PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36-permentan-sr-10-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik

PERMEN Nomor 36-permentan-sr-10-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGUJIAN

Article 7

Correction

(1) Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor Pendaftaran. (3) Untuk menjamin mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pupuk An-Organik dilakukan Pengujian. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

Article 8

(1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan SNI. (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM. (4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 9

(1) Dalam hal mutu pupuk yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Teknis menyusun PTM. (2) Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap PTM dan/atau SNI yang telah ditetapkan yang akan direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Direktur Jenderal untuk diusulkan sebagai SNI. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 10

Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi.

Article 11

Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan untuk menilai efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, hasil tanaman, dan/atau nilai ekonomis hasil produksi tanaman.

Article 12

(1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk. (2) Lembaga uji yang akan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi: a. peralatan budidaya tanaman; b. peralatan pengukuran (timbangan, meteran); c. lahan pertanian paling kurang 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya; d. 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana di bidang pertanian yang mempunyai pengalaman, pengetahuan budidaya tanaman dan pemupukan; dan e. 2 (dua) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berpengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang pertanian. (3) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 13

(1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode uji dan pelaporan. (2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

(1) Untuk melakukan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), permohonan Pengujian diajukan secara daring (online) kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon.

Article 15

Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang standardisasi.

Article 16

Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 17

(1) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sertifikat hasil uji mutu. (2) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan laporan hasil uji efektivitas. (3) Hasil Uji mutu dan laporan uji efektivitas diunggah (upload) oleh lembaga uji.

Article 18

(1) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji. (2) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

BAB Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

Article 22

Correction

(1) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan melampirkan persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara daring (online) oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Article 23

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan permohonan Pendaftaran selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila persyaratan permohonan Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring (online) untuk dilengkapi oleh pemohon.

Article 24

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.

Article 25

Apabila hasil verifikasi dinyatakan: a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

Article 26

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat. (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada pemohon.

Article 27

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Article 28

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. (2) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Article 29

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Pendaftaran Pertama Kali

Article 22

Correction

(1) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan melampirkan persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara daring (online) oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Article 23

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan permohonan Pendaftaran selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila persyaratan permohonan Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring (online) untuk dilengkapi oleh pemohon.

Article 24

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan verifikasi teknis. (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.

Article 25

Apabila hasil verifikasi dinyatakan: a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

Article 26

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat. (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada pemohon.

Article 27

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Article 28

(1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. (2) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Article 29

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 30

(1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir. (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan. (4) Pemohon Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tenggat waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran ulang.

Article 31

(1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melebihi batas waktu berlakunya nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali. (2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk An-Organik wajib dihentikan.

BAB V

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Article 33

Correction

(1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna Pupuk An-Organik dapat dilakukan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkannya nomor Pendaftaran. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Article 34

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.

Article 35

(1) Perubahan produsen dilakukan dengan melampirkan uji mutu dan uji efektivitas. (2) Perubahan warna pupuk dilakukan dengan melampirkan uji mutu. (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

Article 36

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Article 37

(1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, akuisisi, divestasi atau alasan lainnya, nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dialihkan. (2) Pengalihan nomor Pendaftaran untuk alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor Pendaftaran pemegang Pupuk An-Organik diterbitkan. (3) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

Article 38

(1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam buku nomor Pendaftaran. (2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf h. (3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Article 43

Correction

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 44

Correction

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 45

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran.

Article 46

(1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran. (2) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran. (3) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak membuat laporan produksi atau laporan impor Pupuk An-Organik yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran. (4) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.

Article 47

(1) Pencabutan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat (KPPP). (2) Keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir wajib menarik Pupuk An-Organik dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran.

Article 48

Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 36-permentan-sr-10-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 19

BAB Kedua

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 1

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 2

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 3

Article 32

BAB V

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

BAB Kesatu

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kedua

Article 37

Article 38

BAB VI

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

BAB VII