PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32-permentan-hm-130-7-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 32-permentan-hm-130-7-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

Article 10

Correction

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

Article 11

Correction

(1) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan Pengujiaan Konsekuensi Informasi dengan cara: a. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya; dan c. mengidentifikasi akibat dari Informasi Publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya. (2) Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan menggunakan format lembar Pengujian Konsekuensi dan daftar pertanyaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Hasil Pengujian Konsekuensi ditandatangani oleh Tim Pengujian Konsekuensi dan direkomendasikan kepada PPID Utama. (4) Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi, PPID Utama menyampaikan usulan kepada atasan PPID Utama untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Article 12

(1) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. identitas pejabat PPID yang MENETAPKAN; c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang MENETAPKAN; d. Jangka Waktu Pengecualian; e. alasan pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan.

Article 13

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib: a. menyebutkan secara jelas, dan terang Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi; b. mencantumkan UNDANG-UNDANG yang dijadikan dasar pengecualian; c. mencantumkan konsekuensi; dan d. mencantumkan Jangka Waktu Pengecualian.

Article 14

(1) Dalam hal salinan dokumen Informasi tertentu akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaturkan materi Informasi yang Dikecualikan. (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik. (3) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 32-permentan-hm-130-7-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19