Peraturan Menteri Nomor 11-permentan-kn-130-4-2018 Tahun …

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya. 2. Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 4. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah provinsi. 5. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Article 1

Article 2

Correction

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam MENETAPKAN jumlah CBPP dan CBPK. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan cara menghitung jumlah cadangan beras di masing-masing Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Article 3

Correction

Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada kriteria: a. jumlah penduduk; b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Article 4

Correction

Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

Cadangan Beras Pemerintah Desa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Correction

Jumlah CBPP dan CBPK ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2018 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH RUMUS PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH 1. Cadangan Beras Total Provinsi “X” = 0,5% x jumlah penduduk provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi)/1000. 2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total provinsi “X”. 3. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) “Y” = 80% x cadangan beras total provinsi “X” x rasio jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap jumlah penduduk Provinsi “X”. Keterangan dan Asumsi Perhitungan CBPP dan CBPK: 1. Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5% di pemerintah daerah. 2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP. 3. Cadangan beras total provinsi “X” adalah CBPP ditambah dengan CBPK di provinsi “X”. 4. Cadangan beras pemerintah provinsi “X” diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi “X”. 5. CBPK “Y” diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provinsi “X” yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota “Y” terhadap jumlah penduduk provinsi “X”. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 11-permentan-kn-130-4-2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7