PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 833), diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 12A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. 2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah INDONESIA, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. 7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 10. Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris. 11. Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan INDONESIA) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA. 12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. 12A. Surveyor adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dipilih oleh BPDPKS. 13. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS. 14. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan. 15. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Article I

Article I

Article 1

Article 3

Article 29

Article 34

Article 36

Article 43

Article 47A

Article 47B

Article II