PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

PERMEN Nomor 18-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 23

Correction

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 MENTERI PERTANIAN, ANTON APRIYANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Usaha Produsen/Importir/Eksportir*) Kepada Yth. : Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Persetujuan Prinsip : Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : *) I. Izin Usaha Produsen Obat Hewan 1. Keterangan tentang investasi perusahaan a. Modal tetap............................. b. Modal Kerja pertahun......................... 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 4. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB) ; 5. Foto copy Izin lokasi usaha/ Surat izin Tempat Usaha (SITU);; 6. Foto copy Izin Gangguan (H.O) ; 7. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan; 8. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 9. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Kabupaten/Kota dan Propinsi; 11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat 12. Surat Persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) yang diperlukan. II. Izin Usaha Importir Obat Hewan 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ; 2. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB) 3. Foto copy izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ; 4. Foto copy izin gangguan (H.O); 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan ; 6. Foto copy surat izin perdagangan (SIUP ); Formulir Model- 1 7. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; 8. Foto copy angka pengenal import Umum/Terbatas; 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota ditempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi; 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten/kota untuk imoprtir yang menggunakan gudang diluar lokasi kantor pusat; 11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat. III. Izin Usaha eksportir Obat Hewan 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ; 2. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB); 3. Foto copy izin lokasi usaha/Surat Iizin Tempat Usaha (SITU); 4. Foto copy izin Gangguan (H.O); 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan ; 6. Foto copy surat izin perdagangan (SIUP ); 7. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan; 8. Keterangan tentang sarana dan alat perlengkapan sebagai Ekspor obat hewan (Terlampir ); 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota ditempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi; 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Propinsi dan kabupaten /kota untuk ekspor yang menggunakan gudang diluar lokasi kantor pusat; 11. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat. Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih. ..............................20........ Pimpinan Perusahaan Materai Rp. 6000 (........................................) Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Pertanian; 2. Direktur Jenderal Peternakan. Keterangan : *) I, II, III, IV, V, VI, VII persyaratan untuk tiap pengajuan Nomor : Lampiran : Perihal : Penundaan Izin Usaha Obat Hewan Kepada Yth.: Pemohon di- Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor............tanggal...........perihal permohonan izin usaha obat hewan Importir/Eksportir*) dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan : a.....................................................................................................; b.....................................................................................................; c.....................................................................................................; d.....................................................................................................; Saran/Arahan : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Demikian disampaikan, agar menjadi maklum. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (………………………………………..) Tembusan : 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; Formulir Model- 2 Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Nomor : Lampiran : Perihal : Penolakan Izin Usaha Obat Hewan Kepada Yth.: Pemohon di- ............................................. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor............tanggal...........perihal permohonan izin usaha obat hewan Importir/Eksportir*) dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan : a.....................................................................................................; b.....................................................................................................; c.....................................................................................................; d.....................................................................................................; Saran/Arahan : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Demikian disampaikan, agar menjadi maklum. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (………………………………………..) Tembusan : 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 3. Direktur Jenderal Peternakan. Formulir model- 3 Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Garuda Biru MENTERI PERTANIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT..../.../... telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; b. bahwa permohonan izin usaha obat hewan yang Saudara ajukan telah memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT..../.../... tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu MENETAPKAN Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, dengan Keputusan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509); 3. Keputusan Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet INDONESIA Bersatu; 4. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik INDONESIA; 5. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik INDONESIA, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2005; Formulir model- 4 6. Keputusan Nomor 100/M Tahun 2007 tentang emberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor ... ...tanggal ....; 2. Surat Permohonan ............. Nomor ........... tanggal .........; 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Nomor ... Tanggal ............; 4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ....... Tanggal ...........; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Memberikan Izin Usaha Produsen/Importir/Eksportir Kepada Perusahaan: 1. a. Nama Badan Usaha : b. Jenis Usaha : c. Alamat Kantor : c. Alamat Perusahaan : 2. a. Sarana/Peralatan yang dipergunakan : b. Bentuk sediaan yang diproduksi/diedarkan * ) : c. Macam Sediaan yang diproduksi/diedarkan * ) : d. Jumlah Unit Produksi (Khusus untuk Produsen) : e. Jumlah Alat Produksi/Peredaran *) : f. Jumlah Pabrik (satu Propinsi) : 3. Jenis Perluasan : Penambahan unit produksi dilahan tapak atau lokasi/alat produksi jenis obat yang impor/ekspor/diedarkan * ) KEDUA : Pemegang Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Pemegang Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kesiapan persyaratan teknis kepada Direktur Jenderal Peternakan setiap 1 (satu ) tahun sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi. KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal A.n. MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN, ( ..........................................) NIP.: SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian; 2. Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan; 3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 4. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I ....................... ; 5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .......... Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Garuda Biru MENTERI PERTANIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT.../.../... telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; b. bahwa Saudara telah melanggarar Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai sebagai tindak lanjut Pasal ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../Permentan/OT.../.../... tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu mencabut izin usaha obat hewan, dengan Keputusan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509); 3. Keputusan Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet INDONESIA Bersatu; 4. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik INDONESIA; Formulir model -5 5. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik INDONESIA, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 15 Tahun 2005; 6. Keputusan Nomor 100/M Tahun 2007 tentang emberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Pencabutan Keputusan izin usaha obat hewan Kepada Perusahaan: a. a. Nama Badan Usaha : b. Jenis Usaha : c. Alamat Kantor : d. Alamat Perusahaan : b. a. Sarana/Peralatan yang dipergunakan : b. Bentuk sediaan yang diproduksi/diedarkan * ) : c. Macam Sediaan yang diproduksi/diedarkan * ) : d. Jumlah Unit Produksi (Khusus untuk Produsen): e. Jumlah Alat Produksi/Peredaran *) : f. Jumlah Pabrik (satu Propinsi) : Sebagai : Produsen/Importir/Eksportir c. Jenis Perluasan : Penambahan unit produksi dilahan tapak atau lokasi/alat produksi jenis obat yang impor/ekspor/diedarkan * ) KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila : h. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis; i. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan; j. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal; k. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin; l. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; m. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; n. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal A.n. MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDRAL PETERNAKAN, ( ..........................................) NIP.: SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretariat Jendral Departemen Pertanian; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 3. Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan ; 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I ....................... ; 6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ..................... Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Peraturan Menteri Nomor 18-permentan-ot-140-4-2009 Tahun 2009 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23