PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Article 2

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 5

Correction

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Article 6

Correction

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Article 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Article 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Keuangan dan Barang Milik negara; e. Biro Umum dan Pengadaan; f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Article 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wwww.peraturan.go.id Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Article 11

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 12

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Article 13

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya wwww.peraturan.go.id kerja; b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Article 15

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 16

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Article 17

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan wwww.peraturan.go.id dan litigasi hukum; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Article 19

Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Article 21

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian; c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian; d. pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. wwww.peraturan.go.id

Article 23

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Article 25

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Article 27

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas: wwww.peraturan.go.id a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 28

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Article 29

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian; b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian; c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian; d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; e. pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kelima

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keenam

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Ketujuh

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kedelapan

Article 29

Article 30

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh