PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-permentan-ot-140-6 Tahun 2012 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 43-permentan-ot-140-6 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Article 8

Correction

(1) Umbi Lapis yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit; b. melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pemasukan Umbi Lapis yang berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi OPTK, wajib memuat pernyataan bahwa: a. berasal dari area produksi yang bebas dari infestasi OPTK; dan b. bebas dari akar, daun dan partikel tanah/kompos. (3) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Umbi Lapis yang berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi OPTK, wajib memuat pernyataan bahwa: a. telah dilakukan tindakan perlakuan berupa fumigasi atau iradiasi; dan b. bebas dari akar, daun dan partikel tanah/kompos. (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) huruf b dinyatakan pada kolom keterangan tambahan (additional declaration). (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinyatakan pada kolom perlakuan.

Article 9

(1) Pemilik atau Kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan Umbi Lapis kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat Umbi Lapis tiba di Tempat Pemasukan, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Article 10

(1) Petugas Karantina melakukan tindakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang dipersyaratkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, terbukti tidak mencantumkan pernyataan: a. berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi OPTK, bebas dari akar dan daun, dan bebas dari partikel tanah/kompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau b. telah dilakukan tindakan perlakuan, bebas dari akar dan daun, dan bebas dari partikel tanah/kompos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dilakukan penolakan.

Article 11

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti: a. tidak lengkap, dilakukan penahanan; b. lengkap, sah dan benar, dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Article 12

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK dan mengetahui kondisi fisik Umbi Lapis. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Umbi Lapis terbukti: a. tidak bebas OPTK golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan pemusnahan; b. tidak bebas dari akar, daun, atau partikel tanah/kompos, dilakukan penolakan; c. tidak bebas OPTK golongan II, dilakukan perlakuan; atau d. bebas OPTK, akar, daun, dan partikel tanah/kompos dilakukan pembebasan. (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan apabila Umbi Lapis telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Article 13

Tindakan pemeriksaan administratif, pemeriksaan kesehatan, penahanan, penolakan, perlakuan, pemusnahan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 43-permentan-ot-140-6 Tahun 2012 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16