PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2020 tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

PERMEN Nomor 05 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Article 3

Correction

(1) Pemasukan PSAH dan PSAT dari negara Jepang dapat berasal dari kategori Prefektur yang: a. memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi; b. berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif; atau c. tidak berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif. (2) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian risiko kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT. (3) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

(1) Pemasukan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum. (2) Batas maksimum kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Setiap orang yang memasukkan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib: a. melengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan (Health Certificate/HC) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate/PC) dari negara Jepang; b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan c. melaporkan dan menyerahkan PSAH dan/atau PSAT kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan nama Prefektur pada: a. kolom Country/Region of Origin untuk Sertifikat Kesehatan Hewan (Health Certificate/HC); atau b. kolom Place of Origin untuk Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate/PC). (3) Dalam hal Pemasukan berasal dari kategori Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan.

Article 6

(1) Sertifikat radioaktivitas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berupa: a. surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan radiasi di negara Jepang; atau b. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi di negara Jepang. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan jenis PSAH dan/atau PSAT tidak terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum.

BAB III

PENGAWASAN PEMASUKAN

Article 7

Correction

(1) Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAH dan PSAT dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pemasukan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemeriksaan administratif; dan b. monitoring.

Article 8

(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a untuk memastikan asal Prefektur PSAH dan/atau PSAT yang akan dimasukkan. (2) Jika hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan: a. berasal dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi, wajib dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); b. berasal dari Prefektur yang berpotensi atau tidak berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif, dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. tidak mencantumkan asal Prefektur pada Sertifikat Kesehatan Hewan (Health Certificate/HC) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate/PC), dilakukan pengujian kontaminasi radioaktif.

Article 9

Dalam hal Pemasukan berasal dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terbukti: a. dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan, dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. tidak dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan, dilakukan pengujian kontaminasi radioaktif.

Article 10

(1) Pengujian kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c atau Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel PSAH dan/atau PSAT. (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina. (3) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji pada Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional. (4) Selama pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSAH dan/atau PSAT berada di bawah Pengawasan dan penguasaan Petugas Karantina. (5) Dalam hal hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan kontaminasi radioaktif: a. melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan penolakan; atau b. sama atau tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan tindakan karantina dan pengawasan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan sewaktu-waktu. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan dari Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. rekam jejak kepatuhan; b. jenis dan bentuk PSAH dan/atau PSAT; c. frekuensi dan volume PSAH dan/atau PSAT; dan/atau d. informasi temuan ketidaksesuaian dari negara Jepang atau negara lain. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan dari Prefektur yang berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif dilakukan berdasarkan: a. informasi temuan ketidaksesuaian dari negara Jepang atau negara lain; dan/atau b. perubahan status keamanan radioaktif. (4) Perubahan status keamanan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan nuklir.

Article 12

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sampel PSAH dan/atau PSAT. (3) Ketentuan mengenai pengujian kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengujian dalam rangka monitoring. (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan kontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum dilakukan penolakan. (5) Pemasukan berikutnya dari Prefektur yang telah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengambilan contoh dan pengujian.

Article 13

(1) Setiap ketidaksesuaian terhadap ketentuan persyaratan Pemasukan PSAH dan PSAT, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non-compliance) kepada otoritas kompeten keamanan PSAH dan/atau PSAT negara Jepang dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (2) Notifikasi ketidaksesuaian (notification of non-compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dan Pasal 12 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik PSAH dan/atau PSAT. (2) Biaya monitoring terhadap Pemasukan dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Biaya monitoring terhadap Pemasukan dari Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik.

Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2020 tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17