PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30-permentan-ot-040-6-2016 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL

PERMEN Nomor 30-permentan-ot-040-6-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja, dan pelaksanaan kegiatan.

Article 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

Article 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja, dan pelaksanaan kegiatan.

Article 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.