuat rencana kerja produksi benih tanaman; 2. keterangan kelayakan sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; 3. bertanggung jawab atas mutu benih bina yang diproduksi; 4. memiliki atau menguasai fasilitas, kapasitas prosesing, dan penyimpanan untuk produksi benih tanaman pangan; dan 5. mendokumentasikan data benih yang diproduksi. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

Article 30

(1) Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak diberikan untuk usaha: a. produksi hijauan pakan ternak; dan b. perbenihan tanaman pakan ternak. (2) Permohonan Izin Usaha hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pelaku Usaha hijauan pakan ternak; atau b. Pelaku Usaha perbenihan tanaman pakan ternak.

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas: a. memasok bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; b. mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; e. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; g. menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000, cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang- undangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); h. mengusahakan: 1. lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; dan 2. seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan, paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan; j. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; k. melaporkan: 1. perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali; dan 2. data profil perusahaan perkebunan dan perubahannya, kepada Menteri melalui sistem informasi perizinan perkebunan; l. menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT), dalam hal melakukan diversifikasi usaha; dan m. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengawasan (post-audit) dan penilaian usaha perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DIBIDANG PERTANIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 5

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 6

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 7

Article 30

BAB 8

BAB 9

BAB 10