Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSWONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 26/Permentan/OT.140/3/2010 TANGGAL : 1 Maret 2010
PEDOMAN PEMBINAAN THL TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dalam rangka membangun pertanian tangguh diperlukan sumberdaya aparat pertanian yang profesional, kredibel, kreatif, inovatif, akuntabel, dan amanah di bidang pengaturan, pelayanan, dan penyuluhan sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan bagi proses pembangunan pertanian berkelanjutan.
Aparat pertanian dimaksud adalah penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kementerian Pertanian berupaya melakukan percepatan pembangunan pertanian, antara lain ditempuh melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dengan kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh. Guna memfasilitasi pelaku utama dalam mengembangkan usaha agribisnis, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya dilakukan melalui rekruitmen Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 26.000 orang, terinci 6.000 orang pada tahun 2007, 10.000 orang pada tahun 2008, dan
10.000 orang pada tahun 2009, yang ditempatkan di desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota seluruh INDONESIA.
Peranan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi amat strategis dalam melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama untuk mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.
Dengan demikian agar THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan secara produktif, efektif, dan efisien dan agar kegiatan pembinaan terlaksana dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
B.
Maksud dan Tujuan Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian secara produktif , efektif dan efisien bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, bertujuan untuk:
a. memberikan acuan kerja bagi pembina dan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya;
b. menyediakan tolok ukur kinerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
c. menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Penyuluh Pertanian PNS, dan Penyuluh Pertanian Swadaya serta pembina.
C.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, meliputi:
1. Tugas dan Fungsi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
2. Pengorganisasian Pelaksanaan Pembinaan;
3. Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pembiayaan;
6. Sanksi.
D.
Pengertian
1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, selanjutnya disebut THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan.
5. Kantor Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat KCD adalah kantor cabang dinas yang berada ditingkat Kecamatan.
6. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,
ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di BPP dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu 2 (dua) mingguan.
9. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompoktani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
10. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).
11. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun dan peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
E.
Sasaran
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian baik yang berpendidikan SLTA,
D III dan D IV/S1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh INDONESIA;
2. Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di seluruh tingkatan.
F.
Hasil yang diharapkan
1. Tersedianya acuan kerja bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Pembina dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Tersedianya tolok ukur kinerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
3. Adanya motivasi bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi Petani, Kelompoktani, Gapoktan; dan
4. Terciptanya mekanisme kerja yang kondusif antara THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Pembina.
G.
Manfaat
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara produktif, efektif dan efisien;
2. Diketahuinya kinerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sesuai tugas dan fungsinya;
3. Terwujudnya petani, kelompoktani dan Gapoktan yang mandiri dan mampu bersaing di pasar bebas;
4. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien dalam menunjang keberhasilan program pembangunan Pertanian berkelanjutan; dan
5. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di perdesaan.
II.
TUGAS DAN FUNGSI THL TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
A.
Tugas:
Tugas THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani dan kelompok tani dalam rangka mengawal program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
B.
Fungsi:
Fungsi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian secara rinci diuraikan sebagai berikut:
1. Menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
2. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompoktani, gabungan kelompoktani);
3. Mendorong peranserta petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
4. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
5. Memfasilitasi petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
6. Memfasilitasi petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan;
7. Memfasilitasi petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani untuk menyusun rencana usaha bersama; dan
8. Membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah petani/kelompoktani/Gabungan Kelompoktani dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompoktani dan gapoktan, produksi usahatani dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
b. mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
c. mencari dan menyebarluaskan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
d. membimbing penyusunan RDK/RDKK;
e. membantu penyusunan Programa Penyuluhan Desa dan Kecamatan;
f. membantu penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
g. memotivasi dan mengembangkan kemandirian petani beserta keluarganya;
h. mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku utama, antara lain dalam mendapatkan sarana, teknologi, produksi, permodalan, dan pasar;
i. mencatat berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijakan;
j. memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama;
k. membimbing penerapan usahatani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usahatani setempat yang paling menguntungkan; dan
l. menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya.
Khusus THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian berlatar belakang pendidikan DIII dan DIV/S1 dalam menyusun laporan diwajibkan menganalisis dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
III.
TUGAS ORGANISASI PEMBINA
A.
