PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42-permentan-ot-140-6 Tahun 2012 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 42-permentan-ot-140-6 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Article 8

Correction

(1) Buah Segar atau Sayuran Buah Segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, wajib: a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit; b. melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan; dan c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. (2) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat pernyataan: a. Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi yang bebas dari infestasi lalat buah; atau b. Buah Segar atau Sayuran Buah Segar telah dilakukan tindakan perlakuan di negara asal. (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib bagi pemasukan Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi lalat buah, dan dinyatakan pada kolom keterangan tambahan (additional declaration). (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib bagi pemasukan Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi lalat buah, dan dinyatakan pada kolom perlakuan.

Article 9

(1) Pemilik atau Kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan Buah Segar dan/atau Sayuran Buah Segar kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat saat kedatangan Buah Segar dan/atau Sayuran Buah Segar tiba di Tempat Pemasukan, dengan di lengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Article 10

(1) Petugas Karantina melakukan tindakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang dipersyaratkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif terhadap Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Buah Segar atau Sayuran Buah Segar berasal dari area produksi: a. bebas, terbukti tidak mencantumkan pernyataan berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi lalat buah; atau b. tidak bebas, terbukti tidak mencantumkan telah dilakukan tindakan perlakuan; dilakukan penolakan

Article 11

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbukti: a. tidak lengkap dilakukan penahanan; b. lengkap, sah dan benar, dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Article 12

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK dan mengetahui kondisi fisik Buah Segar atau Sayuran Buah Segar. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti: a. tidak bebas OPTK golongan I, busuk atau rusak, dilakukan tindakan pemusnahan; b. tidak bebas OPTK golongan II, diberi perlakuan; atau c. bebas OPTK, dilakukan pembebasan. (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila Buah Segar atau Sayuran Buah Segar memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Article 13

Tindakan pemeriksaan administratif, pemeriksaan kesehatan, penahanan, penolakan, perlakuan, pemusnahan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 42-permentan-ot-140-6 Tahun 2012 tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH SEGAR DAN SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17