PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Article 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Pengujian; b. Kelompok Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerja Sama; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Article 16

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

Article 17

Kelompok Pelayanan Pengujian terdiri atas: a. Subkelompok Sampel; dan b. Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah.

Article 18

(1) Subkelompok Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan. (2) Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah mempuinyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan limbah pengujian mutu obat hewan.

Article 19

Kelompok Pelayanan Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan serta pengembangan mutu dan kerja sama.

Article 20

Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerja sama terdiri atas: a. Subkelompok Sertifikasi; dan b. Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerja Sama.

Article 21

(1) Subkelompok Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan, penyiapan bahan pemantauan obat hewan yang beredar, penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan dan pengamanan hasil uji serta penyiapan dokumen sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. (2) Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium, melakukan pengembangan metode dalam rangka pengujian mutu obat hewan dan menyiapkan dokumen kerjasama teknis dalam rangka pengujian mutu obat tingkat nasional dan internasional.

Article 22

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi dan laporan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta urusan keuangan.

Article 23

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan, penyiapan dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 serta penyiapan dokumen sistem manajemen anti penyuapan.

Article 24

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Article 25

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

BALAI BESAR VETERINER

Article 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Veteriner terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Pelayanan Veteriner; c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; d. Subkelompok Keuangan; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Article 27

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Article 28

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Article 29

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner.

Article 30

Kelompok Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, pengembangan teknik dan metode penyidikan diagnosa dan pengujian veteriner serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Article 31

Kelompok Pelayanan Veteriner terdiri atas : a. Subkelompok Pelayanan Teknis; b. Subkelompok Informasi Veteriner.

Article 32

(1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. (2) Subkelompok Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Article 33

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

Article 34

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Article 35

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Article 36

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Veteriner, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

Article 37

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Teknis; b. Kelompok Pemasaran dan Informasi; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Article 38

Kelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak dan peningkatan mutu genetik ternak, produksi semen, serta pengembangan inseminasi buatan.

Article 39

Kelompok Pelayanan Teknis terdiri atas: a. Subkelompok Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak; dan b. Subkelompok Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan.

Article 40

(1) Subkelompok Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Temak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak, pelayanan kesehatan ternak, dan penyediaan dan pengawasan pakan ternak, serta peningkatan mutu genetik ternak; (2) Subkelompok Produksi Semen dan Pengembangan Inseminasi Buatan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi semen ternak unggul dan pengembangan inseminasi buatan.

Article 41

Kelompok Pemasaran dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melakukan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi serta pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi.

Article 42

Kelompok Pemasaran dan Informasi terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama; dan b. Subkelompok Informasi dan Pemantauan Mutu Semen.

Article 43

(1) Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi. (2) Subkelompok Informasi dan Pemantauan Mutu Semen mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan informasi dan promosi, pencatatan dan dokumentasi hasil produksi, pemberian pelayanan purna jual, serta pelayanan pemantauan mutu semen ternak unggul.

Article 44

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, evaluasi, rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, urusan akuntansi, penerapan sistem informasi managemen keuangan, serta penyusunan laporan.

Article 45

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Article 46

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara, serta prasarana dan sarana produksi.

Article 47

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; c. Pengawas Bibit Ternak; d. Pengawas Mutu Pakan; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Inseminasi Buatan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

Article 48

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden terdiri atas: a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak; b. Kelompok Pemasaran dan Informasi; c. Subkelompok Program dan Keuangan; d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Rumah Tangga dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Article 49

Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemeliharaan, produksi, pemuliaan bibit unggul sapi perah dan kambing perah, dan penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak, serta pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

Article 50

Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Teknis; b. Subkelompok Prasarana dan Sarana Teknis.

Article 51

(1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan serta penyiapan bahan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi perah dan kambing perah. (2) Subkelompok Prasarana dan Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung.

Article 52

Kelompok Pemasaran dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Article 53

Kelompok Pemasaran dan Informasi terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran; b. Subkelompok Informasi.

Article 54

(1) Subkelompok Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama pemeliharaan, produksi, pemuliaan, serta penyebaran, distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak. (2) Subkelompok Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyebarluasan informasi dan diseminasi pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, distribusi, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Article 55

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan laporan.

Article 56

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

Article 57

Subkelompok Rumah Tangga dan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Article 58

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Paramedik Veteriner; c. Pengawas Bibit Ternak; d. Pengawas Mutu Pakan; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Article 91

(1) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh Koordinator Substansi. (2) Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Subkoordinator Substansi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. (3) Koordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Article 92

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Article 93

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Article 94

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Article 95

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Article 96

Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.