PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07-permentan-lb-200-2018 Tahun 2018 tentang PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

PERMEN Nomor 07-permentan-lb-200-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Balitbangtan adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian. 3. Satuan Kerja adalah Unit Kerja setingkat Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Balitbangtan yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian. 4. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disingkat BPATP adalah UPT di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangtan. 5. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. 6. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 7. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 9. Perjanjian Eksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya hanya 1 (satu) badan usaha. 10. Perjanjian Noneksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya lebih dari 1 (satu) badan usaha. 11. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak kekayaan intelektual atas pelaksanaan lisensi. 12. Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA ALIH TEKNOLOGI

Article 4

Correction

(1) Teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dapat dilakukan Alih Teknologi kepada badan usaha. (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. varietas tanaman; b. formula pupuk; c. formula pestisida; d. obat-obatan; e. produk pasca panen pertanian; f. perangkat uji, alat dan mesin pertanian; dan g. galur ternak. (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi kriteria terdaftar dan/atau telah mendapat sertifikat kekayaan intelektual. (4) Teknologi galur ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dapat dilakukan Alih Teknologi setelah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

(1) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat melakukan Alih Teknologi pertanian harus memenuhi persyaratan: a. menghasilkan teknologi bernilai kekayaan intelektual; dan/atau b. mempunyai teknologi dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tahap riset pengembangan. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat menerima Alih Teknologi harus memenuhi persyaratan memiliki: a. akta pendirian perusahaan; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan klasifikasi bidang usaha; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan e. izin usaha industri. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha harus memiliki: a. prasarana dan sarana untuk menghasilkan produk teknologi yang dialihkan; dan b. tenaga yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dialihkan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Pimpinan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Balitbangtan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tembusan kepada Kepala BPATP. (2) Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak.

Article 7

(1) Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menugaskan Kepala BPATP untuk melakukan Verifikasi. (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPATP dibantu oleh tim Verifikasi. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPATP. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Verifikasi lapangan. (5) Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memenuhi persyaratan, direkomendasikan diterima; atau b. tidak memenuhi persyaratan, direkomendasikan ditolak, untuk melakukan Alih Teknologi pertanian.

Article 8

(1) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Kepala BPATP. (2) Kepala BPATP menyampaikan hasil Verifikasi kepada Kepala Balitbangtan. (3) Berdasarkan hasil Verifikasi, Kepala Balitbangtan MEMUTUSKAN menerima atau menolak permohonan Alih Teknologi pertanian. (4) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan badan usaha selaku pemohon. (5) Pemberitahuan atas keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala BPATP.

BAB IV

ROYALTI HASIL ALIH TEKNOLOGI

Article 13

Correction

Royalti hasil Alih Teknologi dikenakan untuk Alih Teknologi: a. komersial; atau b. nonkomersial.

Article 14

Correction

(1) Alih teknologi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan Royalti dari harga penjualan di tingkat distributor dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pembagian Royalti untuk Inventor, Satuan Kerja penemu teknologi, dan BPATP dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam tahun yang sama dapat menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) invensi berbeda yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Paten dan/atau PVT.

Article 16

Dalam hal Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian imbalan untuk masing-masing Inventor: a. invensi yang dihasilkan oleh 2 (dua) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua 40% (empat puluh per seratus); b. Inventor yang berjumlah 3 (tiga) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua dan ketiga masing-masing 25% (dua puluh lima per seratus); c. Inventor yang berjumlah 4 (empat) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan untuk Inventor berikutnya masing- masing 20% (dua puluh per seratus); atau d. jumlah Inventor lebih dari ketentuan tersebut, Inventor pertama diberikan imbalan 40% (empat puluh per seratus), dan sisanya dibagi rata diantara Inventor berikutnya.

Article 17

(1) Alih Teknologi non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dikenakan Royalti sebesar 0% (nol per seratus), dalam hal untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, daerah, dan negara; b. mendorong terciptanya temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, daerah, dan negara; dan/atau c. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah.

Article 18

(1) Penyelengaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui penelitian, pengembangan dan inovasi yang dibiayai menggunakan APBN dan/atau APBD. (2) Badan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, harus: a. telah memiliki perjanjian lisensi dengan Balitbangtan; b. mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok tani/Gabungan kelompok tani; c. tidak berafiliasi dengan perusahaan besar.

Article 19

Untuk memperoleh pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pimpinan badan usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balitbangtan.

Article 20

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus).

Article 21

(1) Royalti hasil Alih Teknologi disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan BPATP untuk diteruskan ke Kas Negara sebagai PNBP. (2) Penggunaan PNBP dari Royalti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 07-permentan-lb-200-2018 Tahun 2018 tentang PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25