Pusat
Badan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan pembinaan administratif dan teknis kepada THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melakukan pembinaan teknis Badan Pengembangan SDM Pertanian berkoordinasi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Tugas organisasi Pembina, sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam hal pembiayaan, pengendalian dan pelaporan;
c. melaksanakan peningkatan kapasitas THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
d. memberikan pelayanan informasi berupa pedoman, media cetak dan elektronik bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
f. mengkompilasi dan merumuskan laporan dari Badan Koordinasi atau kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian setiap 6 (enam) bulan sekali.
B.
Provinsi
Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Provinsi berada pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan fasilitasi administrasi dan pelaporan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
c. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Pelaksana/Kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan menyampaikan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
C.
Kabupaten/Kota
Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota berada pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, atau kelembagaan penyuluhan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:
a. melakukan pembinaan teknis kegiatan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melibatkan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam kegiatan Forum Penyuluhan;
c. menyampaikan informasi dalam rangka kegiatan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
d. melakukan supervisi kegiatan penyuluhan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
e. memfasilitasi peningkatan kapasitas THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
f. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Balai Penyuluhan pertanian atau disingkat BPP dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Badan Koordinasi atau Kelembagaan penyuluhan penyuluh ditingkat promosi, pertanian yang ditunjuk oleh Gubernur paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
D.
Kecamatan
Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kecamatan berada pada Balai Penyuluhan Pertanian dan bertanggungjawab kepada Camat.
Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :
a. menyusun programa dan rencana kerja penyuluhan;
b. menumbuhkembangkan kelompoktani dan Gapoktan;
c. melaksanakan kegiatan latihan dan kunjungan ke kelompoktani/ Gapoktan.
d. melaksanakan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
e. membimbing pemecahan masalah petani dan kelompoktani/ Gapoktan;
f. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kegiatan penyuluhan bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan materi bahan-bahan informasi pertanian; dan
g. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan di wilayah kerjanya; dari THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota paling lambat minggu keempat bulan berjalan.
Bagan alur pembinaan bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian seperti berikut:
Keterangan:
: Garis komando
: Garis Koordinasi BPP : Balai Penyuluhan Pertanian KCD : Kantor Cabang Dinas THL TBPP : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani Posluh : Pos Penyuluhan Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa Sekretariat Badan Koordinasi P3K/ Kelembagaan Penyuluhan Badan Pelaksana P3K / Kelembagaan Penyuluhan BPP KCD Eselon I Lainnya Posluh Gapoktan Klp Tani Klp Tani Klp Tani Klp Tani THL TB PP
Dinas
Dinas Badan PSDMP
IV. PEMBEKALAN DAN PENEMPATAN THL TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
A.
Pembekalan Bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
1. Sebelum THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian bertugas di lapangan perlu diberikan pembekalan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Pembekalan dapat dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
3. Pembekalan tugas lapangan dilakukan oleh instansi pengguna sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
B.
Penempatan dan Penetapan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian:
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ditempatkan di desa yang belum ada Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil ;
2. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ditempatkan di wilayah binaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil dengan cakupan lebih dari satu desa;
3. Penempatan dan penetapan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas usulan kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Penyuluhan/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan menindaklanjuti pelaksanaan penempatan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di desa;
4. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tidak dibenarkan ditempatkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/ Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pekerjaan administrasi; dan
5. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tidak dibenarkan pindah lokasi tempat tugas antar kabupaten/kota, provinsi kecuali bagi THL-TBPP yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota, provinsi yang mengalami pemekaran.
V.
TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA THL TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
A.
Tata Kerja
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian merupakan petugas terdepan dalam kegiatan penyuluhan pertanian mendapatkan petunjuk-petunjuk, bimbingan- bimbingan dan supervisi dari Kepala/Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian PNS;
2. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian memulai kegiatannya di desa, sebelum melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban melakukan inventarisasi data dasar di desa, kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang atau akan dilaksanakan, dan menginventarisir masalah-masalah yang dihadapi para petani di lapangan.
3. Bulan pertama kerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. menginventarisasi data monografi wilayah kerja, identifikasi potensi wilayah, kelompoktani, gabungan kelompoktani, kelembagaan ekonomi perdesaan, usahatani petani, terutama mengenai penerapan berbagai teknologi pertanian, sosial dan masalah-masalah yang dihadapi para petani/kelompoktani/Gapoktan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui acara Latihan dan Kunjungan (LAKU), pengamatan lapangan dan wawancara dengan para petani/ kelompoktani/Gapoktan;
b. menginventarisasi pelaksanaan pengadaan sarana produksi, alat-alat pertanian lainnya yang diperlukan serta masalah-masalah yang dihadapi para petani/kelompoktani/Gapoktan yang dituangkan dalam RDKK;
c. data yang telah diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dibawa ke BPP untuk dijadikan bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat WKBPP; dan
d. Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tingkat WKBPP.
