Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang KODE ETIK P...

Article 2

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip: a. profesionalitas; b. objektivitas; c. integritas; d. kehati-hatian; dan e. akuntabel.

Article 3

Correction

Setiap Personel UKPBJ wajib: a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ; b. menghargai perbedaan pendapat; c. menerapkan perilaku jujur dan terbuka; d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ; f. melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; h. mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya; j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan; k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Article 4

Setiap Personel UKPBJ dilarang: a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa; b. memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau d. memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Article 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana maupun disiplin pegawai, Personel UKPBJ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi.

Article 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; dan c. sanksi berat.

Article 7

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa teguran tertulis. (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Article 8

(1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Article 9

(1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Article 10

Setiap Personel UKPBJ yang terbukti: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; dan b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberhentikan sebagai Personel UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang- undangan di bidang disiplin pegawai.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; dan c. sanksi berat.

Article 7

Article 8

Article 9

(1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Article 10

Article 11

Correction

(1) Majelis Kode Etik bersifat ad hoc dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun untuk setiap periode jabatan. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Article 12

Correction

(1) Majelis Kode Etik berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian, hukum, dan pengawasan internal pada Kementerian Pertanian. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional auditor utama pada Inspektorat Jenderal. (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah pimpinan tinggi pratama dan/atau berpangkat IV/c.

Article 13

(1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas: a. menegakkan Kode Etik; dan b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Sekretaris Jenderal. (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Article 14

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan terdiri atas: a. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait; b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan c. MENETAPKAN ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Article 15

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk sekretariat yang berkedudukan secara ex- officio di Sekretariat Inspektorat Jenderal. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas: a. menerima Pengaduan; b. menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik; c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik; d. mempersiapkan penyelenggaraan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; e. mempersiapkan berita acara hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan keputusan penetapan pelanggaran kode etik; dan f. melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan Majelis Kode Etik.

Article 11

Correction

Article 12

Correction

Article 13

Correction

Article 14

Correction

Article 15

Correction

Article 16

Correction

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahapan: a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik; b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

Article 17

Correction

Dugaan awal pelanggaran Kode Etik bersumber dari: a. Pengaduan; dan/atau b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.

Article 18

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, paling sedikit memuat: a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Majelis Kode Etik.

Article 19

Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bersumber dari: a. penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Personel UKPBJ; b. pemberitaan media yang melibatkan Personel UKPBJ; dan/atau c. informasi dari sumber lainnya.

Article 20

(1) Sekretariat Majelis Kode Etik menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. (2) Hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Majelis Kode Etik. (3) Majelis Kode Etik berdasarkan hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MENETAPKAN untuk menghentikan proses penegakan kode etik atau melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Article 21

(1) Dalam rangka pemeriksaan, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan dalam bentuk tertulis.

Article 22

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik dari Sekretariat Majelis Kode Etik. (2) Dalam hal pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan pertama diterima oleh Terperiksa. (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan kedua diterima oleh Terperiksa. (4) Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

Article 23

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup. (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik. (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

Article 24

(1) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik. (2) Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Article 25

(1) Majelis Kode Etik membuat berita acara hasil pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik. (2) Pengambilan keputusan dalam pembuatan Berita acara hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Kode Etik. (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (4) Berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik dan Terperiksa. (5) Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terperiksa, berita acara hasil pemeriksaan hanya ditandantangani oleh Majelis Kode Etik.

Article 26

(1) Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa: 1. penetapan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik; dan 2. sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Terperiksa. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 27

(1) Majelis Kode Etik menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada: a. Kepala UKPBJ dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal untuk sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; atau b. kepada Inspektur Jenderal untuk sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c. (2) Penyampaian berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

Article 28

(1) Kepala UKPBJ MENETAPKAN Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a. (2) Inspektur Jenderal MENETAPKAN Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.

Article 29

(1) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berisi jenis pelanggaran kode etik dan sanksi. (2) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan: a. Format 2, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ; dan b. Format 3, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Article 16

Correction

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahapan: a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik; b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

Article 17

Correction

Dugaan awal pelanggaran Kode Etik bersumber dari: a. Pengaduan; dan/atau b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.

Article 18

Correction

Article 19

Article 20

Article 21

Correction

Article 22

Correction

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Correction

Article 29

Correction

Article 30

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2021 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG DAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK Format 1 Berita Acara Sidang Kode Etik UKPBJ BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun … , pukul … samoai dengan pukul …, Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Majelis Kode Etik) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor … Tanggal …, terdiri atas: 1. Nama : … … … -------------------------------------------------- NIP : … … … -------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : … … … -------------------------------------------------- Jabatan : … … … -------------------------------------------------- 2. Nama : … … … -------------------------------------------------- NIP : … … … -------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : … … … -------------------------------------------------- Jabatan : … … … -------------------------------------------------- 3. Nama : … … … -------------------------------------------------- NIP : … … … -------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : … … … -------------------------------------------------- Jabatan : … … … -------------------------------------------------- 4. dst. melakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa: Nama : … … … -------------------------------------------------- NIP : … … … -------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : … … … -------------------------------------------------- Jabatan : … … … -------------------------------------------------- Unit Kerja : … … … --------------------------------------------------, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian berupa: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf … ; dan b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf … , Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian. Atas pertanyaan yang diakukan, Terperiksa menjawab sebagai berikut: 1. Pertanyaan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ---------------------- 1. Jawaban: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …------------------------------ 2. Pertanyaan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ---------------------- 2. Jawaban: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …------------------------------ 3. dst. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis: a. MENETAPKAN bahwa Terperiksa terbukti/tidak terbukti: 1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf … ; dan 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf …, Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian. b. Merekomendasikan Terperiksa untuk dikenai sanksi berupa: … … …. …. sebagaimana ketentuan Pasal … ayat (…) Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. … (tempat), … (tanggal) … (bulan) … (tahun) Terperiksa Majelis Kode Etik Ketua: tanda tangan tanda tangan nama nama NIP… NIP… Anggota: 1. tanda tangan nama NIP… 2. tanda tangan nama NIP… 3. tanda tangan nama NIP… Format 2 Keputusan Kepala UKPBJ tentang Pelanggaran Kode Etik KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR … TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal … Bulan … Tahun …, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian tentang Pelanggaran Kode Etik; Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indoneisa Nomor … Tahun …); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari: Nama : … NIP : … Pangkat : … Jabatan : … Unit Kerja : …, terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan: 1. Pasal … ayat (…); dan 2. Pasal … ayat (…), Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian. KEDUA : Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa TEGURAN KESATU/KEDUA/KETIGA. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di … Pada Tanggal … KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN, Tanda tangan … (nama) NIP… Format 3 Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pelanggaran Kode Etik KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR … TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal … Bulan … Tahun …, perlu MENETAPKAN Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pelanggaran Kode Etik; Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indoneisa Nomor … Tahun …); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari: Nama : … NIP : … Pangkat : … Jabatan : … Unit Kerja : …, terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan: 1. Pasal … ayat (…); dan 2. Pasal … ayat (…), Peraturan Menteri Pertanian Nomor … Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian. KEDUA : Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa: … (sanksi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10). KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di … Pada Tanggal … INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN, Tanda tangan … (nama) NIP… MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

BAB Keempat

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Keempat

Article 28

Article 29

BAB V

Article 30