PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN

Article 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Karantina Hewan; b. Kelompok Karantina Tumbuhan; c. Kelompok Pengawasan dan Penindakan; d. Subkelompok Program dan Evaluasi; e. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan f. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Article 13

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Article 14

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan; dan b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.

Article 15

(1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewan. (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan.

Article 16

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati tumbuhan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Article 17

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan; dan b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan.

Article 18

(1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati tumbuhan. (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan.

Article 19

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Article 20

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan; dan b. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan.

Article 21

(1) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani. (2) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Article 22

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Article 23

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Article 24

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Article 25

(1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Dokter Hewan Karantina; b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan; c. Paramedik Karantina Hewan; d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KOORDINATOR SUBSTANSI DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Article 40

(1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi. (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana. (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Article 41

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Article 42

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Article 43

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Karantina Pertanian. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Article 44

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Article 45

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.