4. Menyusun rencana kerja berdasarkan programa penyuluhan Kecamatan;
5. Melaksanakan rencana kerja dengan memegang prinsip sebagai berikut :
a. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal di wilayah kerjanya;
b. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk membantu petani/kelompoktani agar mampu dengan kekuatan sendiri dalam upaya mengembangkan swadaya dan swakarsa; dan
c. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para petani/ kelompoktani.
6. Mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi petani/Kelompoktani/ Gapoktan dalam mendapatkan sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil usahataninya dengan jalan sebagai berikut :
a. membimbing penyelenggaraan musyawarah petani/kelompoktani/ Gapoktan dalam menyusun RDK dan RDKK;
b. menyampaikan RDKK ke BPP; dan
c. membimbing dan memfasilitasi kerjasama petani/kelompoktani/ Gapoktan dalam mengakses sumber pembiayaan/kredit perbankan dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya untuk pengembangan usahanya.
7. Menumbuhkembangkan usaha agribisnis perdesaan.
8. Melaporkan secara periodik dan insidentil kegiatan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya kepada Kepala/Koordinator BPP;
9. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya menemukan permasalahan- permasalahan yang belum dapat dipecahkan, maka THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dapat berkonsultasi kepada Kepala/Koordinator BPP atau Penyuluh Pertanian PNS.
B.
Tata Hubungan Kerja
Dalam kegiatan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:
1. Hubungan kerja konsultatif fungsional THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat terkoordinasikan dengan baik, yaitu dalam hal:
a. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tingkat nasional/regional;
b. Menyampaikan informasi kepada Kepala UPTD BPP/Koordinator BPP atau Koordinator Penyuluh Pertanian PNS tentang permasalahan kegiatan penyuluhan di lapangan yang belum bisa dipecahkan dan belum ada solusi di tingkat BPP.
2. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan Kepala/Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, dalam membina kemampuan dirinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya yaitu dalam:
a. menyusun Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian di wilayah kerjanya;
c. menyusun materi Penyuluhan Pertanian;
d. melaksanakan berbagai teknik usahatani serta metodik didaktik;
e. membimbing kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam program pembangunan pertanian; dan
f. mengidentifikasi masalah serta menggali dan mengembangkan sumberdaya yang ada di wilayah kerjanya.
3. Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan dinas lingkup pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkait dengan isi program, khususnya aspek teknologi dan konsepsi operasional dalam:
a. membina sumberdaya manusia pertanian;
b. mengembangkan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah kerjanya.
4. Hubungan koordinatif fungsional dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan teknis operasional yang dilakukan secara langsung, berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian yang telah ditetapkan;
5. Hubungan kerja koordinatif fungsional dengan lembaga-lembaga sarana prasarana pertanian dalam kegiatan pelayanan sarana produksi dan kredit kepada petani/kelompoktani serta pelayanan sosial lainnya;
6. Hubungan kerja koordinatif fungsional dengan lembaga pemerintah dan sosial masyarakat dalam ketertiban masyarakat, gerakan massal, serta pengembangan swadaya dan swakarsa petani;
7. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan organisasi petani dalam rangka pembinaan petani/kelompoktani, dalam aspek teknologi produksi dan teknologi sosial ekonomi serta menggali aspirasi petani; dan
8. Hubungan kerja koordinatif dengan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil dalam aspek :
a. pelaporan secara periodik pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; dan
b. memberikan saran-saran tata kerja koordinatif dalam menggerakkan penyuluhan pertanian, pengaturan dan pelayanan supaya bekerjasama secara serasi.
9. Hubungan koordinatif fungsional antar sesama THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
10. Hubungan Pelayanan Administratif dengan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
Pimpinan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota melaporkan jumlah THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah menerima pencairan honor, Biaya Operasional materi penyuluhan, percontohan dan bantuan transport (BOP), kepada Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebagai kendali dan perencanaan pengajuan anggaran pada bulan berikutnya.
V.
SUPERVISI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
A.
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
1. Supervisi, monitoring evaluasi dilakukan oleh Pusat 6 (enam) bulan sekali, Provinsi 3 (tiga) bulan sekali dan Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan sekali atau pada setiap saat dibutuhkan karena permasalahan di lapangan yang bersifat mendesak untuk segera penyelesaiannya; dan
2. Evaluasi dilakukan melalui forum penyuluhan pertanian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
B.
Pelaporan
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian:
a. menyusun laporan yang memuat data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompoktani dan gapoktan, usahatani dan produksi pertanian dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
b. menyusun laporan hasil identifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani/kelompoktani dalam berusahatani;
c. menyusun laporan hasil penggalian dan pengembangan sumberdaya;
d. menyusun laporan hasil RDKK;
e. menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD/Koordinator BPP; dan
f. laporan disampaikan paling lambat hari pertama minggu kedua (seperti form 1a sampai dengan s).
2. BPP
a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
b. menyampaikan laporan kepada Kepala Kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
c. Laporan disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berjalan (seperti form 2a sampai dengan s).
3. Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di Kabupaten/ Kota:
a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari BPP;
b. menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Koordinasi atau Kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditunjuk oleh Gubernur; dan
c. laporan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya (seperti form 3a sampai dengan s).
4. Sekretariat Badan Koordinasi atau Kelembagaan penyuluhan:
a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Pelaksana/Kelembagaan penyuluhan;
b. menyampaikan laporan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, c.q. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
c. Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali (seperti form 4a sampai dengan s).
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Sekretariat Badan Koordinasi atau Kelembagaan penyuluhan;
b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian; dan
c. Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Mekanisme pelaporan seperti bagan berikut :
Keterangan:
: Garis komando
: Garis Koordinasi BPP : Balai Penyuluhan Pertanian KCD : Kantor Cabang Dinas THL : Tenaga Harian Lepas Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani
Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa Badan SDM Sekretariat Badan Koordinasi P3K / Kelembagaan Penyuluhan Badan Pelaksana P3K / Kelembagaan Penyuluhan BPP Gapoktan Klp Tani Klp Tani Klp Tani Klp Tani KCD Eselon I Lainnya THL 3 bulan 2 bulan 1 bulan 1 minggu
VII. PEMBIAYAAN
A.
Prosedur Pemberian Honorarium, Biaya Operasional materi penyuluhan, percontohan dan batuan transport Penyuluh (BOP).
1. Honor, BOP dibayarkan melalui rekening Bank Rakyat INDONESIA (BRI).
2. Besar honorarium, BOP ditetapkan lebih lanjut dengan Kontrak Kerja.
B.
Kontrak Kerja
1. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan kompensasi kerja yakni besarnya honorarium, BOP yang menjadi haknya dengan cara membuat Kontrak Kerja antara THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Kesepakatan kontrak kerja harus ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh kedua belah pihak antara THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dengan dibuat rangkap 2 (dua).
C.
Prosedur Pengembalian Honorarium dan BOP
1. Bagi THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang mengundurkan diri atau sebab lainnya yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan untuk dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri beserta waktunya dan surat resmi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota;
2. Apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri tetapi masih menerima honorarium, kepada yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan honorarium yang sudah terbayarkan, kemudian membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan menyetorkan uang honorarium tersebut ke Kas Negara;
3. Dinas/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi dan membantu THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang mengundurkan diri dalam proses pengembalian honorarium ke Kas Negara;
4. Copy Surat Pernyataan sanggup mengembalikan dan Bukti Setor ke Kas Negara untuk segera disampaikan kepada :
a. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
b. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan alamat:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kanpus Departemen Gedung D lantai V Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12520
D.
Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan pemberian honorarium, BOP berasal dari Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian.
VIII. SANKSI
THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang tidak dapat memenuhi/melanggar Kontrak Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Kontrak Kerja yang telah ditandatangani.
IX. PENUTUP
Pedoman ini untuk dilaksanakan oleh Pembina dan THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dengan sebaik-baiknya.
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO
OUTLINE LAPORAN KEGIATAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN BPP
1. REKAPITULASI KEADAAN UMUM WILAYAH, DILAMPIRI DATA-DATA SEBAGAI BERIKUT :
A.
Data Monografi dan Potensi (Form 2a - 2c)
B.
Potensi Agroekosistem (Form - 2d)
C.
Data Kelembagaan (Form 2e - 2g)
D.
Data Usahatani/ Kelompoktani (Form 2h - 2n)
E.
Data Kelembagaan Ekonomi Perdesaan (Form - 2o)
F.
Identifikasi Masalah dan Upaya Pemecahan (Form - 2p)
G.
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (Form - 2q)
H Pemasaran (Form - 2r)
I Kemitraan (Form - 2s)
2. PERMASALAHAN
A.
Teknis
B.
Ekonomi
C.
Sosial
3. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
4. SARAN-SARAN